Nasib Sekolah SMA Swasta di Tengah Kota, Hidup Segan Mati Tak Mau

Nasib sekolah SMA swasta dalam hal ini SMA YPP, yang terletak di pusat kota Pandeglang tapi selalu kekurangan murid dalam setiap PPDB, menyisakan banyak pertanyaan.

Antara peningkatkan mutu dan fasilitas sekolah untuk bisa menggaet siswa lebih banyak, menjadi hal yang kerap dianggap bertolakbelakang. SMA ini sering dianggap “hidup segan mati tak mau” karena hanya berkutat minim peminat.

nasib sekolah sma swasta
Kepala  Sekolah SMA swasta YPP Pandeglang, Enoh Faizal (mengacungkan jempol) saat memantau pendaftaran siswa baru di sekolahnya (foto-BantenTribun)

 

Pandeglang,BantenTribun.id– Pasca pengumuman Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK Negeri pada ahir Juni lalu, idealnya sekolah minim peminat, baik negeri maupun swasta,  mendapat limpahan peserta didik baru dari sekolah yang mengalami kelebihan pendaftar.

Namun, limpahan siswa dari sekolah ‘banjir’ peminat, rupanya tidak dirasakan atau tidak mengalir ke sekolah SMA swasta YPP Pandeglang.

Seokolah SMA swasta dibawah Yayasan Pendidikan Pandeglang (YPP) yang terletak di pusat kota, tepatnya di jalan Bank Banten Pandeglang ini, hampir setiap tahun selalu mengalami kekurangan siswa baru.

Padahal, sekolah ini termasuk sekolah tua yang sudah berdiri sejak tahun 1979, dan saat ini terakreditasi B.

Pada PPDB tahun ini, hingga hari ini jumlah siswa baru yang mendaftar ke sekolah ini baru mencapai 15 calon siswa.

Sekolah  pun terpaksa mengambil langkah dengan memperpanjang pembukaan pendaftaran hingga akhir Agustus 2020.

Strategi promosi sekolah, dengan menggratiskan biaya sergam baju batik dan baju olahraga bagi 25 pendaftar pertama, selain gratis biaya pendaftaran, daftar ulang dan SPP sampai lulus,  juga belum membuahkan hasil.

“Sampai hari ini yang daftar di SMA YPP baru tercatat 15 orang yang datang langsung. Sedangkan yang daftar secara daring ada 5 orang, namun belum melakukan daftar ulang. Masa pendaftaran kita sampai Agustus bulan depan,” kata Enoh Faizal, Kepala Sekolah YPP, kepada BantenTribun, Senin,13 Juli 2020.

Enoh tidak menampik jika sekolahnya kalah bersaing dengan SMA Negeri jika dibandingkan soal mutu dan fasilitas sekolah yang tersedia.

Menurutnya, dengan jumlah siswa yang minim, memang menyulitkan pihak sekolah menanggung biaya operasional.

“Idealnya minimal ada 100 murid, Standar jumlah siswa minimal di sekolah yang ditentukan itu berjumlah 60 siswa dari kelas sampai tiga, jika kurang bisa dimerger atau dilebur,” jelasnya.

Namun demikian, Enoh tetap optimis jika batas minimal yang ditentukan tetap dapat terlampaui.

“Untuk kelas sebelas dan dua belas, di sekolah ini berjumlah 70 siswa. Jadi jika seandainya tahun ini siswa baru hanya berjumlah 15, itu sudah melampaui batas minimal,” ujarnya.

Jumlah lulusan SMP  di wilayah perkotaan, masih kata Enoh, diperkirakan masih sekitar 20 persen yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi setingkat SMA/SMK.

Kebijakan pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan di sekolah negeri di tingkat  ini, semakin juga dinilai semakin menyulitkan sekolahnya mendapatkan siswa.

“Di SMA YPP ini memang kebanyakan siswanya berasal dari kalangan kurang mampu, Sementara biaya operasional sekolah jika hanya mengandalkan dana BOS, juga tidak mencukupi. Itu sebabnya pihak sekolah mencari sumber-sumber pembiayaan lain semisal menyewakan ruang untuk pedagang kuliner di depan sekolah, agar bisa menggaji guru,” jelasnya.

Sekretaris Dewan Pendidikan Pandeglang, Eka Supriyatna, mengatakan , ada beberapa penyebab sekolah SMA swasta di Pandeglang kurang diminati calon peserta didik.

Selain mengejar sekolah negeri  yang difavoritkan karena faktor gengsi, ada juga karena termotivasi karena ingin bersaing menguji kemampuan akademik dengan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik lainnya. Penerapan sistim zonasi  juga cukup mempengaruhi terhadap minimnya sekolah swasta mendapatkan  peserta didik baru.

“Selain itu. tidak sedikit orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah yang memiliki akreditas baik bahkan unggulan,” kata Eka.

Menurutnya, sekolah perlu terus meningkatkan standar penilaian minimalnya, termasuk unsur 8 standar pendidikan agar mutu bisa naik terdongkrak.

“Saya sih hanya mencoba mengalir seperti air saja pak. Ada yang orangtuanya mau menyekolahkan anaknya disini tapi anaknya nggak mau, ada juga sebaliknya,” kata Enoh, saat ditanya soal strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya.

Menurut Jubaedi, salah seorang pemerhati pendidikan Pandeglang, mengatakan minimnya minat siswa yang mendaftar ke SMA swasta, menjadi salah satu indikasi bagi orangtua siswa jika sekolah tersebut dinilai tidak bermutu.

Peningkatan mutu pendidikan, tidak harus berupa kemampuan akademik semata.

“Jika kualitas tenaga pendidiknya juga minim, fasilitas sekolah minimalis, ya sebaiknya sekolah merubah strategi dengan menggandeng pihak luar agar bisa menjadi SMA plus,” terang Jubaedi.

Konsep SMA enterpreuner, menurutnya, bisa menjadi salah satu cara yang patut dilakukan.

“Jangan stagnan seperti mati segan hidup tak mau, atau hanya mengejar proyek insfrastruktur sekolah saja,” tandasnya.

Tanpa peningkatan mutu pendidikan, lokasi bangunan strategis ternyata tidak menjamin sekolah laris.*(kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.