Ditengah Pandemi dan Sulit Ekonomi, SD di Pandeglang Ini Masih Pungut Uang Bangunan

 

SDN Pagadungan 2 Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang9 foto-BantenTribun)

Meski ditengah pandemic dan belajar masih dari rumah serta ekonomi yang dirasakan semakin sulit, SD Negeri Pagadungan 2 Pandeglang ini tetap memungut uang bangunan dari orangtua siswa. Hasil kesepakatan rapat komite sekolah kembali menjadi “bamper”.

BantenTribun.id-Meski pembelajaran masih diberlakukan dari rumah (BDR) akibat pandemic yang belum mereda, serta kesulitan ekonomi yang masih dirasakan, namun, Sekolah Dasar Negeri (SDN ) Pagadungan 2 Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang, tetap memungut uang bangunan kepada orangtuasiswa.

Pungutan uang bangunan sebesar Rp 92.600, diberlakukan terhadap seluruh siswa sekolah berjumlah 315 orang ini, demi mewujudkan pengecoran lapangan upacara dan pembuatan panggung pentas.

Pungutan tersebut tertuang dalam surat edaran bernomor 421.2/45/SD/P.2/XI/2020, tertanggal 21 November 2020 yang ditandatangani Kepala Sekolah dan Komite.

surat edaran bernomor 421.2/45/SD/P.2/XI/2020,

Sebagian orangtuasiswa mengaku keberatan dengan adanya pungutan itu, apalagi ditengah pandemic dan kegiatan belajar masih dilakukan secara daring atau BDR.

“Saya tikut rapat komite pertengahan bulan November 2020 kemarin, tapi dapat surat keputusan hasil rapat yang membebankan uang bangunan pengecoran lapangan dan pembangunan pentas. Meski bisa diangsur dalam 3 bulan, tapi saya tetap keberatan,” kata salah satu orangtuasiswa yang meminta namanya tidak disebutkan, kepada BantenTribun.

Menurutnya, pihak sekolah sebaiknya meninjau ulang keputusan itu. Jika tetap dilaksanakan, maka pembangunan sebaiknya dianggarkan  dari dana bos saja.

“Ya, jika tidak mendesak, pihak sekolah sebaiknya menunda saja pembangunan tersebut,” kata Eka Supriyatna, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang, lewat pesan tertulis.

Kepala SDN Pagadungan 2, Subriah, membenarkan rencana pembangunan  panggung pentas dan pengecoran tersebut.

Subriah mengaku keputusan untuk pembangunan dilakukan setelah adanya persetujuan rapat dari komite sekolah dan orangtua siswa pada  November 2020.

Besaran yang disepakati sesuai kebutuhan biaya adalah Rp 92.600 persiswa dan dapat diangsur sampai akhir Januari 2021.

“Besaran anggaran pembangunan sesuai kebutuhan anggaran dan setelah ada  kesepakatan dari orangtua siswa bersama komite. Tapi sekarang ada perubahan besaran iuran dan jadwal pelaksanaan pembangunannya pak. Semula dijadwalkan pekerjaan pembangunan dimulai bulan Desember kemarin, dengan anggapan Januari sudah mulai belajar tatap muka,” jelas Subriah, kepada BantenTribun, Kamis, 7 Januari 2021.

Menurutnya, inisiatif pembangunan tersebut muncul dari orangtuasiswa yang prihatin dengan tumbuhnya rerumputan dilapangan meski sudah terpasang paving blok, akibat jarang diinjak siswa atau digunakan.

Adapun biaya pembangunan ahirnya dibebankan ke orangtua siswa karena masih kata Subriah,  tidak dianggarkan dari dana BOS pada tahun 2020 atau tidak masuk dalam rencana anggaran kegiatan sekolah (RAKS).

“ Tapi pelaksanaannya pembangunan ini  ditunda setelah pembangunan 2 ruang kelas dari Dinas Pendidikan sekitar bulan April. Besarnya iuran juga diturunkan sekitar tigapuluh ribuan. Sampai saat ini baru sebagian saja yang sudah membayar,” kata Subriah.

Aan Andriyana, Ketua Komite SDN Pagadungan 2, membenarkan jika keputusan angaran pembangunan lapangan  yang dibebankan kepada orangtuasiswa sudah sesuai hasil rapat.

“Munculnya pembebanan biaya pembangunan pengecoran lapangan sudah melalui hasil rapat komite dan orangtuasiswa yang hadir lebih dari separuh dan sudah memenuhi kuorum,” terang Aan lewat sambungan telephon.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Pandeglang, H.Kamir, mengaku pihaknya baru mengetahui adanya pungutan uang bangunan tersebut. Ia berjanji akan menindaklanjuti informasi ini.

“Saya baru dengar itu, nanti saya cek lokasi,” ujar Kamir.

Sekretaris Disdikbud, Sutoto, meminta pihak sekolah membatalkan pungutan uang bangunan tersebut. Menurutnya, pihak sekolah bisa memasukkan komponen kebutuhan dalam RAKS, sehingga tidak memberatkan orantua.

“Itu bisa dimasukkan dalam RAKS dalam komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah,” jelas Sutoto, kepada BantenTribun secara terpisah.(kar)

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.