Enam OPD Pandeglang Diusulkan Dimerger, Ada Satu Badan Baru

Enam OPD Pandeglang diusulkan untuk dimerger alias digabung. Namun, ada juga satu badan baru yang diusulkan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Baru ini bakal berlaku tahun 2021.

opd pandeglang
Miftahul Farid Sukur-Ketua Pansus VI susunan perangkat daerah-Sekretaris Fraksi Partai Golkar (foto-BantenTribun)

Pandeglang,BantenTribun.id– Enam organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pandeglang diusulkan untuk di merger atau digabung.

Merger- nya OPD Pandeglang ini, selain bentuk perampingan organisasi juga sebagai langkah efisiensi anggaran.

Namun demikian, ke-enam OPD Pandeglang yang diusulkan dimerger tersebut, hingga saat ini belum disetujui DPRD. Pansus VI DPRD masih membahas  Perda tentang Susunan Perangkat Daerah  tersebut dan belum memastikan kapan ketok palu.

Selain alot membahas beberapa poin-poin yang diusulkan pemerintah daerah, terutama pasal 2 terkait OPD yang bakal digabung. Pansus juga tidak menyetujui usulan pembentukan OPD Pandeglang yang baru yakni Badan Penelitian Pengembangan dan Statistika.

“Sampai saat ini Perda tentang SOTK baru masih dibahas dan belum tahu persis kapan bisa ketuk palu. Ada beberapa usulan terutama pasal 2 tentang penggabungan OPD yang belum tuntas dibahas,” jelas Miftahul Farid Sukur, Ketua Pansus VI DPRD Pandeglang, kepada BantenTribun, Rabu,16 September 2020.

Menurut Farid, selain usulan penggabungan OPD, juga terdapat usulan perubahan type yang diusulkan, yakni BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), menjadi type A yang akan  dijabat eselon 2, dari semula eselon 3.

Pansus, kata Farid Sukur, juga memastikan menolak usulan pembentukan OPD baru dengan alasan  keinginan agar lebih focus dan konsentrasi dalam perencanaan, dengan membentuk Badan penelitian dan pengembangan tadi.

“ Pimpinan dan anggota pansus tidak menyetujui adanya badan atau OPD baru tersebut. Alasan yang disampaikan menurut kami tidak tepat,” ungkap Farid, Sekretaris Fraksi partai Golkar ini.

Lebih jauh Farid menyatakan jika Bappeda sebaiknya  tidak dipisah bahkan diintegrasikan  dengan Bidang Litbang Bappeda dan Bidang Data atau Statistik di Diskominsantik.

“Dalam pasal 274 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daera,h menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan data dan informasi yang dikelola dalam suatu sistem informasi pembangunan daerah,” ujarnya.

OPD  yang Diusulkan DiMerger

Enam OPD yang diusulkan untuk demerger atau digabung tahun depan,  diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dispora, digabung menjadi Dinas pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, dimerger menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Selanjutnya Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindag dan ESDM, bakal dikawinkan menjadi  Dinas Koperasi  Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

Sementara Bidang Kebudayaan di Disdikbud bakal dialihkan menjadi  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.*(kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.