DPRD Pandeglang Terima LKPJ Bupati dengan Catatan

Wakil Ketua DPRD Duriat menandatangani rekomendasi pansus LKPJ dalam paripurna, Senin (30/4).(foto-Ist)
Wakil Ketua DPRD Duriat menandatangani rekomendasi pansus LKPJ dalam paripurna, Senin (30/4).(foto-Ist)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun 2017, diterima DPRD dengan catatan.Bupati Pandeglang diminta harus bisa merealisasikan visi-misi yang belum tercapai.

Pandeglang,BantenTribun.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun 2017 dengan catatan. Adapun catatan tersebut antara lain agar bupati dan wakil bupati di dua tahun kerja berikutnya harus mampu merealisasikan beberapa visi misi yang hingga saat ini dinilai belum tercapai.

Paripurna sendiri berlangsung tertib pada Senin (30/4) dipimpin Wakil Ketua DPRD Duriat.Namun,  Bupati Irna Narulita tidak hadir dalam paripurna ini, karena dikabarkan tengah mengikuti Musrembangnas. Pemkab Pandeglang diwakili Wakil Bupati Tanto Warsono Arban.

Laporan pansus LKPJ dibacakan oleh Entep Munajat asal fraksi PPP dan rekomendasi pansus diserahkan oleh Wakil Ketua DPRD Duriat DH.

Anggota Panitia khusu (pansus) pembahasan LKPJ Bupati TA 2017 Kumaedi mengatakan, selama tiga tahun terakhir visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Irna narulita-Tanto Warsono Arban belum tercapai dengan baik.

Kumaedi, Politisi PKB ini meminta pada dua tahun berikutnya kinerja bupati dan wakil lebih baik lagi dalam menjawab semua harapan masyarakat Kabupaten Pandeglang yakni kemajuan daerah dalam berbagai bidang.

“Semua fraksi sepakat menerima LKPJ dengan catatan. Catatan diberikan karena masih banyak visi dan misi yang belum tercapai seperti menciptakan Pandeglang sebagai daerah agro wisata, pertanian, dan maritim bisnis. Adapun kemajuannya memang terlihat pada sektor infrastuktur yang lumayan ada peningkatan walaupun banyak proyek yang tidak selesai,” kata Kumaedi, dalam penyampaian pandangannya di paripurna.

Ditambahkan Kumaedi, visi misi bupati terlalu banyak dan ini mendapat pertanyaan semua fraksi.

“Visi misi terlalu banyak namun tidak tercapai. Perlu penajaman agar fokus,” jelasnya.

Hal lain yang disoroti Kumaedi adalah terlalu besarnya campur tangan kepala daerah terhadap kepala desa dalam penggunaan Dana Desa.

Suasana Paripurna LKPJ Bupati tahun 2017 di DPRD Pandeglang, Senin30/4,(foto-ist)
Suasana Paripurna LKPJ Bupati tahun 2017 di DPRD Pandeglang, Senin30/4,(foto-ist)

“Bayak regulasi yang dikeluarkan bupati yang membuat resah kepala desa. Namun kepala desa juga tidak bisa berbuat banyak karena jika protes terancam anggaran tidak cair. Kami harap pola-pola ini kedepan ditiadakan dan kepala desa diberikan keleluasaan dalam penggunaan DD tentunya dengan kontrol yang ketat,” harapnya.

Senada dengan Kumaedi, anggota Fraksi PDIP Yadi Murodi meminta agar kinerja bupati dan wakil bupati dua tahun ke depan lebih baik lagi dalam merealisasikan visi misi yang belum tercapai.

Menurut Yadi, kualitas perencanan pembangunan harus lebih diutamakan agar program yang disusun mengarah pada pencapaian visi misi.

“Dari sekian banyak visi misi bupati memang baru beberapa yang tercapai dan sebagian besar belum terealisasi. Walaupun saya bukan anggota Pansus LKPJ, diharapkan rekomendasi pansus LKPJ ini menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja dua tahun ke depan,” kata Ketua DPC PDIP Pandeglang ini.(Adverorial DPRD/aldo )

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.