Perbup 95 Tahun 2018, Cara Pandeglang Disiplinkan PNS dan CPNS

foto @instagram pemkab pandeglang

Terbaru, Kabupaten yang dipimpin oleh Irna Narulita itu, telah menerbitkan peraturan baru yakni Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.

BantenTribun.id- Pegawai Negeri SIpil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS dan CPNS) merupakan komponen masyarakat yang sering jadi sorotan. PNS dan CPNS sebagai bagian sekaligus contoh bagi masyarakat yang lain kerap menjadi bahan kritikan, terutama soal disiplin dan kualitas kinerja.

Sadar akan hal itu,Pemerintah Kabupaten (Pemkab Pandeglang) berusaha membuat pegawai di lingkungannya terus melakukan perubahan, khususnya dalam aspek kedisiplinan.

Terbaru, Kabupaten yang dipimpin oleh Irna Narulita itu, telah menerbitkan peraturan baru yakni Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.

Bila melihat sekilas, peraturan tersebut memang lebih mengarah pada penetapan aturan tentang pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di Pandeglang. Namun jika dibaca lebih lanjut, ada titik tekan yang harus diperhatikan oleh para PNS dan CPNS Pandeglang yang tertera pada BAB IV yang membahas tentang pengurangan dan Pembayaran TPPOL.

pada BAB IV pasal 9, bagi PNS dan CPNS Pandeglang yang tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan, tidak masuk kerja tanpa keterangan, datang terlambat dan pulang sebelum waktunya akan diberikan sanksi berupa pengurangan tambahan penghasilan.

Besaran jumlah pengurangan tunjangan yang ditetapkan bervariasi, tergantung dari Jabatan dan Esseloneringnya serta pelanggaran yang dilakukan.

Pengurangan dengan jumlah terbesar diberikan bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan. Sebagai gambaran, untuk pejabat Esselon II yang tidak masuk tanpa keterangan akan diberikan pengurangan sebesar 250 ribu rupiah per hari, Esselon III setingkat Kepala Bidang dikurangi 200 ribu, Esselon IV 100 ribu dan Golongan III 50 ribu serta golongan II sebesar 40 ribu rupiah.

Sementara untuk pegawai yang datang terlambat atau pulang lebih cepat tanpa alasan akan dikurangi dari Rp, 2,500 hingga Rp. 15,000 per jam, tergantung jabatannya.

Sanksi berupa pengurangan ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin pegawai, terutama untuk kehadiran tepat waktu dan pelaksanaan apel pagi.

Kedepan Pemkab Pandeglang akan mengarah pula pada penilaian kinerja pegawai berbasis online atau web melalui penggunaan apalikasi Elektronik Remunerasi (ERK) dan kinerja yang diadopsi dari Kota Bandung.

Bila ERK sudah digunakan, diharapkan semua pegawai di Pandeglang khususnya PNS dan CPNS baik yang punya jabatan atau tidak, kinerja dan kedisiplinannya akan lebih terukur. (red/adv/diskomsantik)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.