Usulan Korwil Gantikan UPT Dinilai Hanya Ganti “Cashing”

Usulan Pembentukan Korwil pengganti UPT dianggap sekedar ganti cashing
Usulan Pembentukan Korwil disetiap kecamatan sebagai pengganti UPT dianggap sekedar ganti cashing. Bupati Irna diminta segera putuskan nasib pegawai UPT. Foto ilustrasi @ BantenTribun

Usulan pembentukan Korwil pengganti UPT yang terdapat disetiap kecamatan, dinilai lucu dan dianggap sekedar ganti cashing. Bupati Pandeglang  diminta segera putuskan nasib ratusan pegawai UPT yang dihapus dan dilebur.

Pegawai esselon IV berasal dari fungsional atau guru, agar dikembalikan ke status semula, mengingat Pandeglang masih banyak kekurangan tenaga pendidik. Kelambanan ini diprediksi bisa berdampak terlambatnya pembayaran gaji bulan Januari, selain belum tuntasnya pembahasan RKA dan DPA.

Pandeglang,BantenTribun.id- Pemerinta Kabupaten Pandeglang diminta bisa bertindak lebih cepat dalam  menentukan penempatan pegawai pasca dihapusnya UPT mulai awal Januari tahun ini. Penghapusan ini  sesuai dengan Permendagri nomor 12 tahun 2017 itu, dan diharapkan segera direalisasikan dengan mengembalikan dan menempatkan pegawai ke OPD induk atau OPD yang mengalami kekurangan pegawai  posisi eselon IV.

Selain diminta segera putuskan nasib ratusan pegawai UPT, Bupati Pandeglang juga diingatkan agar tidak ragu untuk mengembalikan status pegawai UPT yang berasal dari fungsional atau tenaga  guru, mengingat di Pandeglang masih banyak kekurangan tenaga pendidik.

Usulan Dinas Pendidikan  untuk membentuk Korwil sebagai pengganti UPT disemua kecamatan, juga dinilai terlalu mengada-ada. Sebab, tujuan penghapusan UPT atau tujuan lahirnya Permendagri itu, salah satunya dimaksudkan untuk efisiensi dan mengoptimalkan  pegawai ASN.

Jika dianggap masih diperlukan adanya Koordinator Wilayah (korwil) pendidikan, maka sangat lucu jika harus terdapat disetiap kecamatan. Pembentukan  Korwil, cukup dengan jumlah minimal yang bisa meliputi beberapa wilayah kecamatan.  Alasan lamanya pertimbangan penempatan eks UPT karena khawatir dianggap mendzolimi pegawai, juga dianggap berlebihan.

Kesimpulan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Hadi Mawardi, kepada BantenTribun, Kamis (4/1/2018).

Menurut Hadi, Jika korwil diusulkan harus ada ditiap kecamatan, maka itu artinya sama saja sekedar ganti cashing dari UPT menjadi korwil.

“Namanya juga korwil atau koordinator wilayah, ya tidak perlu tiap kecamatan lah. Kalau ada ditiap kecamatan berarti namanya korcam? BKD dan Bupati, sebaiknya jangan ragu dalam penempatan pegawai UPT, cek saja berapa banyak yang berasal dari tenaga guru atau fungsional, lalu kembalikan saja ke tenaga guru lagi. Saya sangat berharap tidak menjadikan alasan takut mendzolimi pegawai, tapi pada akhirnya ada tujuan tersembunyi. Semua ASN sudah disumpah untuk siap dan bersedia ditempatkan dimana saja,” kata Hadi, anggota PAN dari fraksi Gerindra.

Hadi mengatakan lebih lanjut, bahwa bagaimanapun juga, jumlah pegawai dari penghapusan dan perampingan UPT, lebih banyak daripada jumlah kuota yang tersedia untuk jabatan eselon IV yang ada.

Kelambanan penempatan pegawai UPT, masih kata Hadi, juga akan  berdampak yang lainnya. Pembayaran gaji pegawai pada bulan ini, bisa saja terjadi sampai bulan Februari bulan depan akibat saling menunggu.

”Itu baru masalah UPT, belum masalah terkait lambatnya RKA dan DPA yang akan berdampak pada terlambatnya pembayaran gaji pegawai pada Januari ini. Bisa jadi gaji pegawai bulan ini baru bisa dibayarkan akhir bulan atau bahkan bulan Februari depan,” terang anggota Badan anggaran ini.*(kar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.