DPR RI Kebut RUU Pesantren

ilustrasi Ponpes@swarna

ilustrasi Ponpes@swarna

Sejumlah anggota DPR RI mendorong agar penggodokan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dikebut, sehingga bisa rampung di akhir tahun 2018.

BantenTribun.id– Hal itu demi mendongkrak perhatian pemerintah terhadap dunia pesantren, sekaligus mengakomodasikan pengembangannya.

“Kita upayakan agar RUU Pesantren ini selesai akhir 2018, makanya kita dorong agar Bamus bisa masuk Kamis 20 September 2018,” ujar Ketua Fraksi PKB, H Cucum Syamsurijal, saat ditemui usai acara “Diskusi Publik RUU Pesantren” di Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Menurut Cucun, selama ini kondisi pesantren masih termanijalkan dari dunia pendidikan karena ternyata pemerintah belum memberikan keberpihakan yang tinggi.

Politik legislasi RUU PPK secara umum, kata Cucun, penting adanya rekognisi negara terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

“Terutama berbasis masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa,” tambahnya.

Adapun secara spesifik dari jati diri Pesantren selama ini, menurut Cucun,  menjadi sistem norma (subkullur) yang mampu mentransformasikan nilai-nilai spiritual, moral dalam pembentukan character building di segala bidang kehidupan.

“Pesan dari RUU ini, keberadaan pesantren baik secara arkanul ma’had maupun secara ruuhul ma’had telah diatur tanpa menghilangkan kemandirian dan karakteristik Pesantren,” bebernya.

Ia pun mengakui, saat ini, masih banyak penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan mengalami ketimpangan pada aspek pembiayaan.

Untuk itu, dibutuhkan dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia bermutu dan lain-lain.

“Maka menjadi penting keberpihakan negara terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan. Sehingga  memiliki kompetensi dan keunggulan yang berdaya saing global,” terangnya.

Lebih lanjut, ada tiga pokok garis besar yang harus diatur dan diperhatikan untuk menyempurnakan RUU PPK.

Ialah pertama, penormaan secara aplikatif terkait dengan pengembangan 3 (tiga) peran Pesantren: sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam), dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

Kedua, pengaturan mengenai pendirian pesantren bersifat fleksibel, tidak dibatasi pengakuannya hanya berdasarkan legal formal semata. Karena terdapat 28 ribu lebih pesantren yang sebagian besar masih berbentuk salafiyah.

Ketiga, Pemerimah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan Pesamren dan Pendidikan Keagamaan.

“Dengan senantiasa mengedukasi dan mendampingi institusi keagamaan, diharapkan hal tersebut mampu menjalankan akuntabilitas sehingga terhindar dari potensi praktek penyimpangan adimisntrasi sekalipun,” pungkasnya. [yuki hr/kar]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.