Dilanda Covid, Nilai SAKIP Pandeglang Ditarget Naik

Nilai SAKIP Pandeglang ditarget naik tahun ini. Meski begitu, predikatnya tetap diperkirakan “ajeg” BB. Tidak mudah mendapat predikat A, apalagi AA.

Meski tengah menghadapi pandemi Covid, proses perbaikan nilai SAKIP itu terus berlangsung, semangat perangkat daerah di Pandeglang cukup baik.

nilai sakip pandeglang
Abdul Latif, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Setda Pandeglang ,(foto-BantenTribun)

Pandeglang, BantenTribun.id– Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP) Kabupaten Pandeglang dalam dua tahun memang tak ‘secanggih’ Provinsi DI Yogyakarta yang mendapat AA dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Serang dan Lebak. Predikat SAKIP Pandeglang juga masih kalah. Kedua Kabupaten tetangga itu kini sudah mendapat predikat A dari Kemenpan RB.

Tapi jika melihat proses yang ditempuh. Predikat BB (sangat memuaskan) yang diraih tahun 2019 dengan nilai SAKIP 71.80, patut disyukuri.

Sebab, jika dibanding tahun 2018, nilai itu juga meningkat signifikan sebesar 1.65.

Proses mendapat nilai SAKIP BB, menurut Kepala Sub Bagian (Kasubag) Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Setda Pandeglang Abdul Latif, tidaklah mudah.

“Butuh kerjasama antar Perangkat Daerah, koordinasi, konsultasi dan bimbingan teknis dengan Kemenpan.” Ungkapnya, pada BantenTribun, Rabu,9 September 2020.

Menurut Latif, predikat yang ditarget tahun ini masih BB. namun nilai SAKIPnya ditarget meningkat dibanding tahun sebelumnya.

“Menuju A itu masih sulit, perlu sistem yang terintegrasi dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. itu bisa dilakukan jika Pandeglang sudah menggunakan aplikasi SIMRAL atau SIPD dari kemendagri.” Terangnya.

Lebih lanjut Latif mengatakan, kedua aplikasi itu rencananya baru akan diterapkan efektif tahun depan. Meskipun perencanaan anggaran sudah menggunakannya sekarang ini.

“Pada perencanaan anggaran tahun sebelumnya, Pandeglang masih menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk perencanaan anggaran. Sedangkan monevnya menggunakan e-Sakip di Setda,” tambah Latif.

Terganggu Pandemi

Terkait rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19, menurut Latif, pihaknya tak terlalu terganggu. Pasalnya anggaran untuk SAKIP menggunakan pos lain, yakni dari Dana Insentif Daerah (DID), meskipun sumber pendanaan ini juga mengalami pemangkasan.

Menurutnya, kendala utama justru pada sisi koordinasi. “Kita tidak bisa datang ke Kemenpan untuk koordinasi dan konsultasi, begitupun sebaliknya.” Terangnya.

Saat ini koordinasi dan konsultasi dengan Kemenpan lebih banyak dilakukan secara daring, melalui aplikasi video conference seperti zoom.

Selain itu, saat koordinasi dengan Perangkat Daerah, menurut Latif, pihaknya juga harus lebih hati-hati, protokol kesehatan terkait Covid-19 harus dijalankan.

Meski begitu, menurutnya, semangat Perangkat Daerah di Pandeglang untuk memperbaiki nilai SAKIP cukup tinggi.

“Itu yang kami patut syukuri, meski mereka harus dua kali input, baik di SIMRAL maupun SIPD, tapi tetap dikerjakan dengan serius,” ungkapnya.

Selanjutnya, Latif juga mengatakan, saat ini untuk evaluasi SAKIP sebenarnya sedang berproses. Hampir semua Perangkat Daerah sudah menginput data evaluasi SAKIP tersebut.

“Tinggal dua OPD yang belum pak, rencananya mereka akan membereskan tanggungjawabnya hari ini. Ini sudah deadline.” tukas Latif. (kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.