Musrenbang 2019 Pemerintah Pandeglang Tanpa Program Baru

Musrenbang Kabupaten Pandeglang Tahun 2019, tanpa program anyar (foto-NG-BantenTribun)
Musrenbang Kabupaten Pandeglang Tahun 2019, tanpa program anyar (foto-NG-BantenTribun)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pandeglang Tahun 2019, tanpa program anyar.  Rencana pembangunan masih diprioritaskan bidang insfrastruktur.

Pandeglang, BantenTribun.id – Pemerintag Kabupaten Pandeglang tidak memunculkan program baru dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019. Pasalnya, Pemkab Pandeglang masih memprioritaskan program pembangunan pelayanan dasar yang merupakan lanjutan dari hasil Musrenbang 2018. Beberapa fokus Musrenbang ditahun 2019, tetap mengedepankan pembangunan infrastruktur, pertanian, dan perikanan.

“Prioritas masih di infrastruktur, karena kami masih  hutang jalan rusak  yang banyak. (Perencanaan programnya) waiting list. Banyak yang belum terealisasi di tahun 2017. Pasti ada Pekerjaan Rumah. Karena tidak setiap Musrenbang, semua usulannya bisa terealisasi, sebab keterbatasan keuangan,” kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita usai membuka Musrenbang Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 di Pendopo Bupati, Selasa (27/3/2018).

Hal itu kata Irna, diperparah dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dinilai Irna belum simultan. Melalui rapat Musrenbang kali ini, ia menekankan agar pengelolaan bantuan dari pusat maupun provinsi, dilaksanakan tidak lagi secara parsial.

“Kadang anggaran baik, pelaksanaannya tidak baik. Human errornya banyak, seperti kelemahan kami soal program yang belum terinput, informasi tidak jelas, metode dan hal teknis yang tidak dijalankan dengan baik,” terangnya.

Usulan Musrenbang harus mengarah pada Visi dan Misi

Kepala Bappeda Pandeglang, Kurnia Satriawan mengatakan perencanaan program ditahun mendatang disusun berdasarkan persoalan yang dialami pada tahun sebelumnya. Dari persoalan itu lah dalam Musrenbang dicetuskan usulan solusi yang perlu dilakukan.

“Kami ada misi dari bupati untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Maka dengan itu, tujuannya dapat meningkatkan pula indeks informasi birokrasi. Jika ingin mencapai aspek itu, maka Pemda harus menyusun sasaran kegiatan tahunan,” kata Kurnia.

Kurnia menerangkan, semua usulan program harus mengarah pada penguatan dari visi misi bupati dan RPJMD. Oleh karenanya, Bappeda selalu mengingatkan agar OPD menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan.

“Kami selalu menekankan agar OPD menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Karena keuangan yang terbatas, maka harus disesuaikan dengan program kegiatan yang optimal,” tandas Kurnia.

Bappeda Provinsi Banten Identifikasi Masalah Yang Belum Ditangani Maksimal

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina memandang, ada identifikasi masalah yang belum ditangani dengan maksimal. Perangkat daerah di Pandeglang, cenderung tidak berani menetapkan target capaian yang lebih tinggi.

“Apa yang harus dilakukan? Misalnya, berapa kuantiti produksi padi per hektar? Jika 6 ton, kenapa tidak 10 ton? Identifikasinya harus dipastikan. Target itu harus ditingkatkan supaya mencapai angka maksimal,” jelasnya.

Hudaya menilai, konsep pembangunan yang digagas Pemkab sudah baik. Apalagi OPD melakukan pendekatan secara tematik. Hanya saja persoalannya yakni bagaimana program itu dikawal dan menerapkan langkah yang terintegrasi sehingga dapat menghasilkan output sesuai keinginan.

“Sangat penting memilih program yang benar-benar jadi prioritas. Konsepnya sudah bagus, apalagi dengan pendekatan yang menuju tematik. Hanya mungkin persoalannya dipengawalan,” paparnya (NG/red)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.