Menyoal Islam Nusantara

Islam-Nusantara@lintas parlemen

Islam-Nusantara@lintas parlemen

*Oleh : Muhaemin

Sejatinya, menarik religiusitas kedalam pusaran politik sangat berisiko seperti ancaman perpecahan antar umat beragama, bahkan perpecahan penduduk (seagama) sekalipun.

2018 tahun politik. Label yang digaungkan politisi ini merupakan pertanda bahwa akan terjadi pertarungan politik lima tahunan di republik ini. Pertarungan ini akan lebih dahsyat mengingat Pemilu legislatif dan Pilpres dilakukan serentak. Keserentakan ini tentu perlu persiapan matang baik ditingkatan rezim penyelenggara, pengawasan, kontestan, serta rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Akan hebatnya pertarungan politik di 2019 mendatang sudah terasa jauh-jauh hari. Tengok saja lembaran-lembaran koran atau notifikasi portal berita di gadget kita, rata-rata memuat isu politik disusul oleh berita-berita soal korupsi, penangkapan kepala daerah karena diduga maling uang rakyat, baru kemudian persiapan hajat olahraga terbesar di benua Asia, Asian Games 2018.

Di Indonesia, isu poltik dikolaborasikan dengan religiusitas tengah menjadi trend. Agama diseret-seret menjadai salah satu indentitas politik yang efektif mengaduk-aduk emosi masyarakat. Ini wajar lantaran 99 persen penduduk Indonesia beragama.

Sejatinya, menarik religiusitas kedalam pusaran politik sangat berisiko seperti ancaman perpecahan antar umat beragama, bahkan perpecahan penduduk (seagama) sekalipun namun beda penghayatan terhadap nilai-nilai agama yang direfleksikannya ke dalam setiap helaan nafas.

Dari sekian banyak isu agama ditengah pusaran politik nasional, labeling Islam Nusantara yang dikampanyekan ormas terbesar di republik ini, Nahdlatul Ulama sejak puluhan tahun silam, terus menjadi perbincangan dan memantik aneka diskusi.

Tema Islam Nusantara untuk sementara mampu menggeser isu komunisme yang biasanya muncul menjelang Pemilu. Tidak ada yang salah dengan kemuculan bahkan pengamalan Islam Nusantara ala NU. Soalnya, sependak pengetahuan penulis, Islam Nusantara bukanlah gerakan politik praktis namun upaya nyata dari para kyai yang rata-rata organisasinya NU dan banyak pula non NU dalam rangka membentengi kultur bangsa Indonesia dari serangan kultur asing yang dianggap menjadi ancaman disintegrasi bangsa bahkan keholistikan Islam itu sendiri.

Perlu cicatat, ancaman budaya asing di era modern lebih variatif atau tidak jarang menumpangi gerakan keagamaan. Hal yang perlu digarisbawahi juga, kultur bangsa yang dibentengi para kyai bukan keburukan, permusuhan, korupsi, kolusi, dan nepotisme melainkan keramah-tamahan, toleransi, kesetiakawanan, dan gotong-royong.

Kalau kemudian Islam Nusantara oleh sejumlah kelompok masyarakat bahkan ormas agama tertentu diasosiasikan dengan rezim pengusa “sekuler” di negeri ini, tentu sangat wajar walaupun terdengar pragmatis. Soalnya, ini lah realitas dan fakta politik di tahun politik yang harus kita sikapi dengan bijaksana dengan mengedepankan prinsip-prinsip ajaran islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Islam sebagai rahmat semua jenis manusia dan memayungi aneka aliran keagamaan dan tidak mengenal Islam Nusantara, Muhamadiyah, Islam Arab, Afrika, Eropa, atau Tionghoa sekalipun, muaranya adalah tunggal, Allah.

Jika kita masih ribut dan saling caci dengan labeling pengejawantahan keislaman semisal Islam Nusantara, maka kita patut membaca kembali dua kalimat sahadat yang telah kita tanamkan di hati sanubari dan menjadi spirit membawa bangsa ini dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Wallahu’alam. (warga Ciekek Karaton-Pandeglang)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.