Lebih dari 140 Ribu KK di Pandeglang Bakal Diguyur Duit BST Covid-19

 

bst covid-19
Para Ojeg Pangkalan Kampung Pasir Kuntul, saat menerima Bantuan sembako dari BPR Berkah Pandeglang (foto BantenTribun)

Sekitar 140 ribu lebih Kepala Keluarga di Pandeglang bakal menerima guyuran duit BST Covid-19. Kucuran bantuan ini berasal dari 3 sumber keuangan, plus dari Dana Desa.

Pandeglang,BantenTribun.id –  Sebanyak 140.189 Kepala Keluarga (KK) di Pandeglang bakal mendapat Jaring Pengaman Sosial (JPS) melalui Bantuan Sosial Tunai  (BST) terdampak covid-19. Selain dari Kemensos, Provinsi Banten, dan Pemda Pandeglang, kucuran duit BST juga berasal dari Dana Desa (DD). Jumlah itu berdasar catatan yang disampaikan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.

Dari jumlah itu, Kementrian Sosial mengcover sebanyak 88.288 KK, masing-masing dapat Rp 600 ribu. Jika dikalkulasikan dana BST Kemensos mencapai Rp 158, 9 milyar lebih.

Bantuan Keuangan Provinsi Banten  mengcover sebanyak 44.673 KK atau Rp 67 Milyar lebih.  Sedangkan dari APBD Pandeglang sebanyak 7.228 KK atau Rp 10,8 milyar lebih masing-masing KK dapat Rp 500 ribu.

Ketiga bantuan ini diproyeksikan untuk 3 bulan yakni Mei, Juni, dan Juli 2020. Total dana BST dari tiga sumber ini mencapai kurang lebih Rp 236 Milyar lebih. Jumlah dana JPS ini akan bertambah besar jika ditambah dengan BLT yang bersumber dari Dana Desa.

Sampai dengan Minggu (17/5/2020),  Dinsos mengumumkan sudah mendistribusikan BST Covid-19 melalui PT POS untuk 24.175 KK dari Kecamatan Pandeglang, Cimanggu, Kaduhejo, Karangtanjung, Koroncong, Majasari, Mekarjaya, Sobang, Sumur, Cibitung, Cikedal, Cibaliung, Jiput, Cadasari, Bojong, Sindangresmi, Patia, Cikeusik, Munjul, Pulosari, Cigeulis, Labuan,  dan Sukaresmi.

Sedangkan BST dari Pemprov sudah disalurkan untuk 3.578  dari Kecamatan Majasari, Karangtanjung, Koroncong, dan Pandeglang. Sementara BST dari APBD Pandeglang belum disalurkan dan statusnya masih proses.

Kepala Dinas Sosial Pandeglang Hj Nuriah membenarkan bahwa data warga yang akan dapat BST sudah ditetapkan.

“Sumber datanya adalah DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) tahun 2015. Kami harapkan penyalurannya cepat,” kata Nuriah dalam konferensi pers terkait penyaluran BST Covid-19, Jumat (15/5/202) lalu, seperti dilansir laman Resonansi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang Utuy Setiadi, membenarkan bahwa Dinsos Pandeglang merupakan OPD yang mengelola BST selama pandemi Covid-19.

“Dinsos mengelola dana cukup besar. Diharapkan tepat sasaran dan semuanya bisa membantu atau mengkoreksi,” jelas Utuy.

Selain Dinsos, kata Utuy tiga OPD juga mengelola anggaran penangana  Covid-19 kurang lebih Rp 59 M.

“Dana Rp 59 M dikelola Dinas Kesehatan, RSUD, dan BPBD (Badan Penaggulangan Bencana Daerah),” terangnya.

Selain menyalurkan BST,  Pemkab Pandeglang juga mengalokasikan anggaran ke Dinsos untuk pengadaan sembako sebanyak 1.500 paket yang diperuntukkan bagi ODP, PDP, dan susfect covid.

“Kalau tidak salah, sembako dibagikan untuk warga terdampak covid sebanyak 17 ribu lebih harga paket Rp 200 ribu,” katanyanya.

BLT dari Dana Desa

Disamping 3 sumber keuangan tadi, Pemkab Pandeglang juga mengeluarkan instruksi  agar seluruh desa menganggarkan program Bantuan Langsug Tunai (BLT) untuk warga terdampak Covid19 dengan besaran sesuai ketentuan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 6 Tahun 2020, tentang perubahaan peraturan Kemendes PDTT No 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

“Dalam peraturan itu sudah  muncul keputusannya, jadi desa  harus menganggarkan untuk BLT dari DD tahap ke II,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Doni Hermawan, Jumat (17/4), seperti lansiran laman RMOl

Doni menjelaskan, jika penganggaran program BLT disetiap desa bervariasi disesuaikan dengan total dana desa yang diterima oleh desa.

Bagi penerima dana desa yang dari Rp 800.juta, bisa mengalokasi BLT maksimal 25 persen, adapun untuk desa yang menerima dana dari Rp 800.juta sampai degan Rp 1,2 miliar mengalokasikan BLT maksimal 30 persen dan bagi penerima dana desa diatas Rp 1,2 Miliar bisa mengalokasikan maksimal 35 persen.

Doni menegaskan, penerima BLT dari DD ini merupakan keluarga pra sejahtera yang belum pernah mendapatkan bantuan dari program pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan saat ini data penerima sedang digodok oleh pemerintah.

“Jadi yang nanti dibantu oleh BLT ini adalah yang tidak mendapatkan PKH atau bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah dan saat ini datanya sedang kita pilah,” katanya.

Doni menambahkan, untuk alokasi besaran dana BLT yang akan diterima oleh masyarakat pra sejahtera yakni sebesar Rp600.000 perbulannya, selama tiga bulan terhitung sejak April 2020.

Dengan guyuran bantuan dari berbagai sumber ini, termasuk bantuan dari instansi atau partisipasi perusahaan lainnya, diharapkan bantalan sosial bagi masyarakat terdampak covid-19 tepat sasaran, tidak tumpang dan tindih serta tanpa dikorupsi, seperti yang dikhawatirkan.

“Ya, kami akan lakukan investigasi lebih lanjut terkait BLT ini, sebab di Desa Tegal Ongok Kecamatan Kroncong, jumlah penerima BLT hanya11orang, dan tidak tepat sasaran,” kata Mus, aktivis LSM kepada BantenTribun. (kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.