Selayang Pandang Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah.*Ogi Nugraha
Perencanaan Pembangunan Daerah.*Ogi Nugraha

 

*Oleh : Ogi Nugraha

Dalam fungsi manajemen, perencanaan adalah proses merumuskan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi – fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan dan evaluasi tak akan dapat berjalan.

Kerangka pembangunan daerah, perencanaan didefinisikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara perencaaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Gambaran tentang definisi perencanaan pembangunan daerah diatas menunjukkan bahwa perencanaan memiliki nilai yang sangat strategis dalam upaya mengintegrasikan seluruh ide awal  pembangunan kedalam cetak biru dokumen yang bersifat implementatif sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan didaerah. Perencanaan adalah pondasi dari seluruh rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan yang terbagi kedalam 3 (tiga) alur utama perencanaan yaitu rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) mengidentifikasi rumusan grand design pembangunan untuk jangka waktu 25 tahun ke depan, sementara Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengusung program unggulan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun sesuai dengan visi dan misi dan arah kebijakan kepala daerah dengan berpedoman kepada rencana jangka panjang, sementara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan cetak biru dari rencana jangka menengah yang secara rinci menguraikan program kedalam kegiatan yang sifatnya implementatif.

Dalam prakteknya perencanaan tahunan mendapatkan porsi terbesar dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan dimulai dari musrenbang desa dan berakhir pada musrenbang kabupaten. Proses didalam perencanaan tahunan sangatlah kompleks karena menyangkut beragamnya pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya sementara disisi lain kondisi keuangan daerah sangatlah terbatas, atau dengan kata lain keinginan sangat besar namun disisi lain kemampuan terbatas. Pada tahap inilah diperlukan para perencana yang handal, inovatif, kreatif dan mampu menerjemahkan daftar keinginan menjadi kebutuhan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan serta prioritas pembangunan daerah.

Tahapan perencanaan tahunan yang berakhir pada penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) kemudian dijadikan sebagai dasar tahapan penganggaran yaitu penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran (KUA/PPA) serta penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 tentang sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Organisai Perangkat Daerah menuntut kita semua untuk bisa memahami alur perencanaan pembangunan daerah secara benar dan proporsional. Hal ini tentunya sangat penting bagi kita dalam upaya sinkronisasi arah pembangunan baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Namun demikian perencanaan pembangunan daerah yang tidak memiliki mekanisme kontrol yang baik tentunya akan jadi bumerang bagi keberlangsungan perencanaan itu sendiri, karena pada akhirnya perencanaan akan menjadi formalitas belaka dan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, untuk itu peranan pengendalian dan evaluasi atas kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana dan hasil rencana perlu mendapatkan proporsi yang memadai sebagai kendali ataupun kontrol sehingga terdapat kesesuaian antar rencana dengan hasilnya atau minimal dapat mengeliminir terjadinya deviasi dalam pelaksanaan rencana.

Harus diakui bahwa selama ini yang kita rasakan bahwa seolah-olah perencanaan merupakan hal yang berdiri sendiri dan pengendalian dan evaluasi merupakan hal lainnya. Akibatnya kita tidak bisa mengidentifikasi permasalahan yang muncul dilapangan secara detail, demikian pula secara teori kita tidak pernah menggunakan evaluasi sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya.

Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, pelaksanaan maupun hasil rencana pembangunan daerah akan menampilkan gambaran secara utuh dan komprehensif wajah perencanaan di kabupaten pandeglang, dengan harapan bahwa perencanaan akan lebih menjadi bermakna tatkala disandarkan kepada hasil evaluasi, karena secara teori, evaluasi akan memberikan umpan balik terhadap penyusunan rencana tahun berikutnya, sehingga terdapat peningkatan kualitas perencanaan baik secara epistemologis (metodologi), ontologis (objek kajian) maupun aksiologis (manfaat).

Fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi terdapat di masing-masing organisasi perangkat daerah merupakan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing kepala organisasi perangkat daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) hanya mengkoordinasikan, mengkompilasi dan menyelaraskan seluruh data perencanaan, pengendalian dan evaluasi kedalam sebuah dokumen resmi kabupaten untuk kepentingan berbagai stakeholders.

Selama ini kesalahpahaman seringkali terjadi bahwa perencanaan, pengendalian dan evaluasi merupakan hak sepenuhnya yang dilakukan oleh Bappeda, padahal Bappeda hanya memberikan batasan terkait dengan keselarasan antar dokumen serta arah kebijakan pembangunan daerah. Guna kepentingan hal tersebut diatas dan sebagai upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan baik, serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah maka diperlukan pemahaman yang seragam antar berbagai OPD. Disamping itu, dinamika sosial dan pemerintahan di era kini berubah dengan sangat cepat dan signifikan hal ini pun perlu mendapatkan respon yang cepat dari semua unsur perencana baik Bappeda sebagai leading sektor perencanaan maupun para perencana di organisasi perangkat daerah sebagai salah satu bentuk layanan publik yang prima.*( Penulis bekerja sebagai ASN di Bappeda Kab. Pandeglang)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.