Senin Besok, Forum Protes Timsel KPU Kabupaten Sampaikan Aduan ke KPU RI

Forum protes Timsel KPU Kabupaten Pandeglang, akan menyampaikan laporan pengaduan dugaan kecurangan seleksi administrasi calon anggota KPU Kabupaten Pandeglang, ke KPU RI dan Bawaslu, senin besok,26/3,(foto-ist-BantenTribun)
Forum protes Timsel KPU Kabupaten Pandeglang, akan menyampaikan laporan pengaduan dugaan kecurangan seleksi administrasi calon anggota KPU Kabupaten Pandeglang, ke KPU RI dan Bawaslu, senin besok,26/3,(foto-ist-BantenTribun)

Forum Protes Timsel KPU Kabupaten Pandeglang terbentuk. Mereka menandatangani pernyataan sikap dan menolak hasil keputusan Timsel. Senin besok (26/3),Forum akan menyampaikan laporan ke KPU RI dan Bawaslu Banten. Timsel dinilai telah melanggar prosedur juknis dari PKPU Nomor 7 Tahun 2018.   

Pandeglang,BantenTribun.id Sejumlah pendaftar komisioner KPU Kabupaten Pandeglang yang tergabung dalam Forum Protes Timsel menandatangani pernyataan sikap menolak hasil keputusan Timsel, Sabtu (24/3) di salah satu rumah makan di Pandeglang. Rencanannya pernyataan sikap ini pun akan dilaporkan ke Bawaslu Banten dan KPU RI Senin (26/3).

Dijelaskan Ketua Forum Protes Timsel A Nouvan Hidayat, tidak semua pendaftar menerima begitu saja keputusan hasil penelitian administrasi pendaftar KPU oleh Timsel. Pasalnya kata Nouvan ada sejumlah kejanggalan dan dugaan pelanggaran prosedur yakni PKPU Nomor 7 Tahun 2018 dan juknis seleksi yang dilakukan Timsel.

“Delapan poin kejanggalan ini secara resmi sudah kami laporkan ke sekretariat Timsel KPU kabupaten/kota. Untuk memperkuat laporan ini kami bersama 10 pendaftar lain juga telah menandatangani pernyataan sikap dan akan disampaikan ke Bawaslu Banten dan KPU RI,” kata Noauvan.

Adapun isi pernyataan sikap itu adalah menolak sekaligus meminta surat Timsel KPU Kabuaten/Kota Provinsi Banten periode 2018-2023 Nomor 014//PU/36/Timsel-kabkot/III/2018 bertanggal 21 maret 2018, perihal pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPU Kabupaten Pandeglang ditinjau ulang/dicabut dan penelitian administrasi diulang.

Forum juga meminta KPU RI untuk meng-take over (ambil alih) proses seleksi yang berjalan sesuai ketentuan pasal 36 PKPU Nomor 7/2019 tentang seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, forum bertekad untuk tetap mengawal persoalan ini sampai mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya sehingga kebenaran dan keadilan bisa didapatkan serta harkat dan martabat (mawah) penyelenggara Pemilu bisa ditegakan.

Anggota Forum Protes Timsel lainnya Aa Saefullah menyatakan ia dan sejumlah pendaftar lainnya setuju melayangkan protes karena menilai penilitian admministrasi oleh Timsel tidak fair.

 “Kalau dalam dalam sepak bola kami sebagai pemain sudah dilarang bertanding sebelum kick off. Padahal kami sudah melakukan persiapan matang dan memenuhi syarat. Untuk itu Timsel harus memberikan keterangan parameter kelulusan peserta sehingga tidak menimbulka kegaduhan seperti sekarang ini,” kata Aa.

Usai menggalang tanda tangan memprotes Timsel. Nouvan kembali mengatakan bahwa ada tujuh dugaan kejanggalan atau kecurangan yang dilakukan Timsel yakni pertama tidak transparannya penilaian yang dilakukan Timsel dan mengakibatkan sejumlah peserta lainnya dinyatakan gugur dengan parameter yang tidak jelas.

Kedua para peserta menemukan dari 40 pendaftar yang dinyatakan lolos administrasi ditemukan lima orang pendaftar yang diduga tidak punya pengalaman atau kompetensi kepemiluan.

Temuan ini sekaligus mematahkan informasi bahwa Timsel mengutamakan peserta yang punya pengalaman dan kompetensi kepemiluan.

Ketiga, dugaan tidak profesionalnya Timsel karena pengumuman seolah-olah dibuat dan ditandatangani Ketua Timsel (Suwaib Amirudin)pada 21 Maret 2018 namun pada kenyataannya pengumuman sudah beredar sejak 20 Maret 2018.

Kelima, bocornya pengumuman sebelum waktunya dinilai bentuk kecurangan dan menunjukkan Timsel tidak bekerja dengan maksimal.

Keenam peserta menuding Timsel tidak cermat sebelum mengumumkan hasil administrasi dimana ada peserta perempuan yang ditulis berjenis kelamin laki-laki. Kesalaha penulisan ini berlangsung dua kali.

Ketujuh menuding Timsel sangat tidak cermat meneliti berkas administrasi pendaftar terutama dari latar belakang PNS. Diduga ke lima PNS ini tidak menyertakan surat rekomendasi dari pejabat pembina kegepawaian daerah dalam hal ini Bupati atau wali kota sebagaimana juknis pendaftaran namun oleh Timsel dinyatakan memenuhi syarat administrasi.

Kedelapan peserta menduga Ketua Timsel rekam jejaknya diragukan karena tercatat pernah menjadi ketua Timsel KPID Banten tahun 2011 silam. Saat itu Ketua Timsel KPID Banten membuat persyaratan yang melampaui kewenangannya yakni membatasi usia pendaftar tanpa dasar hukum yang jelas. Syarat usia ini kemudian dihapuskan dan Timsel KPID saat itu menayangkan pengumuman ulang calon anggota KIPD sesuai perauran perundang-undangan yang berlaku.  (red/kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.