Meredam Impor Beras

Rizki Triguna
Rizki Triguna

Oleh: Rizki Triguna*

Beras merupakan kebutuhan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak hanya dijadikan sebagai sumber karbohidrat, beras juga memiliki peranan pentingdalam meningkatkan ekonomi rumah tangga khususnya petani.

Selain itu, beras selalu dikaitan dengan permasalahan sosial masyarakat serta persoalan politik. Kebutuhan pangan diatur dan dijamin berdasarkan undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang.

Lebih jauh, apabila Indonesia ingin dikatakan berdaulat pangan maka pengeolaan pangan harus diatur dengan kepentingan sendiri dengan tidak tunduk pada negara lain dalam arti tidak melakukan impor pangan.

Berbeda dengan produk non pangan, kebijakan impor pangan (baca: beras) selalu menimbulkan perdebatan publik. Lihat saja bagaimana respon masyarakat ketika pemerintah melakukan impor beras.

Beragam komentar baik yang pro maupun kontra menghiasi di berbagai media. Bagi yang pro, impor beras merupakan alternatif untuk mencapai ketahanan pangan tatkala produksi beras nasional tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun bagi yang kontra, kebijakan impor merupakan ancaman bagi kedaulatan pangan nasional karena terlalu menggantungkan kebutuhan dasar pada negara lain.


Persoalan pangan bukan masalah yang baru terjadi, namun telah menjadi persoalan serius sejak pasca kemerdekaan. Presiden Soekarno bahkan pernah mengatakan “tantangan bangsa Indonesia adalah masalah makanan rakyat, bahaya kelaparan, produktivitas yang rendah serta penduduk yang semakin meningkat”.

Meskipun pernah mengukir prestasi atas pencapaian swasembada beras tahun 1983, tapi hal itu sulit terulang bahkan tidak bisa dipertahankan hingga saat ini.


Kebutuhan beras setiap tahun yang semakin meningkat sulit diimbangi dengan produksi dalam negeri karena seringkali menemui beragam kendala. Akibatnya kebijakan impor beras tidak bisa dihindari demi tercukupinya kebutuhan pangan nasional. Program peningkatan produksi yang dilakukan pemerintah melalui program Upaya Khusus (Upsus) yang bertujuan mencapai kedaulatan pangan nyatanya tidak mampu membendung impor beras.

Hal ini berbanding terbalik apabila kita melihat produksi padi yang terus meningkat.
Misalnya tahun 2015, pemerintah mencatat peningkatan produksi padi menjadi sebesar 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG) dari tahun sebelumnya yang hanya 70,8 juta ton GKG.

Apabila dikonversi, produksi tersebut setara dengan 41 juta ton beras, sedangkan kebutuhan diperkirakan hanya 30 juta ton sehingga masih ada surplus sebesar 11 juta ton. Namun ditahun yang sama tercatat impor beras sebesar 861 ribu ton.


Tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, pada 2016 dan 2017 produksi padi meningkat berturut-turut menjadi 79,141 juta ton dan 81,3 juta ton GKG Meskipun ada surplus produksi namun impor beras ditahun tersebut tercatat masing-masing 1,2 juta ton dan 256,56 ribu ton. Hal tersebut diperparah pada diakhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018 harga beras mengalami kenaikan signifikan baik jenis beras medium maupun premium.

Saat itu kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada beras medium yang mencapai Rp. 13.000 per kg, padahal pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pada kisaran Rp. 9.450 per kg hingga Rp.10.250 per kg yang disesuaikan dengan zonasi wilayah.


Untuk meredam gejolak harga beras didalam negeri Pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras sebesar 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand diawal tahun 2018, meskipun menuai banyak protes karena dilakukan menjelang musim panen raya. Belum genap memasuki pertengahan tahun Pemerintah mengeluarkan izin kembali perihal penambahan impor beras sebesar 500 ribu padahal musim panen raya baru terjadi pada bulan maret dan april lalu yang seharusnya ada tambahan produksi.


Lantas pertanyaannya kenapa harus impor beras meskipun surplus produksi?
Pertanyaan ini selalu terlontar apabila kita melihat data produksi padi nasional selalu surplus setiap tahun. Memang impor beras tidak mungin benar-benar dihentikan karena ada kebutuhan beras khusus untuk restoran dan hotel yang tidak dapat diproduksi didalam negeri sehingga perlu impor. Namun selama ini beras yang diimpor tidak hanya beras khusus melainkan lebih besar untuk beras medium yang banyak diproduksi didalam negeri.


Mengendalikan Konsumsi


Alasan pemerintah impor beras selalu mengarah agar harga beras didalam negeri tetap stabil. Meskipun ada pendapat yang mengatakan naiknya harga beras disebabkan ulah oknum spekulan, tidak dipungkiri, ketergantungan masyarakat terhadap beras sangat tinggi membuat para oknum dapat dengan mudah mempermainkan harga pasar.
Harga beras yang tinggi tidak bisa kita lihat sebagai keuntungan bagi petani, namun harus dilihat dari sisi kerugiannya. Pasalnya petani tidak hanya berperan sebagai produsen namun juga berperan sebagai konsumen. Sehingga apabila harga beras tinggi akan berdampak buruk terhadap ketahanan pangan yang selama ini hanya mengandalkan beras. Oleh karena itu, hemat penulis persoalan kebutuhan pangan (beras) harus dibenahi baik dari sisi produksi maupun sisi konsumsi konsumsi.


Upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi selama ini selalu menemui berbagai kendala seperti serangan hama dan penyakit, adanya perubahan iklim (climate change), konversi lahan sawah yang masih tinggi, kesuburan tanah berkurang, serta sumber air terbatas yang menghambat dalam meningkatkan produksi padi.

Walaupun secara data produksi padi meningkat setiap tahun, namun bergejolaknya harga beras dapat menjadi sinyal bahwa selama ini produksi lebih kecil dari jumlah kebutuhan sedangkan kebutuhan beras akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Meningkatkan produksi untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk hanya akan akan dicapai dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang tantangan peningkatan produksi akan lebih besar.


Oleh karena itu tidak cukup dengan meningkatkan produksi tetapi juga harus diikuti dengan mebenahi sisi konsumsi. Ketergantungan konsusmi penduduk Indonesia terhadap beras sangat tinggi yaitu mencapai 114 kg per kapita per tahun.

Konsumsi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsumsi di negara Asia lainnya seperti Thailand yang hanya 90 kg, Vietnam 80 kg, Jepang 50 kg, dan korea 40 kg. Pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi sumber pangan lain seperti sagu, singkong, ubi jalar, dan lain sebagainya yang menjadi potensi pangan lokal di Indonesia.

Mengurangi ketergantungan beras memang tidak mudah, tapi hal itu terus dilakukan secara persuasif sehingga ketergantungan terhadap beras dapat dikurangi.


Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan, untuk meredam impor beras tidak bisa dilakukan dengan hanya meningkatan produksi tetapi harus mengendalikan tingkat konsumsi dengan mengalihkan pada bahan pangan lain. Apabila hal ini tidak dilakukan besar kemungkinan dimasa yang akan datang impor beras selalu akan menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. ( Penulis : Mahasiswa S2 program Master Sains Agrisbisnis di Institut Pertanian Bogor, tinggal di Kp. Pasirkoer RT 04 RW 01 Desa Kubangkondang, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.