PLTU 9 dan 10 Suralaya Dipastikan KLHK Ramah Lingkungan

Proyek PLTU Suralaya 9 dan 10 dipastikan ramah lingkungan (foto-adi-BantenTribun)

Proyek PLTU Suralaya 9 dan 10 dipastikan ramah lingkungan (foto-adi-BantenTribun)

Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya unit 9 dan 10 di Pulo Merak Cilegon, ditegaskan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)tidak membahayakan lingkungan.

BantenTribun.id– Direktur Pengendalian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) Ari Sudiyanto mengungkapkan Suralaya tentu telah mengantongi izin lingkungan dan memiliki analisis dampak lingkungan (amdal) yang memadai, mengingat perusahaan tersebut telah beroperasi sejak 1984.

“Untuk perusahaan sebesar itu tidak akanĀ  berani kalau tidak punya izin lingkungan karena sanksinya pidana,” ungkap Ari kepada awak media ,Selasa kemarin.

PLTU Suralaya unit 9 dan 10 sendiri direncanakan dibangun pada pertengahan 2018 di Kecamatan Pulo Merak, Cilegon, Banten. Proyek garapan PT Indo Raya Tenaga dengan Doosan Heavy Industries and Construction serta PT Hutama Karya ini akan diperuntukkan bagi keperluan listrik di Pulau Jawa.

Diungkapkan Ari, PLTU Suralaya merupakan PLTU yang telah lama beroperasi, sehingga yang berwenang atas izin lingkungannya adalah pemerintah daerah (pemda).

Yang berwenang atas izin PLTU yang beroperasi dari awal 2000-an sampai dengan 2014 adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, sementara sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangannya beralih ke provinsi, yaitu Banten.

Ari menerangkan, izin lingkungan diberikan oleh pemda karena pemda yang terlibat langsung dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan. Utamanya, karena amdal banyak berkaitan dengan kondisi perairan dan udara di wilayah setempat.

“Kalau pengawasan di KLHK ada Program Proper,” kata Ari.

Program Proper (Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) merupakan bentukan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL). Program ini mendorong penaatan perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup melalui instrumen informasi.

Lewat program Proper, KLHK melakukan pengawasan terhadap seluruh PLTU yang sedang berjalan dan memastikan PLTU tersebut ramah lingkungan. Secara garis besar, program ini menjalankan dua fungsi utama, yaitu mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif danĀ  disinsentifreputasi serta mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (Adi/kar).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.