Menpan RB Sebut Tiga Hambatan Percepatan Reformasi Birokrasi Yang Dihadapi ASN

Menpan RB Tjahjo Kumolo Ungkap tiga hambatan krusial yang dihadapi para ASN. Hambatan itu harus terusi dikikis karena dapat menghambat proses percepatan reformasi birokrasi yang digadang pemerintah.

reformasi birokrasi
TJahjo Kumolo. Foto (Humas Menpan RB)

 

BantenTribun.id- Percepatan reformasi birokrasi bukan saja menjadi tuntutan dari sebuah visi yang harus dicapai. Lebih dari pada itu ia adalah komitmen politik yang wajib dipenuhi dalam periode pemerintahan saat ini.

Oleh karena itu, Menpan RB secara berkala menyusun dan mengevaluasi Road Map reformasi birokrasi. Terbaru adalah Road Map yang dibuat untuk periode 2020-2024.

Terkait reformasi birokrasi, Menpan Tjahjo Kumolo sadar betul bila hal itu tidak bisa lepas dari Aparatur Sipil Negara sebagai subjeknya.

Ia pun berharap ASN di berbagai level dapat mendukung proses percepatan reformasi birokrasi. Meski disadari masih banyak hambatan yang harus dilewati.

“Ada tiga hambatan yang dihadapi ASN dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi, diantaranya intervensi politik, inkapabilitas ASN dan mentalitas silo alias birokrasi yang tertutup.” Ungkap Tjahjo dalam Webinar yang digelar secara daring di Kantor Wakil Presiden, Kamis (26/11).

Menyikapi hambatan tersebut, Tjahjo mengatakan harus ada penguatan peran kepemipinan, program yang terarah serta memahami kompleksitas dan kesenjangan kompetensi.

Soal hambatan terkait intervensi politik, jumlah pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada bisa menjadi indikasi.  Dikutip dari laman resmi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) per 16 November 2020 tercatat ada 1,038 pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada.

“Pelanggarannya cukup banyak, mulai dari mempengaruhi warga dengan plitk uang, melarang pemasangan alat peraga paslon tertentu, penggunaan fasilitas dan anggaran negara, hingga merencanakan program dan distribusi bantuan sosial.” tulis laman Bawaslu.

Sementara soal inkapabilitas ASN, momentum perbaikannya terjadi di masa pandemi saat ini. Seperti diketahui, di masa pandemi banyak sekali kursus dan pelatihan online yang bisa diikuti oleh ASN untuk meningkatkan kapabilitas. Ada yang berbayar dan ada juga dan gratis

Soal birokrasi tertutup, hambatan ini sejatinya sudah mulai mengikis meski masih terjadi. keterbukaan informasi publik dan tuntutan aplikasi kolaborasi kerap disuarakan oleh beberapa pimpinan daerah.

Tjahjo Kumolo juga mengakui bila kualitas reformasi birokrasi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.

“Kementerian/Lembaga telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik pada tahun 2016 sebesar 91.30 persen, meningkat 96.40 persen di tahun 2019. Provinsi dari 26.74 persen menjadi 64.71 persen. Sementara Kabupaten/Kota meningkat dari 4.31 persen menjadi 25.39 persen.” Pungkasnya (red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.