Banding Kasus Tunda , Penasihat Hukum Terdakwa Sebut JPU Abaikan Fakta Hukum

Sidang kasus korupsi Tunda Disdikbud Pandeglang, sebelum vonis di PN Tipikor Serang (foto dok-BantenTribun)

Sidang kasus korupsi Tunda Disdikbud Pandeglang, sebelum vonis di PN Tipikor Serang (foto dok-BantenTribun)

JPU kasus korupsi Tunda Disdikbud Pandeglang dianggap mengabaikan fakta-fakta persidangan. Namun begitu, penasihat hukum (PH) terdakwa, siap meladeni untuk kontra memori banding.

Pandeglang,BantenTribun.id– –  Para Penasehat Hukum (PH) terdakwa kasus korupsi penggelembungan data penerima Dana Tunjangan Daerah (Tunda) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang periode 2012-2014, mengaku siap melakukan kontra memori  banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pandeglang ke Pengadian Tinggi (PT) Banten.

Salah satunya, Penasehat Hukum terdakwa Nurhasan, Ayi Erlangga. Ayi mengaku siap melakukan kontra memori banding atas memori banding JPU Kejari Pandeglang atas putusan PN Tipikor Serang tanggal :7 september 2018 nomor :16/pid.sus-TPK/2018 PN.Srg atas nama Drs.Nurhasan bin enoh

“Sangat siap  untuk melakukan kontra memori banding atas memori banding JPU Kejari Pandeglang,” ungkap Ayi saat diminta tanggapan kepada Banten Tribun, Kamis (27/9/2018).

Hal yang sama juga diungkap PH terdakwa Rika Yusilawati, Mu’jizatullah.  Menurutnya, upaya banding tersebut adalah hak JPU atas putusan Majlis hakim Pengadian Negeri Tipikor Serang. Namun ia juga menyayangkan upaya tersebut, sebab JPU dianggap mengabaikan fakta-fakta persidangan.

“Tetapi kami sangat menyayangkan soal JPU mengabaikan seluruh fakta-fakta persidangan,” ungkap pria yang akrab disapa Gobang.

Padahal, kata Gobang Jika JPU mau bersikap objektif terhadap orang yang dituduh bersalah atau tidak, barometernya adalah fakta persidangan, Gobang mengklaim kliennya tetap tidak bersalah.

“Kalau kita mau berbicara secara objektif tentang seseorang diduga, dituduh atau bersalah atau tidak, itu kan takarannya ada dipersidangan. Dan fakta persidangan berbicara demikian, bahwa klien kami Ibu Rika Yusilawati tidak terbukti dan menyakinkan seperti yang dituduhkan Jaksa, menerima, menikmati dana mark up Tunjangan Daerah (Tunda) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang,  Itu fakta hukum yang seharusnya diakui secara fair oleh jaksa penuntut,” ungkapnya.

Jika Jaksa memandang klienya tetap bersalah, ia menuding jaksa mengabaikan fakta-fakta hukum, meksi begitu, dirinya mengaku siap melakukan kontra memori banding, demi mendapatkan hukum seadil-adilnya.

“Nah sekarang jaksa sesuai kehendaknya ibu Rika terbukti, justru ini menurut saya pengabaian terhadap sebuah fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan, lalu apa gunanya sidang kalau begitu. Kalau begitu apapun resikonya kami selaku kuasa hukum akan melakukan kontra memori banding untuk klien kami,  dan kami akan membela dalam rangka mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya,”pungkas Gobang. (aep/kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.