Tegur 51 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kemendagri Ajak Pers Laporkan Pelanggaran di Tiap Tahapan Pilkada

Kemendagri telah merilis 51 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapat teguran tertulis, terkait pelanggaran selama tahapan pilkada

kemendagri
Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan. Foto: Kemendagri

BantenTribun.id- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan surat teguran kepada 51 Kepala Daerah dan Wakil Kepela Daerah terkait Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) 2020.

Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan. Pihaknya memberikan teguran kepada pimpinan daerah itu karena melakukan berbagai pelanggaran, seperti: Pelanggaran kode etik, penyaluran bantuan sosial selama pandemi serta pelanggaran kerumunan masa yang tidak patuh ada protokol kesehatan.

Selain itu menurut Benni, pelanggaran terhadap kerumunan massa dan arak-arakan saat deklarasi dan pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) menjadi perhatian lembaganya.

“Bapak Mendagri sudah mengingatkan berkali-kali pada Bapaslon dan tim sukses supaya tidak berkerumun saat deklarasi maupun arak-arakan saat akan daftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah. Tapi faktanya banyak yang melanggar.” Ungkap Beni, seperti ditulis di rilis di laman resmi lembaganya.

Ajak Pers Laporkan Pelanggaran Per Tahapan Pilkada

Benni mengaku, kepatuhan terhadap peraturan pilkada khususnya terkait dengan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 tak akan efektif bila bertumpu pada lembaganya.

Oleh karenanya ia meminta pihak lain yang punya tugas dan fungsi terkait kepatuhan protokol kesehatan selama pilkada mau bekerjasama.

Benni khususnya meminta aparat keamanan dan penagak hukum seperti tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, untuk bertindak tegas terhadap pelanggara protokol Covid-19. karena aturannya jelas.

Selain itu, Ia juga meminta media/pers untuk berpartisipasi dalam menyampaikan kritik dan melaporkan pelanggaran pada setiap tahaan pilkada, khususnya bagi mereka yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan terkait Covid-19.

Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapat teguran tertulis dari Mendagri

Bupati Klaten, Bupati Muna Barat, Bupati Muna, Bupati Wakatobi, Wakil Bupati Luwu Utara, Plt. Bupati Cianjur, Bupati Konawe Selatan, Bupati Karawang, Bupati Halmahera Utara, Wakil Bupati Halmahera Utara, Bupati Halmahera Barat, Wakil Bupati Halmahera Barat, Walikota Tidore Kepulauan, Bupati Belu, Wakil Bupati Belu, Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Maros, Wakil Bupati Bulukumba, Bupati Majene, Wakil Bupati Majene, Bupati Mamuju, Wakil Bupati Majene, Wakil Bupati Bitung, Bupati Kolaka Timur, Bupati Buton Utara, Bupati Konawe Utara, Walikota Banjarmasin, Wakil Bupati Blora, Wakil Bupati Demak, Bupati Serang, Wakil Walikota Cilegon, Bupati Jember, Bupati Mojokerto, Wakil Bupati Sumenep, Wakil Walikota Medan, Walikota Tanjung Balai, Bupati Labuhan Batu, Bupati Pesisir Barat, Wakil Bupati Rokan Hilir, Bupati Rokan Hulu, Wakil Bupati Kuantan Sengingi, Bupati Dharmasraya, Wakil Bupati Musi Rawas, Bupati Ogan Ilir, Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Bupati Musi Rawas Utara, Wakil Bupati Musi Rawas Utara, Bupati Karimun, Wakil Bupati Karimun, Bupati Kepahiang, Bupati Bengkulu Selatan, Dan Gubernur Bengkulu. (red)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.