Membangun Online Marketplace Pemerintah Daerah

Membangun online marketplace tidaklah mudah dan instan, jika pemerintah daerah memutuskan untuk melakukan hal itu, pelajari dulu berbagai hal terkait dengan online marketplace tersebut.

online marketplace

BantenTribun.id- Pemerintah di berbagai level termasuk di daerah tentu telah melakukan berbagai upaya untuk menghidupkan potensi lokal baik berupa olahan pangan, kerajinan maupun yang lainnya melalui pengembangan industri kecil menangah (IKM)

Miliaran bahkan triliunan anggaran untuk mengembangkan potensi lokal melalui IKM atau UMKM telah digelontorkan baik dari APBN maupun APBD per tahunnya.

Namun ada hal yang sulit dilakukan pemerintah setelah binaan potensi lokal itu mampu menghasilkan produk berkualitas.

Tidak semua IKM atau UMKM mampu memasarkan produk dengan baik, Kendala utama umumnya pada akses pasar dan keberlanjutan pasokan produksi.

Saat ini seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, akses pemasaran dipermudah dengan adanya platform pemasaran digital baik berupa toko online, sosial media maupun online marketplace.

Sayangnya pemerintah dan pelaku IKM tidak mempunyai banyak pengetahuan untuk menghadapi persaingan dalam bisnis digital tersebut.

Memasarkan Produk Secara Online

Banyak cara yang bisa dilakukan pelaku IKM atau UMKM untuk memasarkan produk secara daring. Misalnya dengan memanfaatkan sosial media facebook, instagram, google hingga youtube.

Pelaku IKM di daerah juga bisa memanfaatkan online marketplace mainstream seperti lazada, tokopedia, blibli, bukalapak dan sejenisnya untuk memasarkan produk.

Namun Lagi-lagi pelaku IKM dihadapkan pada keterbatasan pengetahuan soal internet, marketing internet, transaksi digital serta pemanfaatan tools interaksi dengan pelanggan.

Alih-alih beriklan dengan facebook ads atau google ads, banyak IKM di daerah yang masih awam bahkan untuk sekedar membuat email.

Di sisi ini peran pemerintah daerah serta pendampingan dari generasi milenial semisal mahasiswa yang mengadakan kuliah kerja nyata (KKN) sangat diperlukan.

Membangun Online Marketplace Daerah, Pahami Seluk-beluknya.

Sebelum sebuah pemerintah daerah membangun marketplace, ada baiknya dipahami dulu apa yang dimaksud dengan online marketplace, apa kelebihan dan kekurangannya serta dimana kesulitannya secara teknis, budget maupun kelembagaannya.

Merujuk pada laman marketbusinessnews, online marketplace merujuk pada sebuah ruang terbuka di dunia maya dan menjadi tempat orang untk menjual dan membeli produk.

Secara abstrak, marketplace misalnya menjadi wadah suatu produk untuk bersaing secara efektif di pasar dan dijual dengan harga yang tepat.

Marketplace atau lebih luas diistilahkan dengan ecommerce melibatkan banyak pihak, baik perusahaan logistik, perbankan hingga penyedia transaksi online, atau jika lebih luas lagi melibatkan transaksi internasional sebut saja penggunaan transaksi internasional seperti paypal dan bitcoin.

Lebih lanjut, platform marketplace merupakan platform terbuka dan melibatkan banyak pihak, selain pedagang, pembeli dan operator, beberapa marketplace juga melibatkan pihak ketiga yang dikenal dengan affiliate marketing, amazon clickbank menggunakan pihak ketiga untuk memperluas pasar.

Dari sisi pemerintah, masih meerujuk pada laman marketbusinessnews, beberapa negara bagian di negera adidaya punya marketplace yang dibangun sendiri.

Kelebihan dan Kekurangan Marketplace

Banyak kelebihan yang bisa diambil dari dibangunnya sebuah online marketplace oleh pemerintah daerah, selain soal membantu pelaku IKM memasarkan produk lokal, pemda juga punya data riil pelaku IKM di daerah hingga jumlah transaksinya.

Secara citra, harkat pemda juga akan meningkat, belum lagi akan banyak pemerintah daerah lain yang akan belajar. Pemerintah pusat juga biasanya mengapresiasi upaya pemda dalam mengembangkan inovasi.

Jangan-jangan pemda juga bisa masuk top 99 inovasi pemerintah daerah yang biasa digelar rutin tiap tahu oleh Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara.

Sayangnya seperti sebuah dua sisi uang logam, marketplace juga memiliki kekurangan, diantaranya persaingan terbuka antar penjual dan antar online marketplace itu sendiri.

Jika kita ‘keukeuh’ membangun online marketplace kita harus siap berhadapan dengan pesaing-pesaing besar yang punya investasi venture internasional.

Belum lagi soal fitur searching yang tidak tertarget pada marketpalce atau produk dalam marketplace kita. Di sisi ini pemerintah atau vendor yang membangun harus pandai-pandai menentukan niche atau ceruk hingga keyword.

Kekurangan lainnya adalah belum ada jaminan soal keberlangsungan websitenya, apalagi jika operatornya berada dalam instiusi daerah.

Harus diakui, saat ini pemerintah di berbagai level belum mumpuni soal kapasitas SDM dibidang informasi dan teknologi.

Belum lagi budaya kerja 4.0 di insititusi pemerintah juga masih belum diimplementasikan dengan masif, meskipun upaya ke arah sana terus digaungkan.

Menggandeng Entitas IT

Saat ini sebenarnya sudah bukan jamannya single fighter, misal sebuah perangkat daerah mencoba menjadi ‘hero’ dengan memanfaatkan anggaran pemerintah untuk membangun online marketplace.

Pemerintah bisa menggandeng vendor atau perusahaan lokal maupun nasional atau entitas IT lainnya yang kredibel dalam membangun online marketplace itu.

Secara teknis membangun marketplace itu tidak mudah, rumit dan butuh banyak tools serta mitra seperti perbankan, dan penyelenggaran transaksi online seperti OVO, Linkaja, hingga Gopay.

Belum lagi soal integrasi dengan penyelenggara jasa logistik seperti JNE, TIKI, Sicepat, dan sebagainya.

Secara otomatis jika pemerintah mau menggelontorkan anggaran tentu tidaklah murah, dan bersifat multiyear budget. Pemerintah daerah juga harus mempertimbangakn biaya pemeliharaan baik untuk pemeliharaan aplikasi marketplace, server atau cloud hingga pembinaan pada pelaku IKM.

Cross Cutting budget perlu dilakukan dalam hal ini, terlebih bagi daerah yang anggarannya minim.

Dalam pengelolaannya, pemerintah daerah juga bisa menggandeng entitas IT itu agar platform online marketplace bisa bertahan.

Saat ini sudah banyak entitas yang mau mengembangkan potensi itu, baik mereka yang paham IT dan online marketplace, hingga penyedian customer service online, termasuk milenial penggerak masyarakat yang mau membimbing pelaku IKM melek internet.

Intinya jika pemerintah daerah ‘keukeuh’ membangun online marketplace, langkah-langkah diatas perlu dipertimbangkan dan jangan berharap hasil instan. (red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.