Mengapa APBD Terus Dikorupsi? Bukan surga korupsi

Muhaemin

*Oleh : Muhaemin

Dugaan korupsi APBD dengan cara berjamaah yang dilakukan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang cukup menyesakkan dada. Betapa tidak, korupsi berjamaah ini sepertinya cukup fenomenal dan jadi tradisi karena sebelumnya KPK juga lebih dulu menetapkan 38 anggota DPRD Kota Sumatera Utara periode 2009-2014 sebagai tersangka kasus suap APBD Pemprov Sumut. Belum lagi serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan kepada sejumlah kepala daerah lantaran diketahui mengkorupsi uang rakyat.

Jika kita tarik jauh ke belakang  sebelum dua kasus diatas mengemuka dan penanganannya oleh KPK terbilang massif (sulit bagi pelaku lolos dari jerat hukum), praktik korupsi berjamaah yang melibatkan eksekutif dan legislatif juga kerap terjadi di Provinsi Banten. Pada tahun 2003 misalnya, 10 mantan anggota DPRD Banten dituntut penjara selama 2 tahun 6 bulan karena diduga korupsi dana perumahan dan kegiatan DPRD Banten Rp 14 miliar. Singkatnya, korupsi ini terjadi lantaran adanya persekeongkolan antara eksekutif dan legislatif dalam meloloskan pos anggaran dana perumahan DPRD yang diketahui tidak sesuai prosedur.(https://antikorupsi.org/id/news/sepuluh-mantan-anggota-dewan-banten-dituntut-2-tahun-6-bulan). Pada tahun 2016, Banten juga gempar dengan munculnya kasus dugaan suap dalam pengesahan APBD Banten untuk memuluskan pembentukan bank baru di Banten tepatnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Bank Banten.

Lebih jauh lagi flash back ke belakang, korupsi APBD dengan melibatkan eksekutif dan legislatif juga menyasar kabupaten/kota di Banten. Satu diantaranya pada tahun 2007 terjadi diKabupaten Pandeglang yaitu skandal pinjaman daerah sebesar Rp 200 milyar ke Bank Jabar Cabang Pandeglang. Pinjaman tersebut diduga tanpa persetujuan DPRD Pandeglang melalui rapat paripurna, tetapi hanya lewat tanda tangan sejumlah anggota DPRD. Untuk melicinkan tanda tangan itu, kala itu bupati diduga mengucurkan dana Rp 1,44 miliar (Kompas.com – 16/07/2008). Dalam kasus ini tiga pimpinan DPRD Pandeglang ditetapkan sebagai tersangka menyusul kemudian bupati dan wakil bupati setempat dan beberapa pejabat terkait. Sekadar informasi, Pengadilan Negeri Pandeglang kemudian memvonis bebas mantan Bupati Pandeglang HA Dimyati Natakusumah dan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Lembaga yang menangani dugaan korupsi berjamaah persetujuan pinjaman daerah di Pandeglang saat itu memang bukan KPK melainkan Kejaksaan Tinggi Banten. Tanpa bermaksud merenddahkan integritas aparatur kejaksaan di daerah, hasil penangannya pun oleh sebagian kalangan masyarakat dinilai tak memuaskan karena aparat penegak hukum hanya berhasil menjerat beberapa anggota dewan dengan hukuman penjara. Akibatnya, penulis merekam selama beberapa pekan Kabupaten Pandeglang diwarnai gelombang unjuk rasa masyarakat yang menyuarakan kekecewaan atas penegakan hukum yang dianggap tidak tuntas. Di sisi lain, penegak hukum bergeming dengan putusannya sehingga lambat laut kekecewaan masyarakat mereda dan case closed.

Tanpa bermaksud membuka dosa-dosa lama para penyelenggara negara dan wakil rakyat yang terhomat, serentetan kasus korupsi diatas setidaknya perlu diingat kembali untuk merawat nalar dan semangat kita melawan korupsi dan menyelamatkan uang rakyat yang terakumulasai dalam APBD yang sejatinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan membangun daerah yang terus berkutat dengan stigma ketertinggalan, kemiskinan, dan kebodohan dan APBD bukan untuk memperkaya seseorang atau bahkan melanggengkan kekuasaan sekelompok orang.

Tidak sebatas itu, tentu ada hikmah dibalik semua musibah (demikian keyakinan para pejabat pelaku korupsi APBD saat meratapi nasibnya) yang dialami para wakil rakyat di Sumut dan Malang juga Banten dan Pandeglang. Hikmah pertama adalah agar rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana bunyi pasal 1 UUD 1945, lebih berhati-hati menjatuhkan pilihan kepada ribuan calon legislatif (caleg) yang akan bertarung dalam Pileg 2019 mendatang. Kenali dulu track recordsang caleg tak terkecuali visi misi dan komitmennya sebelum dipilih.

Hikmah kedua, rakyat tidak kembali memeberikan kesempatan kepada sosok-sosok caleg yang komitmennya dalam pemberantasan korupsi diragukan atau bahkan pernah melakaukan kejahatan korupsi.

Menyetop pelaku korupsi atau sosok calon penyelenggara yang berpotensi korup mendapatkan posisi strategis dalam struktur pemerintahan memang tidak bisa dibebankan kepada para pemegang kedaulatan semata (rakyat). Penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu juga punya peran vital menjaga marwah kontestasi lebih substantif. Penghargaan besar tentu patut kita berikan kepada KPU yang telah menunjukkan komitmennya mencegah eks narapidana korupsi menjadi peserta pemilu baik DPRD, DPR, dan DPD degan mengeluarkan PKPU nomor 14 dan 20 Tahun 2018.

Sayangnya, regulasi ini tidak bisa berlaku serta merta karena masih menjadi perdebatan dilayar kaca hingga warung kopi. Sepintas, langkah Bawaslu yang untuk sementara tetap memberikan tiket bagi caleg eks napi korupsi sama saja dengan menghianati hati nurani rakyat dan membunuh semangat bangsa Indonesia memerangi korupsi hingga akar rumput.

Mengapa APBD Terus Dikorupsi?

Sub judul ini memang bukan karya orisinil penulis melainkan sebagian kutipan dari seorang penulis yakni Petrus M. Sitohang, akuntan lulusan Universitas Brawijaya Malang. Tulisan Petrus cukup relevan dengan fenomena korupsi APBD yang kian marak belakangan ini.

Petrus menyebutkan modus korupsi APBD beragam dan yang paling umum diberitakan adalah penggelembungan dana untuk penyediaan barang dan jasa dalam APBD yang biasanya dicantumkan jauh lebih besar dari yang sesungguhnya dibayarkan kepada perusahaan penyedia barang atau jasa.

Kalau harga satu unit notebook pentium core duo di pasaran adalah berkisar Rp 7 samapai dengan Rp 20 juta, biasanya di dalam RKA biasanya dicantumkan harga Rp 20 juta per unit. Pada saat pembelian dilakukan, pejabat yang ditugasi untuk pengadaan barang tersebut meminta perusahaan penyedia (supplier) mengirimkan notebook seharga Rp 7 juta sampai dengan Rp 8 juta tetapi mengeluarkan tagihan sebesar Rp 20 juta per unit.

Kebanyakan perusahaan pengadaan barang/ jasa yang berhasil mendapatkan order apakah itu melalui penunjukan langsung atau melalui tender sesuai ketentuan PP 80 sesunggungguhnya hanyalah perusahaan perantara yang memiliki hubungan baik dengan para pejabat di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersangkutan. Pemiliknya biasanya mempunyai beberapa PT atau CV. Perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya akan mengajukan diri untuk proyek pengadaan apa saja, mulai pengadaan catering bagi pegawai pemda, pengadaan seragam, alat tulis kantor, percetakan buku peraturan daerah, pembuatan website hingga pengadaan mobil pemadam kebakaran bila perlu.

Siapapun akan heran bagaimana mungkin sebuah perusahaan bisa menjadi penyalur banyak jenis barang dan jasa yang sangat beragam seperti itu. Tapi itulah yang memang umunya terjadi.

Pengusaha seperti ini bisanya begitu mendapatkan kontrak pengadaan barang/ jasa dari pemda akan langsung menghubungi perusahaan yang benar-benar bergerak sebagai penyalur barang atau jasa yang disebutkan dalam kontrak tadi. Kalau dalam kontrak harga per unit notebook yang diminta adalah Rp 20 juta maka  barang yang dibeli adalah yang seharga Rp 7 juta atau Rp 8 juta. Selisih harga yang mencapai Rp 12- Rp 13 juta akan dibagi bagi oleh si pengusaha rekanan Pemda tadi dengan pejabat SKPD yang memiliki anggaran tadi.

Motif, Lingkungan dan Peluang

Sesungguhnya pemerintah sudah membuat peraturan perundangan-undangan yang banyak untuk mengatur supaya APBD tidak dikorupsi. Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya untuk mengawasi APBD pun sudah ada dan tidak hanya satu. Sebut saja DPRD, Badan Pengawas Daerah (inspektorat); BPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian dan yang terakhir berdiri ialah Komisi Pemberantasan Korupsi yang pola kerjanya belakangan ini sampai pada penggunaan teknologi penyadapan alat komunikasi seperti telepon, handphone dan lain lain. Tetapi kenapa korupsi APBD tetap bisa terjadi?  Dan kenapa terbongkarnya kasus-kasus korupsi di pengadilan dan berakhir dengan masuknya banyak pejabat publik ke balik jeruji penjara tidak memberikan efek jera kepada pejabat publik lainnya?

Terjadinya kasus-kasus korupsi APBD selama ini ada beberapa faktor mengapa korupsi APBD tetap terjadi dan mungkin masih akan terus terjadi di berbagai daerah karena ada tiga hal yaitu motif;    lingkungan; dan peluang

1. Motif

Motif pejabat-pejabat publik melakukan korupsi adalah antar lain mengembalikan investasi politik dalam mengejar jabatannya. Pilkada membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Para kandidat biasanya disamping mengeluarkan uang sendiri kemungkinan besar harus berhutang kepada kawan-kawan dekatnya. Kemudian balas budi kepada tim-tim sukses yang membantu seorang Kepala Daerah memenangi pilkada; serta mempersiapkan pilkada yang akan datang.

Social pressure bahwa seorang pejabat harus banyak membantu masyarakat yang dikunjunginya juga cukup berperan. Tidak afdol rasanya kalau Gubernur/Bupati/ Walikota hadir dalam acara yang dihadiri banyak konstituen tidak menyumbang uang bagi acara tersebut atau saat mengunjungi masyarakat tertinggal atau sedang terkena bencana.

Belum lagi ratusan proposal bantuan kegiatan kemasyarakatan dari yang mengklain dirinya “Tomas” (tokoh-tokoh masyarakat) yang datang setiap kemana pejabat publik pergi. Ironisnya, membayar LSM lokal supaya tidak “ribut” dan “bernyanyi” atas penyimpangan jalannya pemerintahan di daerah yang tidak becus serta membayar instansi pemeriksa supaya korupsi yang dilakukan sebelumnya tidak terungkap juga terjadai.

2. Lingkungan

Lingkungan di pemerintahan daerah korupsi karena lingkungan yang di atasnya juga korupsi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memperjuangkan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah, banyak pejabat-pejabat di daerah harus melakukan pendekatan kepada pejabat-pejabat publik di pusat dan Panitia Anggaran di DPR RI.

Pendekatan juga termasuk harus membayar uang pelicin tertentu agar permohonan untuk anggaran program-program yang dusulkan pejabat daerah disetujui oleh pusat. Pejabat Daerah yang melakukan pendekatan ke pusat tentu saja juga minta “uang saku” yang sering disebut success fee. Sehingga meskipun dalam Peraturan Presiden mengenai alokasi DAK disebutkan Kabupaten X mendapatkan jatah Rp. 12 milyar misalnya tetapi jumlah yang akan diterima daerah akan kurang dari jumlah tersebut.

3.  Peluang

Korupsi APBD terjadi karena peluangnya cukup besar. Dengan era otonomi daerah saat ini Kepala Daerah praktis merupakan raja yang sangat berkuasa di daerahnya. Sebagian besar anggaran pembangunan daerah saat ini sudah diserahkan penegelolaannya ke pemerintah daerah baik melalui mekanisme DAU, DAK maupun dana-dana penyesuaian lainnya yang peruntukannya dapat berubah-ubah tiap tahun sesuai dengan rencana kerja pemerintah pusat yang ingin disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Anggaran yang cukup besar tersebut oleh pemerintah daerah selanjutnya  dialokasikan ke puluhan atau ratusan program. Masing-masing program  tersebut kemudian dipecah menjadi beberapa kegiatan. Pengawasan pelaksanaannya tentu akan membutuhkan jumlah staff yang berkualitas dengan intergritas yang tinggi dalam jumlah yang banyak. Hal yang untuk saat ini masih sangat jauh dari kenyataan.

DPRD yang salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) adalah penyusunan dan pengawasan APBD juga akhirnya tidak dapat diharapkan karena anggota-anggotanya juga sudah terlibat dalam kolusi saat penyusunan APBD. Adanya aroma kolusi dan korupsi antara DPRD dan pemerintah daerah saat penyusunan APBD dapat tercium dari lama atau cepatnya proses pembahasan dan pengesahan APBD.

Proses pengesahan APBD di sebagian besar kabupaten/kota ini bukan berarti Tim Panitia Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD yang umumnya terlambat dari ketentuan Perturan Mendagri No. 13, 2006 belum tentu karena kedua belah pihak benar-benar meniliti satu demi satu RKA yang disiapkan oleh masing-masing SKPD, tetapi bisa jadi karena “gizi” yang diharapkan oleh para wakil rakyat tersebut belum ada kejelasannya dari pejabat daerah yang ditugasi menjadi negosiator dengan Tim Panitia Anggaran DPRD. Gizi yang dimaksud di sini adalah istilah yang umum di kalangan anggota DPRD untuk kompensasi bagi mereka sebelum memberikan persetujuan bagi RAPBD yang disulkan oleh Kepala Daerah.

Motip anggota-anggota DPRD untuk melakukan korupsi APBD juga sama dengan motip para pejabat publik sebagaimana yang disebutkan di atas. Itulah sebabnya tidak heran jika disamping para pejabat daerah, para anggota DPRD juga banyak yang ikut terseret ke pengadilan tindak pidana korupsi walau kasus dan jumlahnya bisanya tidak seberat para pejabat pemerintah daerah.

Hal ini karena para anggota DPRD bukalah pengguna barang atau anggaran. Dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan bahwa pejabat publiklah (SKPD) yang menjadi pejabat pengguna barang dan anggaran.

Tips Menyelamatkan Anggaran Rakyat

Tulisan ini merupakan Police Brief FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) yang sangat membantu kita memahami bagaimana caranya menyalamatkan angaran rakyat/APBD. FITRA memberikan ulasan soal bahwa keterbukaan informasi anggaran dalam proses prosedur kebijakan publik menjadi sarat mutlak sebagai Negara demokrasi, termasuk didalamnya dalam proses pengelolaan keuangan Negara / daerah.

Salah satu dasar yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Negara adalah pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur soal keuangan negara “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan anggaran negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.Pasal diatas secara garis besar, terdapat tiga prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan Negara, yaitu terbuka (transparan), bertanggung jawab dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Transparansi anggaran juga telah diatur pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti ; UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, meandatkan implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan “ kekuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sementara jaminan atas hak informasi public termasuk dokumen anggaran daerah didalamnya sudah diatur dalam Undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pasal 4 UU tersebut dinyatakan setiap warga Negara berhak mengetahui, mendapatkan salinan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan informasi Publik.

Namun, meski sudah diamanatkan dalam peraturan perundang – undangan semangat keterbukaan informasi anggaran, lagi belum dilakukan secara maksimal. Selama ini, pemerintah dan DPRD mengklaim bahwa dokumen anggaran baik pra maupun pasca adalah dokumen rahasia yang tidak boleh diketahui oleh umum. Meskipun ada publikasi, namun hanyalah kulit-kulit dari anggaran saja yang dipublikasi melalui website-website pemerintah baik di Sekda maupun di Satuan Kerja.

Keterbukaan dokumen anggaran melalui publikasi pada website di biro atau OPD yang membidangi keuangan hanyalah ringkasan – ringkasannya saja. Sementara dokumen penting yang seharusnya dapat membuka ruang keterlibatan publik, justru masih belum dipublikasikan. Kumpulan RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang merupakan bahan dari penjabaran rincian APBD dan DIPA, sebagai bahan yang diajukan oleh eksekutif dan dibahas oleh DPR, justru tidak dapat diakses publik. Padahal dengan dipublikasikannya dokumen ini, publik bisa turut mengkritisi dan memberikan masukan untuk rancangan anggaran sebelum menjadi UU. Kebanyakan data anggaran yang dipublikasikan pemerintah juga dalam bentuk format yang tidak bisa diolah/ analisis, seperti dalam bentuk PDF, sehingga menyulitkan peneliti, maupun masyarakat yang akan melakukan riset atau memberikan masukan.

Delapan Dokumen Kunci Anggaran Untuk Publik

Pemerintah dan DPRD wajib membuka seluruh dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Mulai RAPBD – APBD – sampai Pertanggungjawaban kelapa daerah yang menyangkut tentang tertanggung jawaban penggunan keuangan. Menurut Open Budget Index (OBI) yang dirilis oleh International Budget Partnership (IBP), terdapat 8 dokumen kunci anggaran yang harus tersedia bagi publik yaitu :

Tabel 1. Delapan Dokumen Kunci Anggaran yang Harus Terbuka Bagi Publik

No

Dokumena

Keterangan

1

Pre Budget Statement

Berisi proyeksi anggaran dan indikator ekonomi makro atau dikenal dengan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro

2

Citizen Budget

Versi sederhana dari RAPBD dan APBD untuk memudahkan publik membaca

3

Executive’s Budget Proposal

Nota Keuangan, RAPBD, RKA-KL beserta dokumen pendukung lainnya

4

Enacted Budget

Perda APBD dan DIPA

5

In-Year Reports

Laporan semester anggaran

6

Mid Year Review

Laporan semester Anggaran

7

Year End Report

Laporan Akhir Anggaran atau LKPP

8

Audit Report

Laporan Hasil Audit BPK

 

 

Pemerintah dan DPRD wajib mempublikasikan dokumen RKA Satuan Kerja Perangkat DInas (SKPD). DPRd juga perlu melakukan dengar pendapat dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk turut memberikan masukan terhadap rancangan anggaran. Selain itu, seluruh data anggaran mulai dari RKA sampai dengan Laporan Realisasi Anggaran, seharusnya juga dalam bentuk format yang terbuka, dalam bentuk data row atau data sheet, sehingga bisa dipergunakan kembali atau dianalisis, baik oleh peneliti perguruan tinggi maupun masyarakat sipil yang akan memberikan masukan.

Dengan demikian, fungsi anggaran DPR menjadi lebih optimal dan memperkuat posisi tawar DPRD terhadap Pemerintah, termasuk membangun legitimasi publik.

Dengan dipublikasikannya RKA dan seluruh isi Perda APBD mulai RAPBD sampai menjadi APBD bersamaan dengan penyerahan dokumen ini oleh Pemerintah ke DPRD, terjadinya praktik pemborosan anggaran ataupun upaya merencanakan anggaran agar bisa dikorupsi, dapat dicegah sejak di hulu.*(Wartawan, Anggota Lintas Masyarakat Anti Korupsi – LIMA SAKTI dan pegiat Perkumpulan NALAR Pandeglang))

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.