Sekolah di Pandeglang Masih Banyak yang Belum Bersertifikat

Masih ada 988 SD dan SMP di pandeglang yang belum bersertifikat. @foto  ilustrasi sekolah Bantentribun
Masih ada 988 sekolah tingkat SD dan SMP di pandeglang yang belum bersertifikat. @foto ilustrasi sekolah Bantentribun

Lahan sekolah  tingkat SD dan SMP di Kabupaten Pandeglang, masih banyak yang belum bersertifikat. Hingga saat ini tercatat 988 lahan sekolah untuk kedua jenjang tersebut. BPKD Pandeglang masih melakukan inventarisir aset, dan akan melakukan langkah pengamanannya.   

Pandeglang,BantenTribun.id  – Kepala BPKD Pandeglang, Ramadani mengatakan, saat ini BPKD tengah melakukan inventarisasi aset milik Pemda Pandeglang khususnya aset tanah.

Menurutnya, kebanyakan aset lahan milik Pemda yang belum bersertifikat adalah lahan yang dijadikan sekolah, namun Ramadani mengaku sudah menyampaikan hal tersebut ke Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk segera dilakukan proses sertifikat.

Ramadani menyebutkan ada  sekitar 988 lahan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pandeglang  yang saat ini belum memiliki sertifikat.

“Jumlahnya ratusan, tapi sudah kita inventaris dan sudah kita sampaikan ke kantor BPN untuk diproses, ada sekitar seribu lebih yang belum tersertifikasi. Paling banyak bangunan SD sekitar 870, SMP 118 bangunan,” sambungnya.

Tahun 2017 , Pemda masih menyisakan beberapa lahan yang belum bersertifikat, karena dari target 112 bidang tanah yang harus bersertifikat,  baru diselesaikan 46 bidang tanah saja.

“Tahun 2017 baru 46 bidang tanah dari target 112 jadi masih ada  sisa pekerjaan, dan ditambah lagi tahun 2018,” kata Ramadani.

Pemkab Pandeglang, melalui BPKD sedang inventarisasi aset tanah tersebut terkait sumber-sumber kepemilikan, dan bukti-bukti.

“Jika bukti  kepemilikan sudah  lengkap, kami berikan patok dan pasang plang sebagai bentuk pengamanan aset,” kata Ramadani, Selasa (30/1/2018).

Sebenarnya, masih kata  Ramadani, alokasi untuk biaya pembuatan sertifikat sudah disiapkan oleh Pemda. Namun , karena keterbatasan dari personel BPN menjadi kendala , sehingga pensertifikatan lahan milik Pemda menggunakan sistem cicil.

“Sistemnya kita cicil, sebetulnya kita sudah slot untuk pembayaran PNBP (penerimaan negara bukan pajak), pengukuran dan pensertifikatan tanah sudah kita alokasikan cuma di BPN-nya kurang personil, karena bukti ukur dan segala macamnya harus mereka (BPN) yang melakukan,” ujarnya.(mi/red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.