Simplifikasi Alur Perencanaan Pembangunan

 

M.-OGI-NUGRAHA
M.-OGI-NUGRAHA

Oleh: M.Ogie Nugraha

Ada sebuah adagium bahwa segala sesuatu dimulai dari perencanaan.Perencanaan yang baik adalah setengah dari keberhasilan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap sisi kehidupan kita adalah perencanaan guna mencapai apa yang kita inginkan dimasa yang akan datang. Bahkan Allah sendiri mengisyaratkan perlunya perencanaan melalui Surat Al Hasyr ayat 18 yang berbunyi.” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Qs.Al-Hasyr:18). Hal ini mengindikasikan kepada kita bahwa betapa pentingnya perencanaan sebagai bagian dari tatanan nilai kehidupan manusia yang melekat dan tidak bisa terbantahkan dalam mencapai cita-cita atau tujuannya baik secara pribadi, kelompok atau bahkan dalam sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai sebuah Negara yang berdaulat, Indonesia tentu memiliki rencana tersendiri dalam mencapai tujuan bernegara sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945. Pada masa pemerintahan Orde Baru sistem pemerintahan terpusat yang diberlakukan pada saat itu membuat mekanisme perencanaan pembangunan mungkin tidak terlalu sulit, namun di era alam demokratisasi kini perencanaan pembangunan tidak semudah masa Orde Baru karena melibatkan hampir seluruh komponen anak bangsa dari berbagai tingkatan level pemerintahan.

Guna menjaga keberlanjutan pembangunan, maka pemerintah membuat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berusaha mensinergikan perencanaan pembangunan secara terintegral pada semua level pemerintahan dari mulai pusat, propinsi, kabupaten/kota sampai kepada desa. Dan hasilnya dapat kita lihat sekarang dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan dari mulai tingkat pusat sampai desa/kelurahan.

Namun “niat baik” tidak selamanya berujung baik karena dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 25 tahun 2004 ini, sistem perencanaan pembangunan yang telah dirancang sedemikian rupa justru mengakibatkan terjadinya duplikasi dan kerumitan dalam perencanaan. Bagaimana tidak, karena dari mulai tingkat pusat sampai daerah kabupaten/kota diwajibkan untuk memiliki dokumen perencanaan yang bisa dikatakan isinya identik satu sama lain yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN/D) untuk periode 20 tahun, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN/D) untuk periode 5 tahun dan Rencana Tahunan (RKP/RKPD) untuk periode satu tahun.

Jika kita perhatikan secara seksama antara satu dokumen dengan yang lainnya seakan tumpang tindih dan memungkinkan terjadinya over lap, bahkan jika kita kaji lebih jauh ada beberapa dokumen perencanaan yang tidak lain merupakan copy paste dari mekanisme perencanaan yang diatasnya dan orisinalitasnya patut untuk dipertanyakan (meskipun pada bab tertentu memang dimungkinkan).

Sebagai ilustrasi dapat digambarkan misalnya ketika menyusun RPJPD Kabupaten/Kota maka harus mengacu kepada RPJP Propinsi, sementara RPJP Propinsi harus pula mengacu kepada RPJPN, sampai sini mungkin tidak terlalu sulit untuk memahaminya karena memang RPJP Kabupaten, Propinsi dan Nasional dilaksanakan secara serempak yaitu 2005-2025. Kerumitan mulai terjadi ketika menyusun RPJM Kabupaten/Kota karena pertama harus mempedomani RPJP, kedua harus memperhatikan RPJM Propinsi dimana RPJM Propinsi juga harus memperhatikan RPJM Nasional dengan tetap mempedomani RPJP Propinsi dan ketiga RPJM Kabupaten/Kota akan semakin kompleks permasalahannya karena RPJM dibuat berdasarkan kepala daerah terpilih, sehingga kabupaten/kota yang telah terlebih dahulu melaksanakan pemilukada secara otomatis harus merubah kembali dokumen RPJM sehingga benar-benar memperhatikan dokumen RPJM Propinsi. Meskipun dalam sistematika perencanaan pembangunan nasional disusun dengan susunan kata yang “halus” yaitu “memperhatikan” namun tetap saja kabupaten/kota tidak bisa melepaskan etika perencanaan dan sistem politik yang berlaku, karena program gubernur terpilih tentu akan masuk ke ranah kabupaten/kota dan ini harus diantisipasi dengan baik. Demikian seterusnya sampai kepada penyusunan RKPD, Renstra, Renja semuanya harus mempedomani, memperhatikan, mengacu sesuai dengan tingkatan perencanaan yang berlaku. Dan sebagai catatan bahwa desa pun wajib dituntut memiliki RPJMDes dan APBDes, sementara disisi lain kitapun tidak bisa melepaskan diri dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan berbagai macam turunannya, sehingga dapat dibayangkan betapa rumitnya alur perencanaan yang kita miliki dewasa kini.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam alur bagan berikut:

 bagan simplifikasi Alur perencanaan pembangunan
Bagan simplifikasi Alur perencanaan pembangunan.

Akibatnya tidak heran jika kemudian banyak program kegiatan pusat, propinsi dan kabupaten/kota tumpang tindih dalam satu lokasi, sistem pelaporan yang masih simpang siur (terutama dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus), atau banyak sekali peraturan yang “membingungkan” daerah untuk melaksanakannya, seperti misalnya penentuan penetapan RPJM kabupaten/kota antara Undang-undang otonomi daerah yang dikeluarkan melalui Kemendagri dan Undang-undang perencanaan yang dikeluarkan melalui Bappenas terdapat perbedaan, jika Kemendagri menghendaki Perda maka Bappenas bisa melalui Perbup, dan masih banyak hal lagi yang tidak sinkron antar berbagai tingkat pemerintahan. Dan semua ini bermuara kepada sistem perencanaan yang bisa dikatakan masih rancu sehingga sangat wajar dalam pembuatan rule of the game masih belum terintegrasi antar berbagai lembaga pemerintahan demikian pula dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Hakikat perencanaan pembangunan nasional sudah semestinya diletakkan sesuai dengan proporsinya, agar apa yang menjadi tujuan perencanan dapat berjalan dengan baik dan bisa memuaskan semua pihak. Pandeglang mungkin saja menamakan diri sebagai kota pendidikan dalam RPJMD sesuai dengan program Bupati terpilih karena memang memiliki potensi untuk itu (hawa sejuk, jauh dari hiruk pikuk, dan lain-lain), namun pertanyaannya apakah ini juga sejalan dengan program dari gubernur terpilih? Sehingga mau memasukkannya kedalam dokumen RPJMD Propinsi? jika kemudian gubernur terpilih mau mencantumkannya dalam dokumen RPJMD, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Bupati atau Walikota  Serang mau memberikan Untirta begitu saja kepada Pandeglang? Sementara mereka (Serang) juga mengklaim sebagai kota pendidikan dalam dokumen RPJMD nya. hal-hal seperti ini sudah semestinya sudah dapat diantisipasi secara cermat terutama dari pemerintah pusat dengan sebuah mekanisme perencanaan yang lebih terarah, terpadu dan terintegrasi dengan baik guna meminimalisir ego sektoral, konflik horizontal atau bahkan vertical, dan berbagai macam permasalahan lainnya yang kini terjadi diakibatkan oleh sistem perencanaan kita yang bisa dikatakan belum optimal.

Maka sistem perencanaan pembangunan nasional (agar lebih terarah, terpadu, terintegrasi dan terorganisir dengan baik) seyogyanya direkontruksi untuk mendapatkan formula yang tepat tanpa harus mengorbankan NKRI dan kearifan lokal melalui otonomi daerah. Hal ini berarti pula harus ada perubahan dalam sistem ketatanegaraan berkaitan dengan kewenangan otonomi agar perencanaan lebih efektif dan efisien yaitu dengan memberikan otonomi sepenuhnya (sesuai dengan kewenangannya) kepada pemerintah kab/kota, dan menjadikan propinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat dimana gubernur ditunjuk langsung oleh presiden plus instansi yang ada di propinsi merupakan wakil dari masing-masing kementrian yang bertugas untuk membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi jalannya pemerintahan ditingkat kabupaten/kota.

Dengan sistem ketatanegaraan yang demikian maka terdapat beberapa keuntungan disamping terjadinya penghematan anggaran yang signifikan (terutama Pemilukada dan belanja pegawai), sistem perencanaan pembangunan akan berjalan lebih efektif dan efisien melalui pemotongan jalur birokrasi, sehingga hubungan yang ada kini tinggal kabupaten/kota dengan pusat melalui perwakilannya yakni propinsi. Demikian pula dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lebih simple dan mudah hanya tinggal memaduserasikan antara keinginan pusat dan kabupaten/kota dibawah koordinasi propinsi. Meskipun tugas koordinasi saat ini melekat pada propinsi namun pada kenyataanya seringkali bentrok, karena propinsi merasa memiliki otoritas terhadap kabupaten/kota (melalui RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA) yang wajib mereka kerjakan, namun disisi lain kabupaten/kota pun merasa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya dan pada tataran inilah kemudian perencanaan pembangunan terkadang tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Dengan demikian solusi menjadikan propinsi sebagai kepanjangan tangan (perwakilan) dari pemerintah pusat merupakan hal yang paling rasional saat ini sebagai sarana efisiensi dan efektifitas dari perencanaan pembangunan secara nasional sehingga lebih tepat sasaran. Jadi disamping kecerdasan dalam merencanakan dibutuhkan pula pengambil keputusan yang memadai dalam pencapaiannya agar tidak membingungkan apa yang menjadi tujuan perencanaan pembangunan sehingga menggagalkan apa yang telah kita rencanakan dengan baik. “Loba leungeun” (banyak tangan) mungkin analogi bahasa Pandeglang yang paling tepat untuk menggambarkan betapa sulitnya membuat kue yang sangat indah yang telah direncanakan dengan baik jika terlalu banyak orang yang mengolah atau terlibat didalamnya. Demikian pula masyarakat kita sekarang (sebagai tujuan akhir perencanaan) merasa kebingungan karena masing-masing pemilik kebijakan/keputusan (pusat, propinsi dan kabupaten/kota+desa) memiliki rencana tersendiri dan berbeda terhadap pembangunan, apalagi jika ditambah unsur politis maka tingkat kerumitan perencanaan akan semakin kentara.

Dengan terjadinya “pemangkasan mata rantai” perencanaan pembangunan maka pemerintah pusat menjadi sangat leluasa untuk menyusun skenario perencanaan pembangunan karena pada hakikatnya pemerintah propinsi adalah juga pemerintah pusat. Kini Kabupaten/kota pun dapat dengan leluasa berkreasi dan berinovasi sesuai dengan potensi yang tersedia melalui bimbingan dan koordinasi pemerintah propinsi. Hubungannya sekarang hanya tinggal bipartite (pusat-kabupaten/kota) dan tentu hal ini akan lebih memudahkan dalam pengelolaan perencanaan pembangunan serta menjalankan program dan kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan sehingga buah dari perencanaan pembangunan akan menuai hasil yang lebih memuaskan.

(Penulis : Kasuid Pengembangan Usaha dan Industri Kreatif Bappeda Kab. Pandeglang)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.