Ratusan Caleg Berebut 50 Kursi DPRD Pandeglang

Ratusan Caleg bakal berebut kursi empuk DPRD Pandeglang@ ilustrasi Kaltim

Ratusan Caleg bakal berebut kursi empuk DPRD Pandeglang@ ilustrasi Kaltim 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2019 mendatang. Sebanyak 655 Caleg bakal berebut dukungan memperebutkan 50 kursi empuk DPRD.

Pandeglang,BantenTribun.id – Dari 16 Partai politik peserta pemilu, sebanyak 655 Calon Legislatif (Caleg) telah ditetapkan. Mereka akan berlomba-lomba untuk meraup suara sebanyak-banyak demi meraih tiket untuk kursi empuk sebagai anggota DPRD

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Ahmad Suja’i menerangkan, awalnya KPU menetapkan daftar calon sementara sebanyak 654. Namun karena adanya putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang dalam proses ajudikasi dan surat dari KPU RI yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung soal uji materil tentang PKPU nomor 20 tahun 2018. KPU telah memasukan dua calon mantan narapidana korupsi asal Partai Golkar Pandeglang, yakni Dede Widarso dapil lima dan Heri Bailanu dapil satu

Tadi pagi kita sudah memplenokan yang merubah surat keputusan KPU Pandeglang yang berkaitan dengan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), karena sesuai ketentuan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan, pasal 26 sebelum penetapan kami menyampaikan terlebih dulu rancangan DCT untuk diminta persetujuan,” kata Sujai usai penetapan DCT di Aula KPU Pandeglang , Kamis (20/9/2018).

Menurutnya, Selama proses DCS ada dua orang meninggal dunia dari PKB dan PKPI, Namun kedua telah digantikan oleh partai yang bersangkutan. Sementara dua orang dinyatakan mengundurkan diri dari partai Demokrat satu orang yang berasal dari calon perempuan dan satu orang lagi dari PKS.

Ada yang mundur dari Demokrat (tapi sudah) diganti. Kalau mundur dari perempuan itu bisa diganti karena akan mempengaruhi 30 persen keterwakilan perempuan, ada juga yang mundur dari PKS, karena yang mundurnya laki-laki makanya tidak bisa dilakukan pergantian,”jelasnya.

Pihaknya tak ikut campur alasan kedua caleg tersebut mundur, pasalnya hal itu adalah ranah masing-masing partai politiik, terpenting KPU menerima surat pengundurdirian bermatrai dan surat pengantar dari partai politik yang bersangkutan secara resmi.

karena kami tidak bisa menghalang-halangi hak calon,” terangnya.

Terkait kampanye, sesuai PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu 2019, lanjut Sujai, para calon dan partai politik langsung bisa melakukan kegiatan kampanye dalam metode pertemuan terbatas, tatap muka, penyebatan Alat Peraga Kampanye (APK), bahan kampanye tiga hari setelah ditetapkan.

Alat Peraga Kampanye (APK) ini ada yang difasilitasi KPU. Kalau yang difasilitasi KPU sampai saat ini kami masih menunggu kepastian anggaran dari KPU RI. Yang diprodukasi ini di batasi setiap desa untuk spanduk 10 buah dan baliho 5 buah per peserta pemilu,”pungkasnya. (Aep/kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.