KPK : Layanan Publik Lahan Rentan Praktik Korupsi

Ramah Handoko, saat menjelaskan kepada peserta inisiatif meeting- foto BantenTribun.
Ramah Handoko, saat menjelaskan kepada peserta inisiatif meeting- foto BantenTribun.

Pandeglang, BantenTribun.id – Bidang layanan publik, masih menjadi lahan yang rentan terjadinya praktik korupsi. Ini terjadi sebagai akibat belum terbukanya sistem informasi di setiap institusi pelayanan publik, selain ketidakpahaman masyarakat.

Praktik korupsi  yang kerap terjadi di kantor pelayanan publik, seringkali dimulai dari oknum yang coba-coba.  Namun karena keenakan,  justru keterusan. Oknum tersebut terus berusaha  memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat, dalam mengurus izin atau kepentingan lain.  Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah, serta melaporkan jika menemukan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  akan terus mengawal rencana aksi yang digagas oleh pemerintah daerah, lalu mengintervensi dinas terkait agar lebih peduli dengan bidang pelayanan. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  juga harus memberi tindakan tegas bagi pegawainya ketika terbukti berperilaku korup.

Kesimpulan itu disampaikan Ramah Handoko, spesialis bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam acara Inisiatif Meeting, Pelibatan Komunitas Dalam Pencegahan Korupsi di Banten, di ruang Oproom 2 Setda Pandeglang, Senin (25/9/2017).

“Banyak  oknum berpikiran dengan memungut biaya Rp. 15.000,- atau Rp. 100.000,- adalah sesuatu yang tidak mungkin ditindak oleh KPK,” kata  Ramah Handoko ini.
Menurutnya, banyak pula oknum yang begitu dapat kesempatan sekali, malah menjadi keterusan.

“Maka kami ingin mengawal itu. Kami tidak ingin gerakan melawan korupsi ujug-ujug cuma menangkap, tetapi tidak ada manfaatnya,” imbuhnya.

Ramah menambahkan, kadang Kepala Daerah dan Kepala Dinas sudah komitmen dalam memberi pelayanan publik, seperti pembuatan KK, KTP,  atau Akta Kelahiran. Seharusnya gratis, tetapi masih bayar.

“Kami ingin jika ada oknum dibawah yang bermain, atasannya langsung bertindak. Karena kalau instansi lain yang bertindak, akan tangkap-tangkapan terus,” tegasnya.

“Kami ingin mengawal Rencana Aksi pemberantasan korupsi dan memperbaiki sistem pelayanan publik. Kami tidak ingin melakukan improvisasi dalam melakukan gerakan, maka kami mengajak OPD untuk mencari solusi dalam persoalan yang ada,” papar Ramah.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengakui, jika pihaknya masih kesulitan dalam memantau praktik korupsi di Pandeglang. Hal ini, menurutnya,  akibat OPD di  Pandeglang, belum berbasis online. Padahal peluang terjadinya korupsi selama ini, diakibatkan oleh sistem yang masih manual.

“Peluang korupsi selama ini terjadi karena sistem manual. Dengan teknologi bisa ditekan dan bisa bersih. Saya selama ini sulit mencari data.  OPD terkait selalu lambat dalam menyiapkan data. Permasalahan aduan masyarakat juga tidak tahu nyangkutnya  dimana,” kata  Irna.

Menurut Irna,  Ia akan fokus menerapkan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi. Dengan demikian, tindak pidana korupsi diharapkan bisa ditekan.

“Kami terapkan semuanya berbasis online dan teknologi, untuk pelayanan yang baik. Memang saya akui, awalnya sulit menerapkan dari manual bergeser dengan teknologi. Namun adanya ruang pintar, semua OPD khususnya 13 OPD pengelola infrastruktur, harus berbasis data dan online,” imbuh Irna.

Meski mengaku sulit dalam mengawasi praktik-praktik korupsi, di tambah banyaknya rintangan di lapangan, tetapi Irna menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan lompatan besar dengan reformasi birokrasi, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Usulan dan gagasan dari mereka (KPK), bisa jadi pijakan bagi kami dalam menerapkan kebijakan, sehingga diharapkan kedepannya, sistem tata kelola pemerintahan bisa lebih baik,” tandas  Irna Narulita.* (kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.