APBD Pandeglang Gelontorkan Milyaran Rupiah untuk Tunjangan Rumah Anggota DPRD

 

Dede Kurniawan

Oleh: Dede Kurniawan*

Segudang persoalan muncul di tengah masyarakat Pandeglang. Jika DPRD tidak melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, maka sebenarnya rakyat Pandeglang hanya banyak makan getahnya daripada nangkanya, melalui APBD Pandeglang Miliyaran Rupiah Untuk Tunjangan DPRD Pandeglang Pertahun.

Konstitusi menjelaskan bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 Pasal 365 bahwa DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai tugas: Llegislasi, Anggaran, dan Pengawasan

Selanjutnya Pasal 366 Undang- Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) tersebut menguraikan tentang Wewenang dan Tugas DPRD.

Pasal 367 Ayat (1) UU MD3 menyebutkan bahwa Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.

Berdasar UU, jumlah anggota DPRD Kabupaten Pandeglang sebanyak 50 (lima puluh) orang. Diantaranya dari Golkar (8), Gerindra(7), Demokrat (6), PDIP (5), PPP (5), PKB(5), PKS (5), Nasdem (4), PBB (2), dan Hanura (2), serta PAN (1).

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang menyebutkan bahwa:

Pasal 3 Ayat (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

a. Ketua DPRD sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah); b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah); dan, c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Pasal 4 Ayat (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk mebeulair, listrik, air, gas dan telepon.

Pasal 7 menyebutkan bahwa Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang pada setiap Tahun Anggaran.

Peraturan Bupati Pandeglang tersebut diatas salah satunya bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Pandeglang sesuai Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tersebut diatas.

Jika APBD Pandeglang yang dikeluarkan untuk tunjangan sebesar nilai rupiah diatas sesuai Peraturan Bupati dikalikan dengan jumlah Anggota DPRD Pandeglang yaitu sebanyak 50 ( lima puluh) orang, maka jumlah uang yang dikeluarkan oleh APBD Pandeglang miliyaran rupiah pertahun.

Menyinggung persoalan-persoalan yang belakangan ini sering terjadi di masyarakat Pandeglang, dari mulai dugaan temuan dilapangan adanya Pungli KTP, KK, Akta Kelahiran, Pungli terhadap Penerima Dana Keluarga Harapan (PKH), pelayanan Rumah Sakit yang tidak di prioritaskan terhadap warga tidak mampu. Adanya dugaan temuan Pungli dalam memberikan surat rekomendasi terkait pendidikan. Tidak bisa diaksesnya secara lengkap melalui internet tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta tidak efektifnya penyuluhan hukum kepada masyarakat desa. Ketidak hati-hatian Pemberian Perijinaan terhadap ijin usaha khususnya ijin usaha seperti mini market dan sejenisnya yang banyak melahirkan pro kontra antar masyarkat.

Jika memperhatikan persoalan-persoalan diatas, ditinjau dari kacamata Hukum Tata Negara, maka Bupati Pandeglang mempunyai kewenangan untuk menata birokrasinya yang bertugas di dinas masing-masing dibawah kekuasaannya untuk membantu menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik.

Dalam konteks tersebut, DPRD Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja Bupati Pandeglang, agar dalam menyelenggarakan pemerintahannya Bupati Pandeglang tidak sewenang-wenang, maka lahirlah istilah check and balances ( pengawasan dan keseimbangan ), sebagaimana dikatakan Lord Acton ( guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge , Inggris, yang hidup di abad ke 19) bahwa “Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely” (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).

Dari uraian diatas penulis berpendapat, dengan lahirnya Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tersebut, DPRD Pandeglang harus melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, khususnya 3 (tiga) tugas yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Jika DPRD Pandeglang tidak melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, maka sebenarnya rakyat Pandeglang hanya akan banyak makan getahnya daripada nangkanya melalui APBD Pandeglang Miliyaran Rupiah Untuk Tunjangan DPRD Pandeglang Pertahun.(Penulis, Dosen Hukum Tata Negara, STAI Babunnajah Menes-Pandeglang)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.