Pembongkaran Bangunan di Lahan Wakaf Eks MAN 2 Cihideung, Ini Penjelasannya

 

gedung eks MAN 2 Cihideung (foto-BantenTribun)

Soal  rencana pembongkaran gedung dan ruang kelas eks MAN 2 Cihideung yang berdiri di atas lahan wakaf, dan sempat diprotes warga sekitar, Kepala Sekolah MAN 2 menjelaskan hal ini.

BantenTribun.id—Pembongkaran ruang kelas MAN 2 Cihideung, Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, sempat diprotes warga sekitar. Aktifitas pekerjaan pembongkaran pun kini terhenti. Wali kampung atau kenadziran yang meminta bangunan tersebut tidak dibongkar karena akan digunakan kembali untuk tempat pendidikan, masih menunggu kepastian.

Rencana “pembuldoseran” bangunan eks Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Pandeglang, atau dikenal MAN 2 Cihideung ini sebenarnya sudah dimulai Selasa kemarin. Atap genteng di 10 ruang kelas juga sudah diturunkan. Namun, munculnya protes warga, menyebabkan pekerjaan penghapusan asset itu terpaksa distop.

Warga menuding pihak MAN 2 mengabaikan permohonan pemanfaatkan  kembali dan mengingkari hasil musyawarah. Namun Kepsek menilai tudingan itu keliru.

Selamet, Kepala Sekolah MAN 2 Cihideung, menolak tudingan warga jika pihaknya mengabaikan permohonan tersebut.

Menurut Selamet, pembicaraan dengan perwakilan  warga atau tokoh masyarakat setempat, sudah terjadi sejak lama dan sudah disampaikan pula jika pihaknya hanya sebatas pengguna atau pelaksana. MAN tidak memilki wewenang untuk menyerahkan bangunan secara langsung kepada pemohon.

Perintah  dari Pembongkaran KPKN dan Lelang

Dikatakan Selamat, terkait pemanfaatan kembali bangunan di lahan wakaf itu, bisa disampaikan ke pihak Kemenag.

“ Sekitar 2 minggu setelah kepindahan kami di tempat baru atau pada tahun 2019, kami sampaikan itu kepada perwakilan warga. Bahkan ikut juga mantan Kadisdikbud Pandeglang,” terang Selamat, kepada BantenTribun di ruang kerjanya, Kamis 5 November 2020.

Namun demikian, masih kata Selamet, pihaknya tidak mengetahui persis apakah kenadziran atau perwakilan warga menindaklanjuti permohonan hasil dari pertemuan tersebut.

“Kalau status tanah seluas 2020 M2 itu memang tanah  wakaf dari H. Mustofa,  berikut 3 unit  ruang kelas kecil, seperti tercantum dalam berita acara wakaf. Dengan pertimbangan lain, ahirnya pihak MAN membangunkan 3 unit  ruang kelas pengganti  yang berada didepan sekolah.  Soal pembongkaran bangunan, itu bukan keinginan pihak kami, tapi karena adanya surat perintah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKN) Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2020,” jelas Selamet.

Selamat juga menampik tegas isu yang beredar jika material bongkaran gedung akan dimanfaatkan untuk ‘urugan’ gedung baru MAN.

“ Kabar bongkaran mau dipakai urugan itu tidak benar sama sekali. Bangunan itu sudah masuk asset Negara. Kami diberi waktu 2 bulan sejak terima surat KPKN untuk mengeksekusi dan melelang materialnya. Menurut pihak KPKN belum ada surat permohonan dari warga. Meskipun begitu, masih ada solusi untuk menjawab permohonan itu, dengan segera mengajukan dan memenuhi berkas yang disyaratkan KPKN dalam lelang, karena ini sudah masuk dalam tahapan itu, masuk dalam lelang bongkaran bangunan,” terang Selamet.

Jika proses permohonan pemanfaat bangunan eks MAN itu sudah tuntas dan disetujui KPKN, baru akan diserahkan kepada pemohon.

“Yang menyerahkan juga bukan pihak MAN, tapi Kemenag Pusat,” imbuh Selamet.

Salman Sunardi, anggota Kenadziran Kampung Cihideung, membenarkan jika pernah ada pertemuan dengan pihak MAN 2 pasca kepindahan sekolah itu.

“ Memang pernah ada pertemuan dengan pihak MAN dulu. Hari Jumat besok (6/11), kami akan bermusyawarah dengan warga  dan akan se-segera mungkin mengajukan permohonan ke pihak KPKN sesuai yang disyaratkan, administrasi ataupun jaminan lelang, jika memang sudah masuk dalam tahap ini. Meski begitu, kami tetap berharap jangan dulu ada pembongkaran,” kata Salman Sunardi, mantan Kadisdikbud Pandeglang, kepada BantenTribun via telephon (5/11).

Menurut Salman, pihak warga  tetap berharap agar masalah pemanfaatan bangunan di lahan wakaf tersebut tidak menimbulkan konflik.

“ Dari awal sebenarnya sudah kami sampaikan kesiapan warga kepada pihak MAN dan Kantor Kemenag Pandeglang, untuk memanfaatkan kembali bangunan tersebut untuk pendidikan. Tapi kesan yang kami terima tidak ada dukungan dari pihak pengelola. Itu yang membuat warga kecewa dengan sikap mereka,” ujar Tb Muhdi Mashudi, ketua kenadziran kampung Cihideung.

**(kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.