Optimalisasi Pengawasan Wujud Kesetiaan Pada Demokrasi

Muhaemin

Oleh : Muhaemin*

Pemilu memang baru akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang. Namun belakangan ini euforia menyambut pesta demokrasi lima tahunan sudah sangat terasa.

Tidak saja ditandai dengan dilaksanakannya tahapan pemilu oleh lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu sebut saja verifikasi parpol prserta Pemilu, pembagian daerah pemilihan (dapil), dan rekrutmen penyelenggara pemilu di level kecamatan dan desa, namun lebih dari itu diramaikan pula oleh psy war (perang urat syaraf) misalnya lewat tagar di media sosial yang terpolarisasikan dengan nyata kedalam dua kubu yakni mereka yang pada 2019 ingin mengganti Presiden dan kubu lainnya setuju Presiden Jokowidodo melanjutkan kepemimpinannya untuk lima tahun ke depan.

Jangan terlalu risau menanggapi kemunculan dua wacana yang berbeda ini. Karena konstitusi kita sangat menjamin kebebasan berekspresi sejauh ekspresi tersebut konstruktif dan wujud dari membaiknya pengetahuan politik masyarakat. Lebih dari itu UUD 1945 pasal 28E ayat (3) secara gamblang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Selain itu, perbedaan adalah sunatullah yang idealnya semakin mendewasakan kita membangun bangsa menuju sebuah tatanan demokrasi yang matang (mature demokrasi). Pun demikian, penggunaan label-label tertentu khusus SARA atau dalam istilah lain politik identitas dalam pertarungan politik tetap harus dihindari.

Menghadapi kompetisi yang menggelinding sebelum waktunya merupakan alarm bagi para penyelenggara Pemilu. Dalam situasi ini, instrumen-instrumen untuk menjamin Pemilu demokratis harus dipastikan berfungsi dengan baik sehingga tidak memberikan celah kepada pihak-pihak yang mencoba memanipulasi kebebasan berekspresi untuk mengkapitalisasi tujuan politik tertentu.

Peran dan fungsi lembaga pengawasan Pemilu di Indonesia memang terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik atau bertransformasi untuk menjawab dinamika politik yang berkembang di NKRI.

Perbaikan regulasi ini bagaiamanapun merupakan sebuah bukti komitmen elemen bangsa ini menjadikan Pemilu sebagai instrumen peralihan kepemimpinan sekaligus alat legitimasi politik serta memasatikan sirkuliasi elit politik dilakukan degan cara-cara yang konstitusional dan beradab.

Setidaknya, UU Nomor 7 tahun 2017 merupakan muara dari serangkaian pemikiran dan gagasan menciptakan Pemilu yang ideal. UU ini mengkoodifikasi undang-undang tentang kepemiluan yang lebih awal berlaku yakni Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR dan DPRD.

Hal yang mutahir dalam UU Pemilu 2017 misalnya adalah fungsi lembaga pengawasan menjadi lebih kuat dan massif. Dari segi keanggotaan misalnya, Bawaslu di level provinsi personilnya bertambah dari 3 orang mejadi 7 orang.

Untuk Banten misalnya, proses penambahan 4 orang komisioner Bawaslu tengah dilakukan dengan melakukan rekrutmen yang terbuka bagi siapapun yang memenuhi persyaratan. Begitu pula di level kabupaten dan kota, lembaga pengawasan berubah nama dari panitia menjadi badan dan komisionernya pun direncanakan diseleksi ulang untuk kemudian ditambah dari tiga orang menjadi 5 orang.

Sejatinya, semua elemen bangsa ini dengan berbagai latar belakang memilik kesempatan untuk mengabdikan diri menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu. Di level kecamatan, Panwascam juga diberikan kewenangan untuk meneruskan tindak pidana pemilu ke kepolisian setelah berkoordinasi dengan Sentra Gakumdu.

Perubahan nomenklatur kelembagaan ini otomatis akan menambah beban kerja dan tanggungjawab para pengawas. Daya cengkram lembaga pengawasan idealnya lebih baik lagi serta lebih banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang bisa dipastikan akan selalu mewarnai setiap perhelatan Pemilu.

Lembaga pengawasan bukan menjadi pelengkap Pemilu, bukan jadi wadah dari joob seeekers (para pencari kerja) karena job ini memerlukan spesialisasi dan serangkaian syarat yang cukup berat atau wadah kaum oportunis namun lebih dari itu harus mampu menjawab eksepktasi publik akan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (*Penulis warga Ciekek Babakan Karaton Pandeglang)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.