Pemkab Pandeglang Teken Kerjasama dengan Kejari Terkait Perdata dan TUN

Pemkab Pandeglang dan Kejari, menandatangani kerjasama terkait perdata dan TUN di Pendopo, Senin, 23/4,( foto- aldo-BantenTribun)
Pemkab Pandeglang dan Kejari, menandatangani kerjasama terkait perdata dan TUN di Pendopo, Senin, 23/4,( foto- aldo-BantenTribun)

Persoalan  perdata dapat terjadi kapan saja.  Salah satu penyebabnya karena kehilafan administrasi. Untuk meminimalisir persoalan tersebut, Pemkab Pandeglang meneken kerjasama dengan Pihak Kejaksaan Negeri.

Pandeglang, BantenTribun.id –  Permasalahan perdata dapat terjadi kapan saja. Salah satu penyebabnya karena kehilafan dari administrasi. Hal ini kadang terjadi tanpa disadari.  Untuk  mengatasi itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang menjalin kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Pandeglang terkait Perdata dan Tata Usaha Negara, di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Senin (23/04/2018).

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, selama ini Kejaksaan Negeri selalu mendampingi dalam penanganan bantuan hukum, baik perdata maupun tata usaha negara. Pemkab hawatir ada kehilafan terhadap pengelolaan Aset Daerah yang belum terurus  atau dalam proses.

” Kejaksaan selalu mendampingi dalam penanganan bantuan hukum perdata ataupun tata usaha negara. kami hawatir ada kekeliruan dalam pengelolaan Aset Daerah yang belum terurus atau masih dalam proses,” kata Irna Narulita,  saat penandatangan kerjasama.

Menurut Irna, selain bantuan hukum, dirinya berharap pihak kejaksaan dapat mendampingi Pemkab  dalam konsultasi hukum untuk dijadikan sebuah kebijakan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya pengacara negara, permasalahan perdata diharapkan  dapat terselesaikan, dan  kebijakan yang dibuat sesuai aturan.

” Kami berharap pihak kejaksaan dapat mendampingi Pemkab Pandeglang dalam konsultasi hukum untuk di jadikan kebijakan daerah  agarsesuai aturan. selama ini pihaknya merasa terbantu oleh kejaksaan,”terangnya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Nina Kartini mengatakan, pada dasarnya  bantuan hukum perdata dan tata usaha negara  sudah diatur dalam UU Kejaksaan No16 Tahun 2004 pasal 30 ayat 2 bab III dibidang Perdata dan Tata Usaha negara.

Bunyi pasal dimaksud  adalah kejaksaan dapat bertindak di dalam dan diluar pengadilan memberikan bantuan hukum dengan Suarat Kuasa Khusus (SKK).

“Jika Memorandum Of Understanding (MOU)  sudah ditandatangani, tentu harus ada SKK, dengan itu kami dapat bertindak,” jelas Nina.

Menurut Kajari, Kejaksaan Negeri  juga dapat memberikan konsultasi hukum untuk pemerintah. Hal itu tercantum pada Pasal 34.

” Kewajiban kejaksaan untuk mendampingi, jadi  pemerintah untuk pemerintah, untuk itu kami tunggu SKK nya, ”  katanya.

Hadir dalam acara ini Sekda Pandeglang Fery Hasanudin, para Assisten Daerah,  Inspektur Inspektorat Iskandar, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Advertorial Diskomsantik/aldo).

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.