Kartu Tani, Jalan Berliku Transaksi Subsidi Petani

Kartu Tani, yang bakal diimplementasikan secara efektif pada 2021 sebagai pola distribusi bantuan subsidi dari pemerintah ke petani, diharapkan lebih tepat sasaran.

Namun, Kartu Tani sebagai produk perbank-kan ini, ternyata menempuh jalan penuh liku.  Selain butuh penyesuaian dari petani, sulitnya jaringan diwilayah tetrtentu dan rumitnya reaktivasi, menjadi hambatan yang harus dibenahi agar kartu ini benar-benar sakti untuk bisa digunakan bertransaksi mendapatkan pupuk subsidi.

Kartu Tani
Kartu Tani Edit By BantenTribun

Pandeglang, BantenTribun.id– Peningkatan produksi padi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Pupuk menjadi faktor penting dalam peningkatan produksi itu. Kehadirannya dibutuhkan petani untuk menjaga pertumbuhan tanaman agar tetap optimal dan menghasilkan bulir padi berkualitas.

Sayangnya, harga pupuk saat ini makin sulit dijangkau. Petani di Indonesia rata-rata berstatus sebagai petani ‘gurem’.

Data Badan Pusat Statistik 2018 menunjukan bila rata-rata kepemilikan lahan oleh petani di Indonesia kurang dari 0.5 hektar.

Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi. Hal ini dimaksudkan agar faktor produksi itu bisa dijangkau petani, sekaligus mengurangi biaya produksi yang makin besar.

Sayang, banyak informasi yang diarahkan ke Pemerintah bila, program itu tidak tepat sasaran. Padahal anggaran yang dikeluarkan cukup besar.

Salah satu inovasi yang dikeluarkan pemerintah agar subsidi pupuk tepat sasaran adalah dengan Kartu Tani.

Berdasar Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 11/Kpts/Sr.310/B/03/2020. Pengertian Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan Perbankan kepada Petani untuk digunakan untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsdi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) di pengecer resmi.

Dasar hukum penggunaan Kartu Tani juga cukup kuat. Setidaknya ada tiga instrumen dasar hukum untuk mendukung program tersebut. Diantaranya: pertama, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang  Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011.

Kedua adalah Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dan Ketiga adalah Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Semua regulasi itu dimaksudkan untuk mewujudkan distribusi, pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada yang berhak menerima. Serta menciptakan distribusi pupuk dengan asas 6 tepat. Tepat jumlah, waktu, jenis, tempat, mutu dan harga.

Fakta Penggunaan Kartu Tani di Kabupaten Pandeglang

Tujuan ideal dan ‘melangit’ seperti yang disusun dalam regulasi, nampaknya belum sejalan dalam tataran praktik.

Data dari Dinas Pertanian Kabupaten melaporkan, sejak diterapkan di tahun 2017, belum semua petani yang berhak mendapat subsidi punya Kartu Tani.

“Dari database, ada  90 ribu-an petani di Pandeglang. Namun, jika berbasis system data elektronik kartu tani, yang berhak mendapat kartu tani sebanyak  69. 914. Yang sudah tercetak sekitar 40 ribuan, artinya  masih kurang 30 ribuan pak

.” jelas Dicky Supriadi, Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian, Distan Pandeglang, Kepada BantenTribun, (10/9/20).

Dicky Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian, Distan Pandeglang (foto-BantenTribun)

“Di Kecamatan Cadasari, kartu tani yang sudah tercetak sampai saat ini 1.331 kartu. Kurang 549 dari jumlah yang diusulkan,” kata Hendra Permana, Penyuluh  Pertanian Kecamatan Cadasari.

Sidik Wahyudin, PPL Kecamatan Cibitung, juga menyampaikan jika diwilayahnya baru 1.722 petani yang sudah menerima kartu. Sisanya 1.149 petani belum mendapatkan.

“ Jumlah petani di Kecamatan Sumur berdasar data base sampai Januari 2020 sebanyak 2.481 orang. Jumlah yang menerima kartu tani baru 72 orang. Sampai saat ini masih validasi,” terang Sri Rahayu, PPL Sumur.

Menurut Dicky Supriadi, dari 40 ribuan petani pemegang Kartu Tani, juga tidak semuanya terdistribusikan ke petani, karena saat penyerahan kartu , ada petani yang sudah meninggal atau data invalid sehingga harus direvisi .

Lebih jauh Dicky menjelaskan,  masih banyak penerima kartu yang pasif menggunakan untuk transaksi pembelian pupuk bersubsidi. Alhasil ketika mereka membeli pupuk, maka harganya menjadi non subsidi.

“Kartu Tani ini kan produk perbankan, banyak yang sudah di close, pasif atau diblokir karena tak ada transaksi. Mesin EDC di kios juga sudah banyak yang ditarik Bank” ungkapnya.

Dicky menerangkan, kendala utama dalam praktik penggunaan Kartu Tani ini salahsatunya karena dicetak di BRI Pusat. Jika ada kesalahan data atau petani mau reaktivasi kartu, data harus dilaporkan  ke pusat dulu. Ini butuh waktu yang tidak sebentar.

“Petani juga diminta salinan KTP dan KK lagi kalau mau reaktivasi. Di daerah tertenutu, mesin EDC juga tidak bisa digunakan karena sulitnya sinyal,” tambah M.Syarif, PPL kecamatan Kaduhejo, Minggu 13 September 2020.

Senada dengan Dicky, Syarif juga berharap ada terobosan soal kartu ini, misal dengan dibuat model seperti E-Toll, dimana petani bisa mengisi saldo ketika akan transaksi, sehingga lebih praktis.

“Selama ini petani masih menggunakan data RDKK manual dalam pembelian pupuk bersubsidi,” terang Syarif.

Selain itu,  kata Dicky, pihaknya juga menyadari petani masih perlu waktu untuk membiasakan diri menggunakan Kartu Tani itu, seperti halnya produk perbank-kan.

“ Kami akan terus melakukan sosialisasi terkait hal ini,” ungkap Dicky.

Mengefektifkan penggunaan kartu tani sesuai yang diharapkan pemerintah demi penyaluran subsidi tepat sasaran, rupanya masih menempuh jalan berliku. Butuh  pembenahan beragam faktor Kendala yang jadi hambatan.*(kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.