Agenda Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2030

agenda pembangunan perumahan
Tiar Pandapotan Purba, ST

Restrukturisasi OPD

Sejak diterbitkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti undang-undang nomor 32 tahun 2004, dan terbitnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana amanat pasal 232 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia mengalami keriuhan karena harus segera melakukan penyesuaian bentuk perangkat daerah sesuai amanat pp 18/2016 tersebut. Keriuhan utama terjadi ketika urusan perumahan dan kawasan permukiman mengandung urusan yang sama pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Tafsir hukum dan tafsir teknis yang tak tepat membuat perdebatan dan kekacauan terjadi hampir di seluruh Pemerintah Daerah.

Yang menarik, pemerintah provinsi Banten sangat jeli menafsirkan lampiran C dan D amanat UU 23/2014, sehingga tidak ada tumpangtindih sub urusan antara OPD PUPR dan OPD PRKP. Didalam Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dibentuklah OPD PUPR dengan klasifikasi B dengan beban kerja sedang, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang. Sementara, OPD PRKP berklasifikasi B dengan beban pekerjaan sedang dan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.

Tugas Rumah Dinas PRKP

Amanat Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta air minum dan  sanitasi yang layak dan terjangkau terutama bagi 40% masyarakat di Indonesia terbawah. Beberapa sasaran yang harus dientaskan adalah backlog (kekurangan tempat tinggal) melalui fasilitasi penyediaan hunian layak dan terjangkau, mendorong keswadayaan dan dunia usaha dalam menyediaan tempat tinggal layak huni dan terjangkau, dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh.

Catatan penulis dalam membantu OPD PRKP Provinsi Banten menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2030 terdapat beberapa permasalahan yang harus ditangani oleh Gubernur saat ini, diantaranya: Masih terdapat permukiman kumuh tersebar di semua Kab/Kota di Banten dengan total luas mencapai 5.302 Ha atau 13,8% dari total nasional, yakni sebesar 38.431 Ha; (ii) Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akses air minum layak sebesar 12.38% ; (iii) Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak yakni sebesar 26.1% ; (4) Pengelolaan sampah yang belum optimal; (5) Masih terdapat rumah tidak layak huni (Rutilahu) tersebar di semua Kab/Kota sejumlah 493.618 unit; (6) Masih terdapat backlog kepemilikan rumah yang tersebar di seluruh Kab/Kota sebesar 564.026 unit; (7) Terdapat Permukiman rawan bencana dan multirawan bencana; (8) Migrasi yang tinggi ke kawasan perkotaan; (9) Lapangan pekerjaan yang terbatas; (10) Upah pekerja yang belum sesuai; (11) Keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum maksimal; (12) pertumbuhan populasi perkotaan yang tinggi; (13) pembangunan ekonomi kab/kota yang belum merata dengan indikasi rasio gini sebesar 0,39; dan (14) kesulitan menurunkan rasio gini terhadap nasional sebesar 0,394.

Kegundahan menangani perumahan dan kawasan permukiman kumuh perkotaan patut dialami oleh pemerintah provinsi banten karena kemampuan fiscal daerah untuk meningkatkan kualitas kawasan hanya sebesar 88 milyar setahun atau 18% dari total alokasi belanja, perhitungan penyusun dibutuhkan pendanaan sebesar 1,2 triliun hingga tahun 2030 untuk menangani kawasan kumuh mulai dari peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase, persampahan, sanitasi dan air minum aman.

Sedangkan rumah tak layak huni yang sangat besar tersebut tidak akan selesai pada masa pemerintahan gubernur saat ini apabila total kemampuan penanganan pemerintah daerah tahunan hanya sebesar 3000 unit. Dibutuhkan waktu 165 tahun jika tidak ada kekuatan fiscal lain pemerintah dan perubahan keberdayaan ekonomi masyarakat sehingga rumah tidak layak huni dapat tertangani.

Backlog kepemilikan rumah yang tinggi sebesar 564.024 unit, juga tak akan selesai dalam periode pemerintahan Gubernur Wahidin Halim dan Hazrumy. Kemampuan pemerintah pusat untuk setiap tahunnya hanya berkisar 3000 s.d 5000 unit. Yang artinya jika di kalkulasi, membutuhkan 113 tahun untuk menyelesaikan backlog tersebut. Kebutuhan pendanaannya mencapai Rp. 79 triliun. Walaupun telah ada berbagai regulasi pemerintah pusat untuk melakukan percepatan pembangunan, namun serapan alokasi pendanaan seperti pelaksanaan kebijakan FLPP dan SSB belum maksimal.

Grand Strategy 2030

Untuk menyusun Grand Strategy Pembangunan PKP di Provinsi Banten hingga 2030, terdapat dua (2) hal yang harus mendapat pertimbangan dari Pemerintah Daerah. Pertama, yakni amanat dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden ini merupakan tindaklanjut dari peranan Indonesia sebagai anggota Negara perserikatan bangsa-bangsa yang turut aktif dalam penentuan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

Salah satu amanat penting dan langkah awal bagi Pemerintah Provinsi Banten adalah segera menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) agar angka tujuan global ke-6 yakni menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dan enam (6) sasaran global di 2030, serta 22 sasaran nasional yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dapat terwujud.

Melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) tersebut, diharapkan Provinsi Banten memiliki baseline yang tepat dan akurat sesuai dengan kajian empiris dan lapangan. Hal ini penting agar perencanaan anggaran dan pembangunan daerah tepat sasaran.

Kedua, Agenda Baru Perkotaan/Permukiman atau dikenal New Urban Agenda. Agenda Baru Perkotaan/Permukiman (ABP) merupakan dokumen kesepakatan hasil konferensi HABITAT III Kota-Kota Dunia yang berkumpul di Quito-Ekuador pada bulan Oktober 2016. Para pemimpin kota di seluruh dunia, penyandang dana pembangunan, pemimpin regional dan actor lainnya bersepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan. Agenda Baru Perkotaan/Permukiman (APB) dirancang oleh lebih dari 200 ahli dunia atau yang dikenal dengan policy unit dan melalui proses panjang yang kemudian di negosiasikan kepada 197 Negara dunia di UN yang kemudian di adopsi bersama di Quito Ekuador.

Kaitannya dengan dokumen kesepakatan yang lama adalah judulnya tentang permukiman yang layak bagi semua dan permukiman yang berkelanjutan di dunia urbanisasi. Kemudian, kesepakatan ini diadobsi lebih dari 100 Negara, mengurangi pendanaan pembangunan pada kawasan kota dan memangkas program perkotaan.

Warisan agenda terdahulu adalah target MDG’s yakni “Kota Tanpa Permukiman Kumuh” yang kemudian berkembang kepada target lainnya yang termakhtub di dalam SDG’s. Dua (2) agenda pembangunan tersebut (MDG’s dan SDG’s) menjadi semangat Agenda HABITAT dan Goal 11 SDG’s menjadi ide awal dan ditetapkan menjadi agenda HABITAT.

Mengapa Agenda Baru Perkotaan/Permukiman menjadi sangat penting?. Pertama, Setengah umat manusia di dunia tinggal di Kota, Saat Ini – 3,5 miliar orang berada di kota. Kedua, Diperkirakan pada tahun 2050 >5.000 milyar penduduk dunia tinggal di kawasan perkotaan dan keadaan dunia menuju kepada kawasan perkotaan (urban area). Ketiga, di Indonesia, 125.000.000 orang tinggal di perkotaan. Sejalan dengan pola kependudukan di Indonesia, pada tahun 2035 >70% penduduk berada di kawasan perkotaan. Sedangkan di Provinsi Banten jumlah penduduk terbesar berada di Banten Utara yakni sebesar 58,8% atau setara 7.173.000 Jiwa dan sudah membentuk kawasan permukiman perkotaan baik alami maupun akibat tekanan pertumbuhan dari Jakarta. Keempat, Aglomerasi terbentuk dan menyebabkan berbagai persoalan seperti kemacetan, polusi dan kebisingan termasuk tantangan perubahan iklim, yang kesemuanya membutuhkan penanganan sehingga perlu respon yang baru dan inovatif. Kelima, Kepadatan tinggi di kawasan perkotaan dapat membawa keuntungan efisiensi dan inovasi teknologi sekaligus mengurangi sumber daya dan konsumsi energy. Termasuk di Indonesia, Kota Kota Urban sedang menuju kota/permukiman yang aman, inklusif, tangguh dan berkelanjutan.  Dimasa mendatang 2030 diharapkan kota kota urban dapat menjamin kemudahan akses bagi semua, perumahan yang aman dan terjangkau dan pelayanan dasarnya, peningkatan kawasan permukiman kumuh. Data dari www.kotaku.pu.go.id menunjukkan ada 24.650 Ha kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dan menjadi sasaran program.

Tidak hanya sampai disitu, tugas rumah pemerintah dan pemerintah daerah provinsi banten adalah menurunkan indicator-indikator sustainable development goals tersebut ke dalam kerangka kerja bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi indicator: (1) penyediaan layanan dasar dan perumahan yang aman dan terjangkau; (2) penyediaan akses aman, terjangkau, dapat diakses dan berkelanjutan sistem transportasi untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas angkutan umum, dengan perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang rentan situasi, wanita, anak-anak, penyandang cacat dan orang tua; (3) meningkatkan urbanisasi inklusif dan berkelanjutan dan kapasitas untuk perencanaan pemukiman manusia partisipatif, terpadu dan berkelanjutan dan manajemen; (4) memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia; (5) mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi langsung relatif terhadap produk domestik global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan; (6) mengurangi dampak lingkungan per kapita yang merugikan kota, termasuk dengan memberi perhatian khusus kualitas udara dan pengelolaan sampah kota dan lainnya; (7) menyediakan akses universal ke ruang aman, inklusif dan dapat diakses, ruang terbuka public dan hijau, khususnya untuk perempuan dan anak-anak, orang tua dan penyandang cacat; (8) mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif antara daerah perkotaan, pinggiran kota dan pedesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah; (9) secara substansial meningkatkan jumlah kota dan pemukiman mengadopsi dan menerapkan kebijakan yang terintegrasi dan rencana menuju inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, dan mengembangkan dan melaksanakan, sejalan dengan Kerangka Sendai untuk Risiko Bencana pengurangan 2015-2030, manajemen risiko bencana holistik di semua tingkatan.

Hasil pengkajian penulis, terdapat 4 (empat) grand strategy yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi, terutama Dinas Perumahan Rakayat dan Kawasan Permukiman untuk mengendalikan permasalahan diatas, diantaranya: pertama (1) Pemantapan Penetapan Prioritas Penanganan Permasalahan Sub Bidang PRKP. Pemantapan penetapan ini melalui serangkaian penetapan kriteria, subkriteria, bobot, parameter, lokasi dan indikator agar dapat menemukan obyek penanganan. Hal ini harus diakui oleh PRKP karena belum adanya sistem informasi dan pendataan yang akurat bidang PRKP sejak dibentuknya OPD PRKP Tahun 2017 ini. Kedua (2), Sebagaimana amanat di dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (sekarang PUPR) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, daerah perlu membuat sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dari level provinsi hingga kabupaten/kota. Tingkat akurasi data dan perdebatan yang tak berujung baik di dalam Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Banten yang menggunakan data BPS, BKKBN, Basis Data Terpadu dan Pendataan dari Satuan Kerja (Satker) Provinsi PKP tetap tidak mencerminkan data yang sesungguhnya.

Pemerintah Provinsi perlu menyusun sistem informasi yang akurat seperti sistem terpadu yang dapat menjawab lokasi, nama dan alamat (by name by address). Sistem informasi ini juga harus dipadukan dengan basis data spasial (geospasial), agar tingkat keakuratan sasaran penanganan bidang PRKP semakin baik. Yang sering dilupakan oleh pemerintah daerah adalah keberlanjutan pendataan yang tidak dilakukan dengan baik, padahal keberlanjutan pendataan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi dan pemutakhiran sistem informasi. Oleh karenanya pemerintah provinsi perlu membuat perangkat form pendataan yang canggih semisal berbasis android dan dapat digunakan oleh tenaga survei lapangan. Kegiatan ini harus dilakukan setiap tahun dan memiliki anggaran yang berkelanjutan hingga tiap obyek penanganan dapat terpantau. Perpaduan dengan teknologi UAV/Drone untuk melakukan survei udara dalam memantau kawasan kumuh dan rumah tak layak huni juga dapat dilakukan karena berbiaya murah dan data yang didapat sangat bermanfaat.

Ketiga (3), peningkatan pengaturan, pembinaan dan pemberdayaan di tingkat masyarakat. Peningkatan pengaturan yang dimaksudkan adalah terkait objek pengaturan yang ada di dalam rencana tata ruang wilayah kab/kota terhadap objek pengaturan di dalam rencana pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman terutama erat kaitannya dengan program dan kegiatan antara OPD PUPR dan PRKP. Hal ini menjadi penting agar tidak ada dualisme kewenangan dalam satuan elemen pembentuk kawasan permukiman. Pemerintah Provinsi perlu menyusun RP3KP pada level provinsi, demikian juga halnya dengan kabupaten dan kota untuk menyusun RP3KP di tingkat kab/kota. Objek pengaturan tersebut harus dimulai dari penetapan zona perumahan, zona permukiman, lingkungan hunian hingga menjadi kawasan permukiman. Elemen-elemen pembentuk zona tersebut baik itu jaringan jalan, jaringan sanitasi, jaringan persampahan, jaringan drainase dan jaringan PSU lainnya merupakan obyek yang menjadi kewenangan OPD PRKP.

Selain itu, pentingnya setiap kabupaten/kota menyusun RP3KP selain sebagai acuan dalam pemograman kegiatan, juga menjadi basis data (baseline) penanganan sub urusan PRKP seperti bidang sanitasi, air minum, permukiman kumuh, dan rumah tidak layak huni. Dengan adanya RP3KP di tingkat kabupaten/kota, proses pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi akan memudahkan dalam memantau progres penanganan permasalahan bidang PKP. Terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai tujuan pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Banten yaitu Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang Aman, Layak Huni, Berbudaya, Produktif dan Berkelanjutan dalam mendukung Banten Mandiri, Maju, Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa merupakan keniscahayaan yang harus diutamakan mengingat pendanaan bidang PKP di Banten hanya sebesar Rp. 600 milyar rerata setiap tahunnya, sementara kebutuhan untuk mewujudkan tujuan tersebut mencapai lebih dari Rp. 96 Triliun atau rerata membutuhkan Rp. 7,3 Triliun setiap tahunnya hingga 2030. Bentuk pemberdayaan tersebut diharapkan dapat diwujud-turunkan dalam program kegiatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar percepatan penanganan permasalahan diatas dapat diatas dengan cepat.

Kemudian, kelembagaan yang komprehensif dan terpadu yakni Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang harus aktif dan proaktif dalam mengakselerasi pembangunan bidang perumahan dan permukiman. Anggota Kelompok Kerja yang mulai dari Gubernur, Kepala Biro Bina Infrastruktur dan SDA, Kepala Dinas PRKP, Kepala Bidang dan Seksi PRKP, Kanwil ATR/BPN, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Akademisi, Real Estate Indonesia-Banten, Apersi-Banten, Ikatan Ahli Perencanaan-Banten, Ikatan Ahli Indonesia-Banten, Jamkrida Banten, Bank Banten, Bank BTN, Bank Mandiri, dan Kelompok Pemerhati Perumahan dan Permukiman lainnya harus rajin memperhatikan dan menyelesaikan berbagai kendala pembangunan.

Keempat (4), grand strategy terakhir adalah melalui peningkatan sumber-sumber pembiayaan baik itu pembiayaan yang berasal dari APBN, APBD, Swasta, dan Masyarakat. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pembiayaan dari APBN melalui program DAK fisik baik itu DAK Afirmasi, Reguler dan Penugasan. Untuk mempercepat penanganan permasalahan bidang perumahan dan  permukiman, pemerintah daerah dapat mengajukan usulan DAK pada kelompok regular dan afirmasi. Tentunya, kelengkapan proposal mulai dari Dokumen Strategis Teknis Daerah seperti Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP Prov/Kab/Kota), Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL), Buku Putih Sanitasi, Environment Health Risk Assessment (EHRA), Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM Kab/Kota), Rencana Pencegahan Kumuh Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RPKPKP), SK Kumuh/Profil Kumuh yang disertai dengan proposal dan permohonan harus diajukan kepada K/L terkait (Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri).

Sumber lainnya yang dapat dieksplorasi adalah melalui pinjaman daerah kepada Badan Usaha Negara semisal SMI (sarana multi infrastruktur) yang dalam mekanisme pinjamannya membutuhkan kajian kelayakan teknis dan finansial serta status pemeriksaan keuangan dari BPK yakni harus WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Mekanisme lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah melalui peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah untuk ikut serta dalam pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada lokasi-lokasi strategis kota agar semua masyarakat dapat menikmati akses layanan infrastruktur, ekonomi dan sosial yang sama di kawasan permukiman perkotaan.

Program Mendesak Banten 2018-2019

Lalu, apakah kegiatan mendesak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Banten untuk menjawab tantangan komitmen global dan regional pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman tersebut?. Pertama, Pemerintah Provinsi harus segera menyusun peraturan daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perda PKP merupakan ruh utama sebagai payung hukum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU No 1/2011 yang mengamanatkan agar daerah segera menyusun perda PKP, namun untuk menangani persoalan yang disebutkan diatas pemerintah daerah secara hirarki dan kekuatan hukumnya perlu menyusun dan segera melegalisasi perda PKP (sebagai payung hukum bidang/urusan PKP).

Objek pengaturan bidang PKP yang multi sector seperti Jalan Lingkungan dan hunian, SPAM, PLP, Perumahan, dan Utilitas, Pembiayaan, Konsolidasi Tanah dan sanksi hukum perlu diatur dalam PERDA PKP.

Didalam penyusunan PERDA PKP yang disusun nanti, diharapkan juga melakukan harmonisasi dengan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai lampiran urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga harmonisasi dengan Peraturan Daerah terkait Pembentukan SOTK dan Pergub SOTK. Hal ini penting agar tidak ada dualisme kewenangan dan tumpang tindih kewenangan antar pemerintahan. Keterpaduan penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi penting agar indikator-indikator permasalahan bidang dapat teratasi dengan baik.

Urgensi yang paling penting adalah kewenangan pemerintah daerah untuk urun rembug dalam mengatasi backlog melalui inovasi pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang not bankable namun memiliki willingness dan ability yang tinggi dalam skema swadaya (skala kecil) untuk memiliki rumah. Pemerintah Daerah, Perbankan dan lembaga Pembiayaan Bukan Bank, harus masuk dan ikut urun rembug dalam penyediaan perumahan swadaya.

Selain, itu pemerintah daerah juga harus memilikii sistem informasi yang berkelas, terukur dan teruji untuk dapat menunjukkan kebutuhan hunian dan hunian komersil yang sifatnya investasi. Hal ini penting untuk dapat menjaga daya dukung lingkungan dan mulai melakukan pengendalian pembangunan hunian komersil yang tidak menerapkan hunian berimbang.

Kedua, mulai membentuk perangkat lunak sistem informasi yang digunakan dalam melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pembangunan seperti sistem informasi rumah tak layak huni, perumahan, rumah berpotensi terkena bencana, rumah berpotensi terkena program pemerintah, potensi kasiba/lisiba, potensi bank tanah perumahan, penguasaan kawasan Transit Oriented Development (TOD), sistem informasi prasarana, sarana dan umum dan  dan RP3KP antar level.

Ketiga, turut serta dalam fasilitasi penyediaan rumah untuk rakyat terutama masyarakat not bankable melalui dukungan perbankan daerah dan atau melalui penyediaan rumah susun rakyat yang terjangkau bagi masyarakat. Kemudian, meningkatkan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum dalam kawasan permukiman tidak tertata terutama berstatus kumuh, dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

 

World Urban Forum

Momentum awal tahun di tahun 2018 ini, akan segera dilaksanakan World Urban Forum 9 di Kuala Lumpur Malaysia. Provinsi Banten yang memiliki kawasan perkotaan pada tahun 2030 seluas 176.820 Hektar dan jumlah penduduk pada tahun 2030 mencapai 15.793.740 Jiwa yang tersebar di delapan (8) wilayah administrative yakni Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan, seharusnya mengambil peran lebih dalam event tersebut, dan mulai mengadobsi indikator-indikator pembangunan perkotaan baru dunia. Apalagi tiga (3) wilayah administratif Provinsi Banten, yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekpunjur dan memiliki peran untuk mendukung Ibukota DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi Banten, harus memiliki grand strategy pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mulai mengadopsi indikator-indikator agenda baru pembangunan perkotaan/permukiman.

Penulis merupakan Pengamat Perkotaan, Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Banten Tahun 2017 | Pengurus dan Anggota Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Banten (IAP Banten) Nomor Anggota: 36.16.002.0. Juga Anggota Ikatan Ahli Perencanaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Anggota 31.140777. Tinggal di Pamulang

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.