Dorong TKDN Proyek Infrastruktur Pemerintah dan KSBU, Rupiah Pasti Menguat

foto ilustrasi TKDN @migasreviewe

foto ilustrasi TKDN @migasreviewe

Oleh: Danil’s

TAK bisa dipungkiri, tingginya penggunaan produk impor bagi proyek infrastruktur berperan besar melemahkan nilai tukar rupiah.

Bagaimana tidak? Impor kebutuhan proyek infrastruktur terus meningkat tajam, baik proyek pemerintah maupun Kerja Sama Badan Usaha (KSBU).

Medio Januari hingga Mei 2018 tercatat, impor mesin dan mekanik saja tumbuh sebesar 31,9 persen, baja 39 persen. Impor mesin dan peralatan listrik meningkat 28,16 persen. Pertumbuhan impor yang nyaris tanpa proteksi ini tentu sangat berpengaruh melemahkan nilai tukar rupiah.

Mestinya impor bahan baku proyek infrastruktur bisa ditekan sedemikian rupa sejak tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah, tapi itu butuh komitmen yang kuat untuk menutup kran impor dengan alasan harga murah.

Sejatinya, presiden berkomitmen menutup kran impor bagi kebutuhan proyek-proyek infrastruktur, baik oleh pemerintah sendiri, KSBU, maupun swasta. Hal itu terlihat dalam Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Perpres tersebut tertuang preverensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25 persen. Sementara preverensi harga untuk pekerjaan konstruksi Badan Usaha Nasional paling tinggi 7,5 persen, diatas harga penawaran terendah dari Badan Usaha Asing.

Mestinya, Kementerian PUPR selaku penyelenggara proyek infrastruktur, selain Kementerian BUMN dengan mega proyek pembangkit tenaga listriknya, bisa menerapkan pemberian preverensi harga hingga 7,5 persen bagi penawar dengan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertinggi.

Jika kementerian penyelenggara infrastruktur mau menerapkan seluruh aturan yang ada, pastilah kran impor bagi kebutuhan proyek infrastruktur bisa ditutup rapat, dan rupiah pun menguat. Hanya saja, ada kemauan atau tidak…?

Sementara penerapannya sendiri bisa disederhanakan sesegera mungkin. Misalnya, preverensi harga bisa dikompetisikan lewat tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Perusahaan yang menawar dengan nilai 85 persen akan kalah dengan yang menawar senilai 90 persen. Karena setelah dievaluasi, penggunaan TKDN perusahaan dengan nilai penawaran 95 persen jauh lebih tinggi dari perusahaan dengan nilai penawaran 85 persen.

Begitu pula pada tingkat pelaksanaan. Jika perusahaan ingkar, dan ternyata penggunaan TKDN-nya lebih rendah dari perjanjian dalam kontrak, maka denda sesuai penghitungan diakhir masa pelaksanaan wajib dikenakan.

Sejatinya, kebijakan tentang Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) sudah diatur sedemikian rupa. Hal itu tertuang dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 UU No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi, Inpres No.2/2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Perindustrian No.15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan Menteri Perindustrian No.16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Meskipun sampai saat ini kementerian penyelenggara proyek-proyek infrastruktur belum menerbitkan peraturan turunan sebagai bentuk komitmen penggunaan produk dalam negeri, namun semua aturan yang ada mestinya sudah cukup menjadi dasar untuk mengkompetisikan penggunaan TKDN.

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri melansir, bahwa pada tahun 2016 berhasil meningkatkan penggunaan TKDN hingga mencapai sekitar 70 persen. Namun fakta menunjukan, bahwa capaian penggunaan TKDN sebesar itu belum signifigkan berpengaruh pada nilai tukar rupiah akibat impor yang menggila.

Jika saja TKDN dikompetisikan dalam tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah, maka penggunaan TKDN dalam proyek-proyek infrastruktur dapat ditingkatkan hingga menjadi 90 s/d 95 persen.

Tapi semua kembali pada komitmen pemerintah selaku penyelenggara proyek infrastruktur, mau menggunakan produk impor dengan alasan murah tapi merompalkan nilai tukar rupiah, sekaligus “merampas” paksa kesempatan tenaga kerja lokal, atau menggunakan produk lokal yang dapat membangkitkan gairah perekonomian nasional…? (Penulis, Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi /Barak).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.