Penegakan Hukum Kejaksaan PandeglangTerhadap Oknum Pengusaha dan Oknum DPRD di Kasus P3T

Dede Kurniawan
Dede Kurniawan

*Oleh : Dede Kurniawan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Kejaksaan RI yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Ayat (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. Ayat (3) Kejaksaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Kejaksaan Negeri Pandeglang sudah melaksanakan tugasnya akan menindaklanjuti hasil keterangan yang didapat dari para pengusaha yang mengaku telah menyetorkan sejumlah uang ke oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang dengan inisial EN dan HD, sebagai uang pelicin atau suap agar pengusaha tersebut mendapatkan paket pekerjaan dari Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tertinggal (P3T).

Hal tersebut terbukti dengan dilakukannya pemeriksaan lanjutan terhadap para pengusaha yang ikut serta dalam melaksanakan kegiatan proyek P3T, bahkan Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang mengaku akan memanggil oknum anggota DPRD Pandeglang yang namanya telah disebut-sebut menerima aliran dana suap dari seorang pengusaha bernama Asep Priatna atau akrab disapa (Atek) sebagai Direktur CV. Segi empat Struktur.

Pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang diatas perintah undang-undang sesuai dalam Pasal 6 ayat (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Ditahap penyidikan, kejaksaan memiliki kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yaitu menghentikan penyidikan suatu perkara demi hukum dan keadilan.

Kewenangan SP3 ini juga terkait dengan kewenangan lain Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yaitu melakukan pemerikasaan tambahan sebelum perkara diputuskan apakah akan dilimpahkan atau di SP3 kan.

Supremsi hukum (Supremacy of Law)  atau penegakan hukum yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada peraturan hukum.

Penulis berpendapat urgensi penegakan hukum menjadi kunci Kejaksaan Negeri Pandeglang dalam menyelidik dan menyidik kasus diatas dan kasus-kasus hukum lainnya dalam hal kewenangannya yang telah diatur oleh undang-undang, jadi dalam konteks tersebut Jaksa bertugas pada dasarnya bukan diperintah oleh pimpinan dan/atau seseorang tetapi Jaksa bertugas diperintah oleh undang-undang atau oleh hukum (The Rule by Law Not The Rule by Man), bahkan dalam konteks kasus yang lain,atas dasar perintah undang-undang Jaksa Agung bisa menangkap Presiden walaupun Jaksa Agung itu diangkat oleh Presiden, karena Jaksa Agung melaksanakan tugas diperintah oleh undang-undang dan sumber hukumnya berasal dari undang-undang bukan dari Presiden, inilah yang disebut dengan istilah The Rule of Law  yaitu adanya penegakan hukum, persamaan dalam hukum dan asas legalitas.

Maka dalam kasus penyuapan CV. Segi Empat Struktur Terhadap Oknum anggota DPRD, tentunya Jaksa tidak boleh main-main apalagi mengadakan loby-loby dengan yang diduga tersangka ataupun nanti sudah dinyatakan tersangka dan yang terlibat didalamnya dan/atau sudah P21 kemudian dilimpahkan ke tingkat Pengadilan serta tidak menutup kemungkinan banyak oknum yang terlibat dalam kasus penyuapan tersebut tidak hanya oknum anggota DPRD.

Bahkan bisa jadi ada oknum Pemerintah Kabupaten Pandeglang didalamnya yang menjadi PengPeng yaitu Penguasa-Pengusaha yang berupaya dengan segala cara mencari kelemahan anggota DPRD dalam setiap pengadaan Proyek untuk masyarakat Pandeglang. Alhasil, banyak proyek pada faktanya  tidak pernah maksimal diselesaikan sampai 100 persen.*( Penulis anggota PERADIN, Sekretaris ISNU Pandeglang)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.