Gubernur Banten: Netralitas ASN Pandeglang Harus Dijaga

Netralitas ASN Pandeglang dalam Pilkada serentak tahun ini harus dijaga, baik oleh ASN itu sendiri maupun secara sistem dan mekanisme yang berlaku.

Gubernur Banten Wahidin Halim juga meminta Pemerintah termasuk Pemkab Pandeglang untuk memfasiltiasi semua pasangan calon namun tetap tidak memihak salahsatunya.

netralitas asn
Foto: Humas Pandeglang

BantenTribun.id- Gubernur Banten Wahidin Halim datang ke Pandeglang pada hari kedua Pjs Bupati Gunawan Rusminto melaksanakan tugas barunya di kota santri.

Wahidin dan Gunawan langsung melakukan pertemuan dan membahas progres serta proses pelaksanaan Pilkada di Pendopo Pandeglang, Selasa, 29 September 2020.

Keduanya berdiskusi tentang strategi Pemkab Pandeglang agar tiap tahapan pemilu patuh protokol kesehatan termasuk meyiapkan masker tanpa ada logo atau foto pasangan calon saat pemungutan suara.

Selain itu keduanya juga membahas tentang kesiapan Pandeglang bila saat pemungutan terjadi bencana yang tak diinginkan.

Selain itu yang juga jadi sorotan Gubernur Banten dalam diskusi itu adalah soal netralitas ASN Pandeglang.

“Pemerintah (Pemkab Pandeglang) harus menciptakan kondusifitas pilkada, untuk itu ASN Pandeglang harus netral.” Ungkap Wahidin.

Lebih lanjut, Wahidin juga mengatakan sudah menjadi tanggunjawab Pemerintah dalam hal ini Pemkab Pandeglang menjamin Pilkada berjalan dengan lancar.

“Oleh karenanya Pemerintah harus memfasilitasi semua pasangan calon, dan tidak boleh memihak pada salahsatunya.” Jelas Wahidin.

Netralitas ASN Jadi Tren

Senada dengan Gubernur, fakta yang ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten terkait pelanggaran Pilkada menunjukan ada banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan selama proses Pilkada. Salah satunya soal netralitas ASN.

Seperti diketahui, Bawaslu Banten menyebut ada 43 dugaan kasus pelanggaran pelanggaran pada proses pilkada serentak tahun ini.

“Ada tiga kluster besar pelanggaran selama proses Pilkada Di Banten. Diantaranya pelanggaran administrasi, etik dan hukum termasuk pelanggaran netralitas ASN.” Ungkap Komisioner Bawaslu Banten, Badrul Munir pada media beberapa waktu lalu.

Badrul Munir juga mengatakan, meski dari 43 temuan terkait dugaan pelanggaran itu tidak semua terbukti, namun tetap saja pelanggaran terkait netralitas ASN menjadi tren tersendiri.

“Netralitas ASN sepertinya menjadi trend di Pilkada kali ini. Ada ASN yang mendukung bakal calon, mengarah keberpihakan. Hingga ada ASN yang mengajak untuk mendukung bakal calon.” Pungkas Munir. (red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.