Kebijakan Pengelolaan Pangan Lokal

 

IWAN RIDWAN

Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development. Agenda tersebut merupakan rencana aksi untuk manusia, planet dan kemakmuran.

Kita sadari bahwa pemberantasan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya adalah tantangan terbesar dan persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan.

Semua negara dan semua pemangku kepentingan wajib membangun kemitraan kolaboratif untuk mewujudkan dan mengubah dunia ke jalur yang berkelanjutan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Provinsi Banten maupun daerah lainnya memiliki tantangan berat untuk mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.

Oleh karenanya pemerintah daerah harus memiliki konsep, arah pembangunan yang jelas dan kebijakan yang implementatif yang bisa dioperasionalisasikan oleh seluruh perangkat daerah dalam bentuk program dan kegiatan.

Provinsi Banten memiliki luas wilayah 8.651,20 Km2­ (± 865.120 hektar) dengan luas lahan pertanian (sawah) 201.270 hektar atau 2,08% (data BPS 2015) dan produksi padi sebesar 2.358.202 Ton GKG harus memenuhi kebutuhan pangan kurang lebih 12.669.736 Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,94%.

Lalu pertanyaannya apakah dengan luas lahan pertanian dan produksi padi yang ada sudah mencukupi kebutuhan pangan masyarakat? Kemudian dengan jumlah produksi padi dalam bentuk gabah kering giling tersebut apakah dapat menghasilkan beras yang sesuai dengan angka konversi GKG ke beras? Karena perlu diingat bahwa padi yang diproduksi petani tidak seratus persen menjadi bahan makanan. Sebagian tercecer pada saat pengangkutan dan penyimpanan baik gabah maupun beras.

Persoalan lain yang tidak kalah penting, krusial dan menjadi isu strategis adalah komoditi pertanian yang dihasilkan petani Banten berupa gabah ditransaksikan atau dijual langsung kepada pihak lain dan dibawa keluar wilayah Banten melalui Tengkulak dan sistem ijon. Tentunya transaksi semacam ini sangat merugikan petani dan masyarakat bahkan pemerintah daerah sendiri. Gabah yang dijual keluar wilayah provinsi tidak memiliki nilai tambah dan daya saing, petani bisa kehilangan potensi pendapatan dari produk turunan yang dihasilkan gabah.

Kerugian bagi masyarakat yaitu gabah yang dijual langsung ke luar Provinsi lalu masuk kembali ke Banten dalam bentuk beras menyebabkan biaya ekonomi tinggi (high cost economy), biaya hidup lebih berat karena masyarakat membeli beras dipasaran dengan harga yang lebih mahal.

Selain itu Pemerintah daerah akan kesulitan dalam hal mengelola data dan informasi terkait dengan ketersediaan (stok) beras dan menjaga stabilisasi harga beras termasuk mengendalikan inflasi. Data produksi padi (gabah) pasti tidak akan sinkron dengan data stok beras karena tidak ada yang mengetahui dan menghitung berapa ton gabah yang dijual keluar wilayah provinsi.

Berdasarkan informasi Kementerian pertanian, kebijakan atau regulasi yang melarang gabah didistribusikan atau dijual keluar daerah saat ini belum ada, aturan atau kebijakan tersebut masih sebatas wacana pemerintah.

Memang sudah ada beberapa daerah yang telah menerbitkan kebijakan terkait dengan pengelolaan distribusi gabah, misalnya Pemerintah Provinsi Lampung melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah.

Undang-undang 23 Tahun  2014 sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam urusan pangan yang merupakan urusan pemerintahan wajib. Pemerintah provinsi juga mempunyai kewenangan dalam hal stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu menjamin ketersediaan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan sektoral, terdapat undang-undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Kemudian untuk mewujudkan ketersediaan pangan pemerintah daerah dapat mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan.

Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap distribusi pangan sesuai kewenangannya. Distribusi pangan dilakukan agar setiap orang dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan terjangkau. Distribusi pangan harus dikelola secara baik untuk mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pemerintah daerah juga berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana distribusi pangan terutama pangan pokok.

Atas hal tersebut, sebenarnya pemerintah Provinsi Banten telah menyusun dan menetapkan suatu kebijakan yang strategis dan komprehensif yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan. Perda ini selaras dan sangat mendukung terhadap tujuan, sasaran dan strategi misi ke 5 RPJMD Banten 2017-2022 yaitu meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan ketersediaan pangan, mengoptimalkan sumber daya pangan, mengelola cadangan pangan, mengelola distribusi pangan dan menjaga stabilitas harga pangan.

Persoalan gabah yang baru dipanen kemudian langsung dijual atau dibawa keluar daerah provinsi yang dianggap “merugikan” itu pada dasarnya berkaitan dengan masalah keterjangkauan. Dalam kebijakan pangan daerah sudah diatur hal-hal yang berhubungan dengan penyediaan sarana distribusi pangan, pusat perdagangan pangan dan pemasaran hasil pangan daerah. Tinggal bagaimana pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan kelancaran pangan?  misalanya dengan menyediakan  sarana dan prasarana yang memadai dengan mengikutsertakan BUMN, BUMD, Koperasi atau BUMDes.

Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau dari petani ke masyarakat (dalam konteks perberasan). Pemasaran hasil pangan daerah baik pangan pokok maupun pangan lokal yang berasal dari petani daerah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Satu penegasan dalam kebijakan ini (Perda Nomor 2 Tahun 2017) yaitu setiap petani yang mendapatkkan bantuan dari pemerintah daerah dilarang menjual beras ke luar wilayah Provinsi Banten dalam bentuk gabah basah atau gabah kering, walaupun pada kenyataannya hampir semua petani dapat dipastikan mendapat bantuan dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah misalnya dalam bentuk subsidi pupuk dan pengadaan benih.

Terhadap hal tersebut jika diprogramkan dengan baik dan tepat serta ada pemahaman yang sama antar perangkat daerah terhadap kebijakan ini maka diyakini dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing komoditi pertanian, menjaga ketersediaan pangan, dan menjaga stabilitas harga.

Sejalan dengan kebijakan penyelenggaraan pangan, Pemprov Banten sudah membentuk Perseroan Daerah atau BUMD yang bergerak di bidang agribisnis. Pendirian BUMD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakat dari kerawanan pangan, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok yang terjangkau dan berkelanjutan. Kebijakan pangan seyogianya dapat dioperasionalisasikan oleh BUMD melalui aktivitas bisnis perusahaan.

Selain menjalankan kegiatan produksi dan usaha pusat distribusi pangan serta pengelolaan pasar induk BUMD diharapkan dapat menciptakan nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian. Semoga.

(Penulis adalah ASN, bekerja di Sekretariat DPRD Provinsi Banten*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.