Pandeglang Student Movement Suarakan Tri Tuntutan Pendidikan

Massa yang tergabung dalam Pandeglang Student Movement, melakukan aksi di depan gedung DPRD Pandeglang dan mengajukan tiga tuntutan terkait pendidikan nasional, Rabu,2/5( foto-aldo-BantenTribun)
Massa yang tergabung dalam Pandeglang Student Movement, melakukan aksi di depan gedung DPRD Pandeglang dan mengajukan tiga tuntutan terkait pendidikan nasional, Rabu,2/5( foto-aldo-BantenTribun)

Masa Pandeglang Student Movement (PSM), gabungan dari berbagai organisasi kemahasiswaan, turun kejalan.  Mereka menyuarakan tri  tuntutan di depan Gedung DPRD Pandeglang. PSM menolak pengajar asing dan Student Loan, cabut undang-undang perguruan tinggi nomor 12 tahun 2012 serta undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2013.

Pandeglang, BantenTribun.id – Puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2018, Rabu (02/05), diwarnai aksi ratusan  masa PSM yang turun ke jalan menyuarakan tri tuntutan.

Dalam orasinya, ada tiga tuntutan utama yang di suarakan masa, agar Pemerintah pusat maupun daerah, menghentikan liberalisasi di dunia pendidikan, cabut undang-undang perguruan tinggi no 12 tahun 2012 serta undang-undang Sisdiknas no 20 tahun 2013 dan tolak perguruan tinggi asing, pengajar asing dan Student Loan.

Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi Eksekutif Kabupaten Pandeglang Abu Bakar mengatakan, melihat kondisi pendidikan di era sekarang ini terkesan lebih mengarah ke liberalisasi pendidikan. Abu menilai Pemerintah tidak mampu mengelola pendidikan secara baik bahkan terkesan di serahkan kepada pihak swasta.

” Liberalisasi itu sangat masif sekali di Indonesia  dan berimbas pada daerah-daerah termasuk Pandeglang. Untuk itu pemerintah harus bisa menguasai kembali dunia pendidikan, jangan sampai semuanya terkesan di serahkan kepada pihak swasta,”tegas abu, Rabu (02/05/2018).

Abu menyikapi dunia pendidikan di Pandeglang. Anggara 20 persen dalam APBD Pandeglang untuk pendidikan dinilai sangatlah kecil. Hal  ini  menurutnya sangat memperihatinkan, belum lagi soal ketimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Pandeglang.

” Ketimpangan yang terjadi di dunia pendidikan dapat kita lihat antara pendidikan yang ada di pusat kota dengan di pedalaman Pandeglang sangat jauh berbeda. dalam hal ini pemerintah seolah-olah tutup mata dan telinga,” katanya.

Masih di katakan Abu, untuk menciptakan dunia pendidikan yang maju ada beberapa hal yang mesti di jamin oleh pemerintah. Pertama, Pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa pengecualian dengan syarat pemerintah harus menggerakkan pendidikan di semua jenjang pendidikan.

Masa aksi PSM ini turut mengibarkan bendera organisasinya masing-masing. Selain itu masa juga membakar ban bekas sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah.

Setelah selesai aksi, masa melanjutkan longmarch dari depan Gedung DPRD ke Kantor MUI Pandeglang.(Aldo/red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.