Dirut PD Pasar Jaya Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Oleh Serikat Pegawai

SP-Laporkan-Dirut-PD-Pasar-Jaya-
Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin (kiri), dan Ketua Serikat Pegawai PD Pasar Jaya, Kasman Panjaitan (kanan). (Foto: Jefri Marpaung – Dok. BantenTribun).*

Pengangkatan 15 tenaga profesional menjadi pegawai tetap dan menduduki jabatan-jabatan struktural itu, terdapat indikasi praktik KKN. Itu temuan Inspektorat DKI Jakarta. Namun, Dirut PD Pasar Jaya itu membantah adanya pengangkatan pegawai dengan proses yang tidak sesuai. Ia mengaku pengangkatan pegawai di lingkungan PD Pasar Jaya sudah melalui proses seleksi yang benar.

Jakarta,BantenTribun.id — Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin, resmi dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, Kamis (14/12/2017) oleh Ketua Serikat Pegawai PD Pasar Jaya (SP-PDPJ), Kasman Panjaitan. Dirut Pasar Jaya itu, diduga telah melanggar pasal 421 KUHP tentang tindak pidana penyalahgunaan wewenang.

Kasman datang ke Kantor Bareskrim di Gambir, Jakarta Pusat, didampingi puluhan anggota SP-PDPJ yang datang dengan menggunakan tiga kendaraan Metro Mini, dan sekitar 10 pengacara dari Posbakum AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) Jakarta Timur di bawah koordinasi Andar Sidabalok, SH., MH.

“Laporan sudah resmi, dengan nomor LP/1379/XII/2017/Bareskrim tanggal 14 Desember 2017. Pasal 421 KUHP, penyalahgunaan wewenang,” kata Kasman Panjaitan kepada BantenTribun, begitu keluar dari ruangan pelaporan di Bareskrim.

Kasman menambahkan, laporan ini dibuat setelah terlewatinya proses mediasi bipartit, antara pihak SP-PDPJ dengan Direksi PD Pasar Jaya, maupun tripartit yang dijembatani Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta.

“Tanpa harus dijelaskan hasilnya pun, semua pihak pasti paham sekarang, tahap mediasi itu terlewati tanpa melahirkan kesepakatan. Kalau ada kesepakatan, pasti tidak akan berlanjut ke pelaporan. Pasalnya, 8 tuntutan SP-PDPJ terhadap Direksi PD Pasar Jaya adalah harga mati,” kata Kasman

Indikasi KKN Temuan Inspektorat

Dari 8 tuntutan itu, hal yang paling serius disoroti SP-PDPJ, yang kemudian berlanjut pada dugaan penyalahgunaan wewenang, adalah kebijakan Direksi PD Pasar Jaya dalam mengangkat para tenaga profesional menjadi pegawai tetap dan menduduki jabatan-jabatan struktural yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi formal. Hal itu diperkuat temuan Inspektorat DKI Jakarta tentang adanya indikasi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam kebijakan tersebut.

“Khusus dalam konteks pengangkatan 15 tenaga profesional menjadi pegawai tetap dan menduduki jabatan-jabatan struktural itu, terdapat indikasi praktik KKN. Itu temuan Inspektorat DKI Jakarta. Dan itulah, antara lain, yang menurut kami merupakan bagian dari penyalahgunaan wewenang,” kata Andar Sidabalok, kuasa hukum SP-PDPJ, di halaman Kantor Bareskrim, Kamis (14/12/2017).

Kuasa hukum Serikat Pegawai PD Pasar Jaya, Andar Sidabalok (tengah), saat memberikan keterangan pers sesaat setelah membuat laporan resmi di Bareskrim Mabes Polri (Foto: Yukie H. Rushdie –BantenTribun).*
Kuasa hukum Serikat Pegawai PD Pasar Jaya, Andar Sidabalok (tengah), saat memberikan keterangan pers sesaat setelah membuat laporan resmi di Bareskrim Mabes Polri (Foto: Yukie H. Rushdie –BantenTribun).*

Kuasa hukum Serikat Pegawai PD Pasar Jaya, Andar Sidabalok (tengah), saat memberikan keterangan pers sesaat setelah membuat laporan resmi di Bareskrim Mabes Polri (Foto: Yukie H. Rushdie –BantenTribun).*

Idealnya, lanjut Andar, ada tahapan dan sejumlah prasyarat administratif yang harus dijalani untuk menjadi pegawai tetap dan menduduki jabatan struktural di perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) seperti PD Pasar Jaya.

“Dalam kebijakan Direksi PD Pasar Jaya itu, ada jenjang karir yang dilompati, ada syarat usia minimal dan maksimal yang ditabrak, ada syarat strata pendidikan minimal yang dilanggar, dan lain-lain. Konkretnya, ada tenaga profesional yang baru bekerja beberapa bulan, sudah diangkat menjadi pegawai tetap dan menduduki jabatan struktural. Ada tenaga profesional yang diangkat menjadi pegawai tetap di usia 60-an tahun. Ada juga yang menduduki jabatan struktural dengan latar belakang pendidikan SMA, padahal seharusnya berjenjang pendidikan minimal strata satu (S1),” kata Andar.

Siap Dipanggil Polisi

Sementara itu, terkait pelaporan dengan tuduhan dugaan penyalahgunaan wewenang, Dirut PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin, menyatakan akan bersikap kooperatif, dan siap menghadiri panggilan polisi.

“Kita lihat sajalah, apakah memang kita seperti itu, seperti yang dituduhkan,” kata Arief.

Ia sebenarnya enggan memberikan tanggapan, karena ingin patuh dengan seluruh proses mediasi yang ada, dan mau lebih fokus untuk memperbaiki PD Pasar Jaya agar bisa bersaing di masa depan.

“Saya sebenarnya tidak ada tanggapan (untuk soal pelaporan itu). Saya patuh saja dengan seluruh proses mediasi yang ada. Anjuran Disnaker juga sudah keluar, jadi saya patuhi anjurannya. Saya akan tetap fokus melakukan pembenahan. Pasar Jaya mau menjadi lebih baik kok ke depannya. Persaingan sudah ketat sekali. Industri perdagangan lagi sulit. Saya mau lebih fokus ke pedagang dan perapihan Perda Pasar Jaya saja, agar bisa bersaing ke depannya,” kata Arief.

Dirut PD Pasar Jaya itu juga membantah adanya pengangkatan pegawai dengan proses yang tidak sesuai. Ia mengaku pengangkatan pegawai di lingkungan PD Pasar Jaya sudah melalui proses seleksi, seraya mengirimkan foto pelaksanaan NETP (New Employee Training Program) di Pusdiklat Pasar Jaya dengan Program MT.

Arief mengklaim, pihaknya sudah meminta pendampingan dengan Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam setiap kebijakan yang diambil. (yhr/jfm/kar).*

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.