Dinamika Bank Banten

 

Tubagus Iwan Ridwan

Oleh :

Tubagus Iwan Ridwan

Ada orang yang bilang bahwa terbentuknya Bank Banten dianggap seperti bayi yang lahir dari hasil perselingkuhan sehingga kehadirannya menimbulkan masalah. Tapi ada juga yang menganggap kalau Bank Banten ibarat bayi cacat sejak dalam kandungan, karena itu perlu perhatian dan penanganan yang sangat serius.

Beberapa tahun terakhir Bank Banten hanya mampu mengurangi kerugian. Artinya Bank Banten belum bisa memberikan manfaat ekonomi bagi daerah atau keuntungan dari hasil usaha (deviden), bahkan sekarang mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak mampu mengembalikan dana nasabah dalam waktu yang diinginkan.

Pembentukan Bank Banten memang sudah menjadi arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2012-2017, kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan penambahan penyertaan modal daerah kedalam modal saham Perseroan Terbatas Banten Global Development untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten pada tahun 2013. Namun jauh sebelum itu, cita-cita pendirian Bank Banten sudah muncul pada saat proses pembentukan provinsi Banten yang digagas oleh para tokoh masyarakat Banten.

Pada Tahun 1999-an kebetulan saya bersama Ahmad Roisudin (teman di Kumandang) ketika itu ikut terlibat membahas konsep dan program pembangunan termasuk struktur perangkat daerah provinsi Banten di kediaman salah satu Profesor asal Banten yaitu Prof. Dr. Ir. Herman Haeruman di Jakarta. Saat itu beliau menjabat sebagai Deputi V Bidang Regional dan Daerah di Bappenas, kelahiran Rangkasbitung. Selain itu turut serta Dr. Ir. Dedi Barmawijaya beliau adalah salah satu dosen di ITB.

Konsep tersebut disusun sebagai bahan atau semacam proposal untuk meyakinkan pemerintah dan DPR bahwa Banten memang layak menjadi daerah otonom baru atau menjadi sebuah Provinsi. Dalam pembahasan konsep tersebut banyak sekali gagasan yang dituangkan, selain penataan atau revitalisasi kawasan Banten Lama, wacana reaktivasi jaringan kereta api Rangkasbitung – Labuan, juga direncanakan pembentukan Bank Banten sebagai Bank Pembangunan Daerah.

 

Rencana Pembentukan Bank Banten sangat kental dilatarbelakangi sejarah bahwa pada jaman Kesultanan sudah memiliki Bank yaitu Bank Banten, termasuk mata uang sendiri. Maka tidak heran kalau di Pandeglang ada jalan yang diberi nama “Jalan Bank Banten”.

Seiring berjalannya waktu, pasca terbentuknya Banten sebagai daerah otonom baru proses pendirian Bank Banten memakan waktu yang cukup panjang. Opsi membeli atau mengakuisisi perusahaan atau bank yang ada menjadi pilihan pemerintah daerah dan PT. Banten Global Development (BGD) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibanding mendirikan atau membentuk bank baru.

Pada Periode 2004-2009 untuk memenuhi syarat pendirian bank baru sangatlah berat apalagi pendapatan daerah belum terlalu besar. Setidaknya Banten harus menyiapkan dana triliunan rupiah. Pertimbangan membeli bank yang sudah ada dianggap lebih efisien. Sejalan dengan proses itu, jajaran Komisaris BGD pernah menyampaikan bahwa ada tiga kandidat bank yang akan dibeli oleh PT. BGD, namun akhirnya Bank Pundi menjadi pilihan Pemerintah Provinsi Banten melalui PT. BGD. Sedangkan dua bank lainnya tidak disebutkan bank apa saja yang dimaksud.

BGD saat itu menyampaikan alasan pemilihan Bank Pundi karena Bank Pundi merupakan perusahaan terbuka (tbk), terdaftar di Bursa Efek dan dianggap “baik” dalam hal tata kelola perusahaan dan transparansi ditambah memiliki cabang hampir di seluruh provinsi.

Proses pembelian Bank Pundi untuk dijadikan Bank Banten melalui PT. BGD menjadi polemik dikalangan masyarakat Banten, karena pendirian Bank Banten dilakukan pada saat operasi tangkap tangan terhadap Direktur Utama PT. BGD terkait dugaan korupsi guna memuluskan penyertaan modal daerah ke dalam PT. BGD untuk pembentukan Bank Banten. Namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakinkan bahwa proses akuisisi tidak terkendala dengan kasus hukum yang tengah menimpa mantan Dirut BGD. Artinya proses akuisisi jalan di OJK dan proses hukum juga jalan di KPK.

Sebelum menjadi Bank Banten, Bank Pundi dengan kode saham BEKS sempat masuk dalam pengawasan Bursa Efek Indonesia (BEI) karena mengalami pergerakan harga yang tidak wajar atau unusual market activity (UMA) pada saat likuditas Bank Pundi tidak terlalu tinggi. untuk meningkatkan likuiditas Bank Pundi saat itu berencana untuk melakukan rights issue. Secara teori ketika saham dalam kondisi UMA, BGD setidaknya lebih fokus lagi mencermati kinerja Emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum dan mencermati keterbukaan informasinya, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum mengambil keputusan investasi.

Pada perdagangan 21 Juli 2016 harga saham PT. Bank Pundi Indonesia Tbk. Mencatatkan penguatan paling signifikan. Saham berkode BEKS itu melonjak 34,12% atau naik 29 poin menjadi Rp.114,- per lembar saham. Penguatan ini terjadi pada saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah (Bisnis.com, 21 Juli 2016). Pada tahun 2017 berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu perusahaan sekuritas di Jakarta memberitahukan bahwa saham BEKS tidak diperdagangkan.

Mencermati kondisi Bank Banten saat ini, yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan selain karena gagalnya penyertaan modal juga karena pengambil kebijakan ketika itu kurang mencermati kinerja Bank Pundi dan keterbukaan informasinya. Keterbukaan informasi salah satunya mempelajari isu-isu tentang pasar modal misalnya bagaimana fluktuasi harga saham suatu perusahaan dibursa terjadi.

Yang lebih kotor lagi adanya permainan atau manipulasi harga saham di bursa, bahkan di Wall Street sekalipun peristiwa tersebut pernah terjadi. Selain itu keputusan pembelian Bank Pundi sangat tergantung kepada penilaian dan keputusan OJK.

OJK yang dibentuk pada tahun 2011 memiliki tugas dan wewenang dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor perbankan dan pasar modal. Selain itu juga OJK mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan kelembagaan dan kesehatan Bank antara lain ijin pendirian bank, kepemilikan, kepengurusan, sumber daya manusia, merger, konsolidasi, akuisisi serta pencabutan izin usaha bank. Termasuk pengawasan likuiditas, rasio kecukupan modal minimum dan rasio pinjaman terhadap simpanan.

Dari tiga kandidat bank yang akan dibeli, setelah melalui proses due diligence dan kewenangan yang dimiliki, OJK “merekomendasikan” Bank Pundilah yang layak untuk dijadikan BPD Banten. Secara administratif pemilihan Bank Pundi dianggap clear.

Belajar dari Bank Banten pemerintah harus lebih cermat ketika akan melakukan investasi dengan mengacu kepada asas pengelolaan investasi pemerintah yaitu asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai termasuk investasi untuk pendirian BUMD baru, pendirian BUMD harus didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Kebutuhan daerah dilihat dari aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan usaha dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar, dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan aspek lainnya dimana salah satunya adalah aspek sumber daya manusia.

Bank Banten bagaikan buah simalakama. Tidak diberi modal semakin sakit dan terpuruk, diberi modal juga belum tentu memberikan keuntungan dalam waktu yang diharapkan. Harapan untuk memiliki bank sendiri dan upaya penyelematan Bank Banten dari kebangkrutan adalah ujian terberat bagi penyelenggara pemerintahan daerah.

Semoga ada solusi terbaik untuk mengatasi masalah bank yang menjadi kebanggaan masyarakat Banten. Aamiin.

***

*  Penulis adalah Alumni Magister Administrasi Bisnis Unpad dan Pengurus IKA Unpad Komda Banten,

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.