MPP Pandeglang: Launching Mundur Ke Agustus, 14 Instansi Sudah Teken MoU

mpp pandeglang
Bupati Pandeglang saat menandatangani MoU tentang komitmen MPP Pandeglang bersama instansi vertikal, di Pendopo, Senin (22/6). Foto Humas Pandeglang

“Sebetulnya MPP ini rencananya kita launching awal bulan juni, akan tetapi karena situasi dan kondisi dengan adanya wabah covid-19, akhirnya kita undur pada bulan agustus mendatang,”

BantenTribun.id– Pandeglang tengah berupaya memperbaiki kualitas pelayanan publiknya. Hal itu terbukti dengan komitmen penentu kebijakan dalam mewujudkan Mall Pelayanan Publik (MPP).

Saat ini finishing MPP terus dikejar, meski ditengah pandemi dan digesernya beberapa alokasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

Pandemi Covid-19 baik langsung ataupun tidak, memang berdampak pada rundown kegiatan MPP.

Bupati pandeglang Irna Narulita mengakui akibat pandemi, jadwal launching yang awalnya akan digelar Juni terpaksa diundur ke Agustus.

“Sebetulnya MPP ini rencananya kita launching awal bulan juni, akan tetapi karena situasi dan kondisi dengan adanya wabah covid-19, akhirnya kita undur pada bulan agustus mendatang,” Ungkapnya seperti ditulis di instagram Humas Pandeglang.

Teken MoU

MPP Pandeglang rencananya akan ditempati oleh instasi pelaksana layanan publik baik dari Pemkab, instansi vertikal seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Agama serta Kementerian Keuangan melalui Kantor Pajak Pratama.

Selain itu MPP juga akan ditempati oleh BUMD, BUMN dan Perbankan.

Dari sekitar 20 instansi yang akan menempati gerai, 14 instansi diantaranya sudah teken MoU dengan Pemkab Pandeglang. Senin (22/6).

Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, R. Andika Dwi Prasetya, yang ikut menandatangani MoU mengaku siap untuk mensukseskan MPP di Pandeglang.

Pihaknya berencana akan memberikan beberapa layanan, yaitu layanan bidang keimigrasian, layanan hukum dan layanan pemasyarakatan.

“Kami siap berpartisipasi dan mensukseskan Mall Pelayanan Publik Pandeglang, dan saya berharap hal ini akan memberikan layanan yang cepat dan maksimal bagi masyarakat. Ujarnya.

MPP Pandeglang dan Perbaikan Layanan Publik

Perbaikan layanan publik menjadi kewajiban Pemerintah baik pusat maupun daerah, selain karena sudah menjadi amanah Undang-Undang, pelayanan publik yang baik akan berdampak pada kualitas masyarakat secara umum.

Kepala Ombudsman Banten, Dedi Irsan  Pandeglang beberapa waktu lalu menyatakan, berdasarkan hasil suruvey tahun 2019, kualitas pelayanan publik di Pandeglang mendapat nilai sebesar 75,48 atau berada di zona kuning mendekati hijau. “Tinggal sedikit lagi menuju hijau” ujarnya.

Kehadiran MPP menurut Dedi akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik di Pandeglang, dan berharap tahun 2020 sudah masuk zona hijau.

Jika masuk zona hijau, maka Pandeglang telah memenuhi Standar Pelayanan Publik seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Adv/Diskomsantik/red)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.