Progres Penanggulangan Bencana Tsunami Berjalan Cepat, Irna Fokus ke Huntap

rapat huntap
rapat koordinasi penanggulangan bencana BNPB. foto Humas Pandeglang

Jakarta, BantenTribun.id- Bupati Pandeglang, irna Narulita menyatakan bila progres penanggulangan bencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang berjalan cepat, hal tersebut tak lepas dari peran semua stakeholder, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, OPD di Kabupaten, TNI Polri maupun masyarakat. Pernyataan tersebut dinyatakan Irna disela-sela rapat koordinasi tentang progres percepatan dan rekonstruksi pasca bencana, di Graha BNPB, Jakarta (13/4).

Selanjutnya, Pemkab Pandeglang bersama Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan segera membanguna Hunian Tetap (Huntap) untuk korban bencana Tsunami yang ditarget start di bulan Mei.

Terkait Huntap, pihaknya sangat berharap pada Gubernur Banten untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan wilayah zona merah. Irna mengaku Surat Keputusan tentang Penetapan Zona Merah tersebut akan menjadi dasar yang kuat untuk menindaklanjuti di tingkat bawah.

“Hal ini (SK Penetapan Zona Merah) sangat penting agar masyarakat juga bisa mengerti dan teredukasi tentang bahanya wilayah zona merah, sehingga proses pembangunan Huntap bisa berjalan lancar dan sesuai target yang ditetapkan.” Ungkap Irna.

Soal Kawasan Zona Merah, Irna juga berharap peran BMKG untuk menentukan titik mana saja yang masuk pada wilayah ona merah.

“Yang jelas apabila penetapan wilayah zona merah telah di tetapkan kita bisa menertibkan rumah warga yang tinggal wilayah zona merah untuk bisa di relokasi, oleh karena itu kami terus bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemprop Banten terkait pembangunan huntap dan penetapan wilayah zona merah, “Ungkapnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB, Doni Monardo menyatakan, bila Huntap akan dibangun bulan Mei mendatang. Hanya saja ia menyatakan hal itu bisa terealisasi bila Pemerintah Provinsi dan Kabupaten telah memperhatikan beberapa persyaratan, seperti soal indikasi kebencanaan, lokasi lahan yang disediakan, edukasi dan sosialisasi soal bahaya zona merah.

Bila melihat dari pernyataan Kepala BNPB, maka pembangunan Huntap tidak akan berjalan baik, bila tidak didukung semua pihak. Oleh karena itu, tim dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten telah menyusun jadwal untuk dan pembagian tugas terkait Huntap, salahsatunya soal SK Penetapan Zona Merah yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Pemprov Banten. (red)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.