Alasan Menpan Soal Pembubaran Lembaga, Bukan Sekedar Efisiensi Anggaran

Menpan RB Tjahjo Kumolo beralasan pembubaran lembaga pemerintah bukan hanya soal efisiensi anggaran. Juga soal perampingan organisasi untuk mengoptimalkan kinerja aparatur.

pembubaran lembaga pemerintah
Menpan RB Tjahjo Kumolo menjelaskan alasan pembubaran lembaga pemerinth

BantenTribun.id- Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Indonesia, memaksa negara harus mengetatkan ikat pinggang. Anggaran APBN pun banyak dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus itu.

Pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan hal yang sama. Rasionalisasi anggaran yang dianggap kurang urgen. Untuk kemudian dialihkan untuk Covid.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo juga meminta lembaga yang berwenang untuk melakukan pembubaran lembaga.

Menurut Menteri pendayagunaan Aparatur Lembaga Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, pembubaran lembaga pemerintah tidak hanya terkait dengan efisiensi anggaran. Tapi lebih pada upaya penyederhanaan birokrasi.

“Ini program presiden Joko Widodo, ukurannya tidak dalam kerangka efisiensi anggaran, tapi membuat birokrasi lebih ramping, efektif dan efisien.” Ungkap Tjahjo, Selasa 15 September 2020, seperti dilaporkan laman resmi lembaganya.

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, penyederhanaan birokrasi akan merubah level pejabat eselon menjadi dua level eselon. Selanjutnya ada pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional.

“Selain penyederhanaan jabatan eselon, kita juga telah melakukan penataan lembaga pemerintah. Bahkan pembubaran untuk lembaga yagn tugas dan fungsinya dianggap tumpang tindih dengan lembaga yang ada.” Jelas Tjahjo.

Kemudian Tjahjo mengapa juga menjelaskan, alasan lain kenapa pembubaran lembaga pemerintah bukan hanya sekedar alasan efisiensi anggaran. Karena pemerintah ingin birokrasi berjalan lebih dinamis.

“Penyederhanaan birokrasi, dan pembubaran lembaga pemerintah berguna untuk membuat birokrasi lebih dinamis, sehingga layanan kepada publik lebih cepat dan prima.” Ungkap Tjahjo.

Pembubaran lembaga pemerintah menurut Tjahjo saat ini mengarah pada Lembaga Non Struktural (LNS).

Seperti diketahui, LNS merupakan dampak dari ere reformasi. Saat itu banyak lembaga baru dibentuk. Harapannya dapat menyelesaikan masalah lebih cepat. Namun setelah dievaluasi, LNS itu ternyata punya kebijakan tumpang tindih dengan lembaga eksisting.

Saat ini menurut Tjahjo pemerintah sudah membubarkan 27 Lembaga Non Struktural, untuk kemudian diintegrasikan dengan lembaga sejenis.

“Tahun 2014 ada 120 lembaga pemerintah non struktural, kini itngga 93 LNS.” Pungkas Tjahjo. (red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.