Banten Bersih Desak Pemerintah Segera Pecat 70 ASN Koruptor di Banten

 

Gufroni,( jaket merah), koordinator Banten Bersih (foto-dok-BantenTribun)

Gufroni,( jaket merah), koordinator Banten Bersih (foto-dok-BantenTribun) 

Banten Bersih mendesak Pemerintah untuk segera memecat 70 ASN pelaku tindak korupsi yang ada di Provinsi Banten yang sudah divonis dan incraht.Selain itu, ASN koruptor juga harus mengembalikan gaji yang selama ini diterimanya atau disita asetnya.

Pandeglang,BantenTribun.id– Sedih bercampur marah ketika mendengar ada ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah terbukti bersalah melakukan korupsi berdasar putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht ternyata masih menikmati uang negara sebagai PNS atau ASN.

KPK menyebut bahwa ada 2.357 orang berstatus PNS yang sudah terbukti korupsi tapi masih dibiarkan bekerja atau tidak diberhentikan dengan tidak hormat. Termasuk di dalamnya ada 70 PNS di Banten, terdiri dari 17 orang tingkat provinsi Banten dan 53 orang tingkat kabupaten/kota.

Informasi tersebut membuka mata kita bahwa nyatanya agenda reformasi birokrasi belum berjalan sebagaimana diharapkan. Alih-alih mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) justru negara seolah melakukan pembiaran dan tutup mata akan realitas yang terjadi,” kata Gufroni, koordinator Banten Bersih, kepada Banten Tribun, Sabtu(15/9).

Berapa banyak uang negara untuk menggaji mereka yang sebetulnya sudah tak berhak para mantan napi koruptor ASN nikmati?” imbuhnya.

Melihat kenyataan miris tersebut di atas, menurut Gufroni, pemerintah harus mengambil langkah tegas dengan segera memberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat.

Ini sebagai langkah untuk efek jera bagi ASN yang lain. Kalau tidak dipecat, sama seperti memberi angin segar bagi ASN untuk korupsi,” tandasnya.

Selain dipecat, ribuan PNS yang korup itu juga harus mengembalikan uang atau gaji yang selama ini mereka masih terima setelah dinyatakan terbukti korupsi. Bila tidak mau, sita aset kekayaannya untuk mengganti uang dalam bentuk gaji yang mereka nikmati selama itu.

Kepada KPK, lanjut Gufroni, diminta untuk umumkan saja nama-nama ASN korup itu, supaya rakyat tahu siapa aja mereka ini khususnya nama-nama ASN yang ada di Banten.

Hal ini bertujuan untuk mendorong pelayanan publik dan berintegritas serta keterbukaan informasi publik. Agar ke depan tak ada lagi ASN yang terbukti korupsi masih berstatus pegawai aktif dan masih menikmati uang APBN/APBD.

Gufroni juga mengingatkan, meskipun sudah ada keputusan dari Kemendagri yang akan memecat ASN koruptor paling lambat Desember tahun ini, namun ia berharap untuk selanjutnya ASN yang sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi, harus segera diberhentikan.

Tidak perlu menunggu keputusan yang mengikat atau incraht,” tegasnya.(kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.