Soal Valentines Day, Sikap Bupati Aceh Besar Berlawanan dengan Gubernurnya

larangan valentines day

Soal perayaan Valentines Day, ternyata sikap Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, berbeda dengan gubernurnya

BantenTribun.id- Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali keluarkan putusan berani terkait dengan LGBT dan perayaan hari valentine (Valentine Days).

Kepala daerah yang dikenal bersahaja dan dekat dengan warganya itu mengeluarkan dua surat edaran terkait dengan pelarang LGBT dan Valentines Day.

Terkait LGBT, Bupati 49 tahun itu telah menerbitkan surat dalam bentuk Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penertiban Serta Perizinan Terhadap Usaha Pangkas/Salon/Rumah Kecantikan yang Dikelola dan Didiami oleh Kelompok Lesiban, Gay, Biseksual dan Transgender di Wilayah Aceh Besar.

“Tidak ada yang namanya LGBT atau perilaku-perilaku menyimpang di Aceh Besar. Disini harus jelas mana laki-laki dan  mana permepuan. Tidak ada yang melambai. Kata Mawardi Ali seperti dilansir dari kumparan.com

Belum rampung soal pro-kontra LGBT, Bupati yang juga politisi Partai Amanat Nasional itu kembali mengelurakan aturan kontradiktif soal larangan Valentines Day di wilayahnya.

Surat Nomor 451/682/2018 , tanggal 09 Februari 2018 atau 24 Jumadil Awal 1439 H itu berisi tentang himbauan untuk melarang Valentines Day.

surat larangan valentines day

Himbauan itu ditujukan kepada semua camat, para kepala sekolah serta pengelola hotel dan restauran di Aceh Besar.

Konten surat meminta kepada warga Aceh Besar untuk tidak merayakan hari kasih sayang itu, dan meminta seluruh guru dan orang tua untuk mengawas siswa atau anak-anaknya.

Selain itu, Mawardi Ali juga meminta ustad dan da’i di Aceh Besar untuk menyampaikan tausyiah tentang bahaya perayaan valentines day.

 

Larangan Valentines Day, Bukti Mawardi Konsisten dengan Qanun

Menurut Mawardi larangan terhadap LGBT dan Valentines Day merupakan bukti bila dirinya konsisten dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, Syiar Islam.

Seperti diketahui, bila Qanun Nomor 11 tahun 2002 itu dibuat dengan mempertimbangkan bahwa kehidupan dalam masyarakat Aceh bertujuan untuk menjunjung tinggi ajaran Islam.

Bupati Aceh Besar itu menilai bila hari valentine merupakan perayaan yang bertentangan dengan budaya aceh yang menerapkan syari’at islam.

Berlawanan dengan Gubernur Aceh

Sikap Bupati Aceh Besar itu ternyata Berbeda dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Soal perayaan Valentines Day, Irwandi tidak mengeluarkan larangan terkait hari kasih sayang itu.

“Nggak, nggak keluarkan surat, sebetulanya perayaan (boleh saja) asal jangan berlebihan, itu hukumya mubah (boleh), asal jangan timbul ekstravaganzanya.” Kata Irwandi di Kantor Presiden RI (13/2) seperti dilansir dari laman detik.

Perlu diketahui, selain melarang LGBT dan Valentines Day, Bupati Aceh Besar itu juga sempat menuai kontroversi usai meminta pramugari maskapai penerbangan yang datang ke wilayahnya agar mengenakan pakaian yang sesuai syari’at. (kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.