Hagia Sophia dan Determinasi Politik Erdogan

Hagia Sophia dalam sejarahnya digunakan sebagai mesjid sekitar lima abad. Baru di tahun 1934 keputusan politik Mustafa Kemal Ataturk memerintahkan Hagia Sophia untuk dijadikan museum

Oleh :Yayan Suryana

Hagia Sophia atau Aya Sophia adalah bangunan bersejarah kebanggaan bangsa Turki, baik Muslim atau pun Nasrani. Dahulu ia adalah katedral terbesar bagi umat Kristen Ortodoks dan digunakan sebagai gereja konon hampir 900 tahun.

Kemudian menjadi mesjid setelah kota Konstantinopel ditaklukkan oleh sultan Muhammad II yang kemudian dikenal sebagai ‘Al-Fatih’ atau Sang Penakluk.

Ada yang berpendapat bahwa gereja itu dibeli oleh Muhammad al-Fatih dan lalu diwakafkan kepada umat Islam untuk dijadikan tempat ibadah.

Hagia Sophia dalam sejarahnya digunakan sebagai mesjid sekitar lima abad. Baru di tahun 1934 keputusan politik Mustafa Kemal Ataturk memerintahkan Hagia Sophia untuk dijadikan museum. Hagia Sophia berasal dari bahasa Yunani, yang berarti ‘kebijaksanaan suci’ berada di kota Istanbul, sekarang termasuk district Sultan Ahmet.

Jumat 24 Juli 2020 lalu, mesjid Hagia Sophia melaksanakan shalat Jumat untuk pertama kali setelah resmi dibuka sebagai mesjid oleh presiden Turki, Recep Tayyib Erdogan.

Ribuan umat Islam menghadiri shalat Jumat tersebut dan disiarkan secara langsung melalui TV lokal serta media sosial.

Sebenarnya keinginan sebagian masyarakat Turki untuk mejadikan Hagia Sophia sebagai mesjid, sudah muncul bebera tahun ke belakang.

Misalnya di tahun 2012 ribuan umat Islam Turki melaksanakan shalat di depan bangunan tersebut, sebagai bentuk protes karena adanya undang-undang yang melarang dilaksanakannya acara-acara keagamaan di sana.

Demonstrasi itu bertepatan dengan peringatan ke-559 penaklukkan kota Istanbul oleh sultan Muhammad al-Fatih.

Kemudian di tahun 2013 sebuah majalah akademisi di Turki menerbitkan penelitian dari seorang sejarawan dan politikus Turki, Prof. Dr. Yusuf Halacoglu serta dua peneliti lainnya, bahwa tidak mungkin Hagia Sophia terus menjadi museum.

Mereka berpendapat, peralihan bangunan tersebut menjadi museum dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum, karena adanya pemalsuan tanda tangan Mustafa Kemal Ataturk.

Namun keinginan ini tidak dikabulkan oleh Erdogan sebagai walikota Istanbul saat itu (2013), dengan alasan ia tidak punya rencana untuk mengubah Hagia Sophia sebagai tempat ibadah selagi ada bangunan megah lain yang bisa digunakan seperti mesjid Sultan Ahmet yang dibangun abad ke 17 Masehi.

Meski pun begitu, pemerintah AK Parti mengizinkan dibukanya bagian belakang Hagia Sophia untuk dijadikan tempat beribadah warga muslim.

Adzan boleh dikumandangkan dengan pengeras suara, dan pada bulan Ramadhan 1437 H yang lalu, kementrian agama Turki mengizinkan dibacakan tilawah Quran di Hagia Sophia setiap hari selama Ramadhan.

Yunani adalah negara tetangga Turki yang paling keras menolak perubahan Hagia Sophia menjadi mesjid.

Mereka menuduh hal itu sebagai fanatisme kepada agama dan akan melahirkan keretakan dalam kehidupan sosial-keagamaan di Turki.

Perubahan ini tidak akan sesuai dengan kehidupan masyarakat yang demokratis dan sekuler. Bahkan, sebagai bentuk penghinaan kepada jutaan umat Nasrani. Pemimpin tertinggi kristen Ortodoks di seluruh dunia, Patrik Bartolomeus pun menyuarakan hal yang sama.

Tetapi Erdogan bergeming dengan keputusannya. Ditambah dengan dukungan jutaan muslim Turki. Mereka berpendapat tidak ada hak bagi Yunani untuk menolak Hagia Sophia sebagai mesjid, karena orang-orang Yunani telah banyak menghancurkan mesjid dan simbol-simbol dinasti Utsmaniyah di sana. Peninggalan bersejarah ketika bangsa Turki menguasai wilayah Yunani.

Pengamat geopolitik Timur Tengah, Anis Matta yang juga ketua umum Partai Gelora Indonesia, mengatakan sikap itu untuk menegaskan bahwa Turki pemimpin kawasan.

Sebagai pesan determinasi di tengah pertarungan political will secara geopolitik. Pesan itu sepertinya mengawali pendekatan geopolitik baru Turki Erdogan setelah hampir 10 tahun terakhir terlibat dalam berbagai titik konflik seperti di Suriah, Yunani, Libya, Yaman dan lainnya.

Jatuhnya harga minyak telah memukul telak ekonomi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Rusia yang merupakan pemain utama dalam konflik geopolitik di kawasan. Itu memberi lebih banyak keleluasaan bagi Turki.

Erdogan menyiapkan Turki untuk mengakhiri efektivitas Perjanjian Lausanne pada 2023 mendatang.

Perjanjian itu ditandatangani 24 Juli 1923 di Lausanne, Swiss, bersama Inggris, Prancis, Italia, Yunani, Rumania, dan Jepang setelah kalah dalam Perang Dunia Pertama. Bagi Turki, itu satu abad kehinaan. Pesan ini juga sepertinya sebagai rancangan untuk pilpres terakhir Erdogan di tahun 2024 yang akan datang. **

*Yayan Suryana, Lc.ME (Kang Yasin), Kontributor BantenTribun, Alumni Al-Azhar Mesir dan Ibn Khaldun Bogor, tinggal di Krawang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.