Bawaslu Banten Janji Teruskan Aduan Terhadap Timsel KPU Kabupaten Pandeglang

Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Nuryati Solapari, menerima berkas pengaduan Forum Protes Timsel, terkait dugaan kecurangan timsel anggota KPU Kabupaten Pandeglang, Selasa,27/3, di Kantornya.(foto-BantenTribun)
Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Nuryati Solapari, menerima berkas pengaduan Forum Protes Timsel, terkait dugaan kecurangan timsel anggota KPU Kabupaten Pandeglang, Selasa,27/3, di Kantornya.(foto-BantenTribun)

Bawaslu Banten memastikan pihaknya akan membahas laporan pengaduan tersebut dan akan meneruskannya ke pihak KPU RI, terkait laporan dugaan kecurangan yang dilakukan Timsel KPU Kabupaten Pandeglang.

Serang,BantenTribun.id– Laporan pengaduan dugaan kecurangan tim seleksi KPU Kabupaten Pandeglang periode 2018-2023, yang disampaikan perwakilan Forum Protes Timsel, diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, Selasa(27/3) di Kantor Bawaslu Banten di Serang.

Laporan pengaduan dugaan kecurangan,  disampaikan perwakilan Forum Protes Timsel, Nouvan Hidayat dan diterima Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Nuryati Solapari.

Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudi, berjanji akan meneruskan laporan tersebut ke Bawaslu RI dan berkoordinasi dengan KPU Pusat.

Menurutnya, Bawaslu Banten tidak bisa menindaklanjuti secara  langsung terkait laporan dugaan kecurangan yang dilakukan tim seleksi Aggota KPU Kabupaten Pandeglang, karena timsel tidak termasuk sebagai penyelenggara pemilu. Namun demikian, kata Didih, pihaknya tetap akan meneruskan laporan tersebut ke Bawaslu dan KPU RI.

“Tim seleksi tidak termasuk penyelenggara pemilu , jadi kami tidak bisa melakukan pemanggilan ataupun pemeriksaan terhadap timsel. Namun demikian, kami akan melanjutkan laporan ini ke Bawaslu dan KPU Pusat, terkait indikasi dugaan pelanggaran Peraturan KPU yang dilakukan timsel, tentang juknis seleksi anggota KPU,” kata Didih, kepada BantenTribun di kantornya, selasa (27/3).

Menanggapi adanya kebocoran pengumumankelulusan  administrasi peserta yang terjadi sehari sebelumnya, serta adanya  ASN pendaftar tanpa  dilengkapi surat rekomendasi pejabat pembina kepegawaian(PPK), menjadi catatan bagi Bawaslu untuk bahan kajian selanjutnya.

Didih juga menyayangkan pengumuman peserta yg dinyatakan lolos administrasi jika tidak berpatokan pada PKPU, yang sudah jelas mengatur bobot penilaian bagi calon peserta.

“Ada bobot penilaian  terhadap point-point persyaratan yang harus jadi pegangan timsel dalam melakukan penilaian seleksi administrasi. ” jelasnya.

Nuryati Solapari,Anggota Bawaslu Banten, juga memastikan pihaknya akan membahas laporan pengaduan tersebut dan akan meneruskannya ke pihak KPU RI.

“Ini jadi catatan untuk timsel kedepan, agar dalam proses seleksi calon anggota bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan secara seksama ketentuan yang ditetapkan,” kata Nuryati.*(red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.