Sistem Zonasi Sekolah dan Darurat SKTM

sistem zonasi@jabarekspres
sistem zonasi dan SKTM (foto@jabarekspres)

*Oleh : Kamim Rohener

Banyak jalan menuju Roma. Tapi untuk masuk sekolah favorit menembus sistem zonasi, hanya satu jalan tikus yang ada. Orangtua pun tega melakukan penipuan dengan mendapatkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) agar anaknya bisa diterima di sekolah tertentu. Pelajaran kecurangan pun dimulai.

Berganti kebijakan dalam dunia pendidikan di negeri kita akibat berganti pemerintahan dan menteri pendidikan, sudah bukan hal baru atau aneh.

Dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, disediakan empat jalan yaitu jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu, Jalur Penghargaan Maslahat Guru dan Anak Berkebutuhan Khusus, Jalur Warga Penduduk Setempat (WPS), Jalur Prestasi atau yang disebut jalur Non NHUN.

Hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman, nyatanya PPDB di beberapa sekolah favorit masih rawan praktik jual beli kursi. Mendikbud) Muhadjir Effendy sendiri mengakui PPDB  pada tahun ini masih banyak ditemui praktik kecurangan, baik oleh orangtua siswa ataupun pihak sekolah.

Salah satu bentuk kecurangan tersebut ialah masih banyaknya orang tua siswa yang memainkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Menurutnya, penggunaan SKTM yang seharusnya ditujukan kepada calon siswa yang berada di zona masing-masing PPDB, dan diperuntukkan bagi yang berhak dan sesuai.

Sebagai contoh, berdasarkan data yang ada, jumlah pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK di Jawa Tengah mencapai 148.892. Dan sebanyak 78.065 pengguna SKTM di antaranya telah dicoret dan digugurkan karena bodong dan mengundurkan diri.

Jalur SKTM yang seharusnya bagi siswa tidak mampu, memang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018.

Siswa atau calon siswa dari keluarga tidak mampu wajib diterima di wilayah itu paling sedikit 20%. Aturan itu tidak mengatur kuota maksimal. Batasan minimal 20% ini pula yang jadi pemicu munculnya permasalahan seperti saat ini, yaitu penyalahgunaan SKTM yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di daerah baik di kabupaten maupun kota.

Alih-alih penataan untuk kebaikan, namun hasil yang didapat malah semrawut dan muncul berita miris. PPDB online dan sistem zonasi, ikut menciptakan sikap orangtua melakukan hal apa saja demi anak tercinta masuk sekolah idaman. Kesemrawutan yang banyak menimbulkan kebingungan anak didik atau orang tua wali murid. Aksi protes orangtua pun muncul, seperti yang terjadi di Serang Banten, saat pendaftaran dan saat pengumuman anak didik yang baru.

Banyak orang tua wali murid khususnya ibu-ibu yang mengantar mendaftarkan anaknya dibuat kebingungan dan harus memasang wajah sedikit garang dan penuh emosi kepada panitia sekolah karena sistem pendaftaran sekarang memakai sistem zonasi, kavling atau sekat.

Pemerintah atau menteri pendidikan membuat suatu kebijakan untuk jenjang SD, SMP dan SMU memakai sistem zonasi atau kavling. Alasannya,supaya tidak terjadi penumpukan murid-murid di sekolah unggulan atau favorit dan ingin menghapus istilah itu. Supaya terjadi pemerataan murid-murid yang pintar di semua sekolah. Dan supaya lebih dekat dengan rumah, katanya.

Tetapi sistem ini juga menimbulkan masalah baru atau justru menimbulkan praktek-praktek kecurangan supaya anaknya bisa diterima di sekolah yang di inginkan.

Sistem zonasi seakan ingin mengkavling atau menyekat supaya murid-murid bersekolah di lokasi lingkungan rumahnya. Hanya di lingkungan satu kecamatan saja. Tidak boleh keluar dari zonasi yang telah ditetapkan atau ditentukan. Ini seakan ingin menciptakan semangat kedaerahan atau keistimewaan kepada murid yang dekat dengan sekolah.

Sistem zonasi mirip dengan sistem “ombyokan” atau tidak ada standar yang jelas dalam seleksi. Pokoknya asal murid itu dekat dengan sekolah, apakah nilainya jeblok atau bagus, memenuhi syarat atau tidak, bukan menjadi soal. Dan dalam sistem “ombyokan” ini tentu ada murid yang pinter, setengah pinter atau kurang pinter dan biasa saja.

Nah, orangtua tadi, lalu mencari jalan curang atau pintas supaya bisa diterima di sekolah dengan memalsukan SKTM atau surat tidak mampu atau miskin. Kenapa orang tua murid banyak memalsukan SKTM? Karena dengan  melampirkan SKTM akan mendapat prioritas atau akan diterima. Ada aturan yang mengaturnya. Padahal orang tua tadi mampu, tetapi mereka menempuh cara itu supaya -sekali lagi-demi anaknya diterima di sekolah yang diinginkan.

Sistem zonasi juga menciptakan murid-murid menjadi tidak mandiri. Lho ko bisa? Murid-murid menjadi tidak mandiri bukan karena tidak ingin mandiri, tetapi sistemnya memaksa murid-murid tidak mandiri.

Anak-anak sekarang yang ingin mendaftarkan sekolah untuk jenjang SMP dan SMU pasti akan melibatkan atau mengajak orang tuanya untuk menemani mereka untuk pendaftaran. Dan orang tua harus meluangkan waktu seharian demi mendaftarkan anak-anaknya.

Padahal dulu, anak-anak yang ingin mencari sekolah atau mendaftar bisa sendiri atau bareng dengan teman-temannya tanpa ditemani orang tuanya, kenapa ini bisa terjadi? Karena sistemnya memang melatih anak untuk bisa mandiri dan sekolah-sekolah menetapkan syarat yang jelas, seperti NEM atau nilai murni atau melalui test. Tidak ada embel-embel zonasi atau kavling.

Sistem zonasi juga menciptakan ada orang tua yang memalsukan Kartu Keluarga karena ingin anaknya diterima di sekolah yang diinginkan.

Dengan sistem zonasi, orang tua yang hidupnya sering berpindah karena tugas negara: seperti TNI, POLRI atau pegawai BUMN atau pegawai swasta dan harus membawa keluarganya di suatu provinsi atau kota. Padahal, Kartu Keluarganya berdomisili masih di provinsi atau kota yang lama. Maka dengan sistem zonasi ini anak tidak bisa masuk sekolah negeri di tempat orang tuanya bertugas. PPDB mensyaratkan domisili dengan menunjukkan Kartu Keluarga.

Sekolah-sekolah unggulan atau sekolah favorit adalah termasuk seleksi alamiah, kalau sekolah unggulan dianggap membuat jarak dengan sekolah tidak unggulan, harusnya guru-guru sekolah unggulan di rotasi ke sekolah-sekolah yang bukan unggulan, toh guru-guru itu PNS/ASN.

Guru di sekolah berlabel unggulan ini harus siap dirotasi kapanpun, supaya terjadi pemerataan guru yang berkualitas. Sekalipun sekolah-sekolah unggulan itu memang murid-murid atau bibitnya sendiri sudah unggul, guru-guru hanya tinggal mengarahkan saja. Apalagi banyak guru-guru yang tidak mau dirotasi dengan alasan jauh dengan keluarga.

Sistem zonasi ini susah diterapkan di luar Jawa seperti Papua, Ambon, atau kalimantan yang jarak sekolah dengan rumah puluhan kilometer tidak sama di pulau Jawa yang jarak rumah dan sekolah dekat-dekat. Bukankan warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke boleh memilih sekolah yang mereka inginkan tanpa ada sekat atau zonasi?

Bagaimana kalau saudara-saudara kita dari Papua kalau ingin bersekolah di pulau Jawa? Dengan sistem zonasi hampir tidak mungkin bisa diterima sekolah negeri di Pulau Jawa.

Dengan sistem zonasi ini banyak orang tua murid sebelum pendaftaran dibuka sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada kepala sekolah dan guru, tentu tidak ada yang gratis, ada amplop sebagai imbal balik supaya anaknya bisa diterima. Bahkan kepala sekolah banyak menerima tekanan atau titipan oleh pihak-pihak tertentu supaya anaknya diterima.

Karena sistem zonasi tidak mempunyai standar yang jelas dalam penerimaan siswa didik baru, maka banyak pintu yang dibuka, ada pintu depan,  maksudnya pintu resmi, ada pintu samping dan pintu belakang, dua pintu yang terakhir ini sering banyak disalahgunakan. Bahkan di Banten untuk bisa masuk SMU/SMK tertentu harus menyediakan dana 5 juta sampai dengan 15 juta dan ini ada calonya sebagai penghubung kepada oknum guru atau kepala sekolah.

Sistem zonasi juga melatih anak didik tidak berani berkompetisi secara fair karena anak didik yang pinter dengan nilai bagus bisa terpental tidak diterima dengan sistem zonasi atau kavling ini.

Dan dampak lain dari sistem zonasi yaitu banyaknya sekolah-sekolah yang tidak bisa memenuhi kuota atau kekurangan murid.

Mudah-mudahan sistem zonasi ini dievaluasi lagi. Jangan-jangan, tanpa disadari dunia suap dan kecurangan, sudah diperkenalkan pada waktu mendaftar sekolah. Namanya orang tua, tentu ingin anaknya sekolah sesuai yang diharapkan. Sebab, kebanyakan, apapun akan mereka lakukan. Pelajaran kejujuran dari orangtua, dimulai juga dari sini, Menggunakan SKTM demi tujuan tadi- padahal kita tergolong mampu- nilai kejujuran seperti apa yang ditanamkan kepada anak kita?***

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.