Berharap Nikmati Nasi dari Sawah Sendiri

Petani saat panen. ilustrasi@tabloid desa
Berharap nasi dari sawah sendiri-Petani saat panen. ilustrasi@tabloid desa

*Oleh Kamim Rohener

Kita semua berharap bangsa ini bisa melepaskan diri dari perekonomian berwatak kolonial. Berharap bisa menikmati nasi dari sawah sendiri. Mudahnya membuka kran impor beras dan berdalih untuk mengatasi kelangkaan pasokan beras,  meng- impor disaat petani menghadapi panen raya, maka  cara-cara  itu ibaratnya  orang seperti  “Mang Ohim ”  pun  bisa melakukannya.  Begitu kata Bayu Kusuma, Wakil Ketua Gerindra Kabupaten Pandeglang

Kita  semua dikagetkan oleh pernyataan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, yang mengumumkan bahwa akhir Januari,(kamis malam, 11/01), Indonesia akan mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand.

Keputusan ini, menurut Menteri Enggar diambil karena pasokan dan stok beras terus mengalami kelangkaan. Sehingga harga beras medium dan premium di pasaran naik, melewati Harga Eceran Tertinggi (HET) dan sulit dikendalikan.

Disisi lain, jaminan ketersediaan beras dari Kementan melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendardi, dirasa belum menjawab keraguan pasar yang selama ini diberitakan media. Padahal Agung menegaskan pada Januari 2018, produksi gabah kering giling (GKG) diprediksi mencapai 4,5 juta ton atau setara dengan 2,8 juta ton beras. Sementara kebutuhan per bulan konsumsi beras sekitar 2,4 – 2,5 juta ton dan akan terus bertambah karena Februari dan Maret akan terjadi panen raya.

Sejumlah pemerintah daerah dan petani pun lalu ramai-ramai menolak kehadiran beras impor asal Thailand dan Vietnam yang akan didatangkan pemerintah pusat pada akhir Januari nanti. Beras impor sebanyak 500 ribu ton itu dinilai akan mengacaukan beras lokal yang mulai dipanen petani bulan ini dan puncaknya pada Februari.

Penolakan oleh petani, juga terjadi  di selatan Kabupaten Sukabumi. Petani khawatir impor beras pemerintah yang waktunya bersamaan dengan awal panen.  Mereka khawatir beras impor akan menyebabkan harga beras di pasaran pada musim panen ini  mengalami penurunan.

Penolakan juga terjadi di Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid mengatakan,  Provinsi Banten menolak masuknya beras impor ke wilayahnya. Alasan Agus Tauchid, saat ini di Banten sedang berlangsung panen setiap hari di sejumlah wilayah sentra padi.

Produksi Januari hingga Maret 2018, kata Agus,  sebesar 512.388 ton beras melebihi kebutuhan konsumsi penduduk Banten selama Januari-Maret sebesar 324.000 ton beras.

Dengan demikian, terdapat kelebihan produksi sebesar 188.388 ton beras pada perkiraan musim panen Januari-Maret 2018. Selain itu, kata dia, stok beras di Bulog Banten tersedia 6.295 ton beras atau cukup untuk ketahanan stok selama 2,6 bulan ke depan.

 “Jadi sebenarnya impor beras tidak diperlukan, dan kita harus menyelamatkan gabah hasil panen petani,” kata Agus.

Pun dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, juga  menyatakan tidak serta merta menerima pasokan beras impor, sebelum memastikan adanya kebutuhan mendesak dari konsumen di daerahnya.

Lalu ada apa dibalik  kebijakan  import beras itu ?

Menurut alasan Enggartiasto Lukita, impor dilakukan untuk mengatasi kelangkaan pasokan beras yang berdampak pada naiknya harga jual beras di tingkat pengecer.

Rencana import beras yang dilontarkan Mendag,  mendapat kritikan pedas Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia mengkritik kebijakan rencana pemerintah itu karena  hal tersebut membuktikan kacaunya tata kelola pangan  yang dilakukan pemerintah, sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini dimiliki pemerintah.

Fadli melihat kebijakan impor beras itu sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain.

Kementerian Pertanian hingga saat ini masih mengklaim Januari 2018 ini, Indonesia mengalami surplus beras sebesar 329 ribu ton. Dengan mengacu data BPS, Kementan menyatakan bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi sekitar 2,5 juta ton. Jika angka-angka ini benar, seharusnya memang surplus beras. Namun anehnya, harga beras di pasar justru merangsak naik.

Pemerintah  juga menyebut bahwa kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium, yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah, tapi izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan malah untuk beras premium.

Selain itu, pemerintah berdalih impor beras bulan ini untuk menstabilkan harga beras, artinya untuk keperluan umum. Namun, sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Permendag Nomor 1/2018, yang disusun untuk melegitimasi impor beras ini, izin impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Bulog. Nyatanya saat ini Kemendag justru memberikan izinnya ke perusahaan lain. Yang menjadi fokus perhatian, izin impor ini dikeluarkan pemerintah persis pada saat petani sedang menghadapi musim panen.

Berharap dari Sawah Sendiri

Upaya  yang dilakukan  Kementerian Pertanianan dibawah Menteri Amran Sulaeman,  setidaknya bisa dirasakan dengan tidak adanya impor beras selama tahun 2016.

Implementasi dari gagasan ekonomi  itu menjadi visi-misi Jokowi-JK.  Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi, yang kemudian dalam terminologi sekarang dikenal dengan ekonomi kerakyatan.

Konsep ini diartikan  sebagai kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, baik kebutuhan dasar; seperti sandang, pangan dan papan maupun pelayanan-pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan.

Komitmen pemenuhan kebutuhan pangan dari hasil keringat petani sendiri tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan benih sejumlah 12,1 juta ton, pupuk bersubsidi 27,64 juta ton, asuransi usaha tani 1,2 juta ha.

Selain itu, 3-4 juta ha jaringan irigasi tersier telah direhabilitasi, 2.278 unit embung dibangun, 367 ribu lahan rawa dikembangkan, 284-436 unit transplanter dan harvester dibagikan sebagai upaya efisiensi dengan pola mekanisasi dan 1,08 juta ha lahan optimalisasi dan perluasan.

Gagasan ekonomi kerakyatan pada mulanya dibangun dari kesadaran untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat yang termarjinalkan dibawah kolonialisme. Karenanya, perjuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat harus terus dilanjutkan dengan mengubah struktur ekonomi Indonesia dari sebuah perekonomian yang berwatak kolonial menjadi sebuah perekonomian berwatak nasional.

Ya, Kita semua berharap bangsa ini bisa melepaskan diri dari perekonomian berwatak kolonial tersebut. Berharap bisa menikmati nasi dari sawah sendiri. Jika  begitu mudahnya membuka kran impor beras dan berdalih  untuk mengatasi kelangkaan pasokan beras yang berdampak pada naiknya harga jual beras di tingkat pengecer,  kebijakan impor disaat  petani menghadapi panen raya, maka kebijakan itu sepertinya  “Mang Ohim “ pun  bisa melakukannya. Begitu kata Bayu Kusuma, Wakil Ketua  Gerindra Kabupaten Pandeglang.*

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.