Empat Terdakwa Korupsi Tunda Disdikbud Pandeglang Dituntut dari 2 sampai 8 Tahun

 

Sidang Korupsi Tunda di Disdikbud Pandeglang, saat menghadirkan Reza Kurniawan sebagai saksi di persidangan Pengadilan Ti
Sidang Korupsi Tunda di Disdikbud Pandeglang, saat menghadirkan Reza Kurniawan sebagai saksi di persidangan Pengadilan Tipikor Serang beberapa waktu lalu (foto-dok -Bantentribun)

 

Empat terdakwa korupsi tunjangan daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pandeglang dituntut berbeda dari JPU. Ila Nuriawati, staff bendahara, mendapat tuntutan tertinggi yakni 8,5 tahun dan denda Rp. 200.000.000, subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp. 3.726.789.750. Dengan tuntutan terberat terhadap Ila, akankah Ia membongkar siapa aktor yang mendalangi kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp. 11,980 milyar ini?

Pandeglang,BantenTribun.id–  Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Daerah (Tunda)  di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pandeglang dengan agenda tuntutan para terdakwa digelar Jumat (24/8/2018).

Ke-empat terdakwa yakni Nurhasan selaku Sekretaris Disdikbud  2012 – 2016, Abdul Azis  Kepala Disdikbud tahun 2012- 2013, Ila Nuriawati staf bendara Disdikbud dan Rika Yusilawati selaku Bendahara pengeluaran pembantu Disdikbud tahun 2012-2013 dengan tuntutan berbeda.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dihimpun, para terdakwa diantaranya, Azis dituntut 6 tahun penjara subsider kurungan 5 bulan dan didenda Rp 100 juta subsider 5 bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp. 230.000.000 jika sudah ada keputusan tetap.

Nurhasan dituntut selama 3 Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000 dan Membayar uang pengganti sebesar Rp. 270.000.000 jika sudah ada keputusan tetap.

Sementara,  Rika dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 6 Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penanahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000, subsidiair 3  bulan kurungan.

Dari ke-empat terdakwa,  Ila yang merupakan pegawai honorer di Disdikbud dituntut JPU paling tinggi.  Ia dituntut 8 tahun 6 bulan pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Ila juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000, subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp. 3.726.789.750 ,  jika sudah berkeputusan tetap.

Abdul Azis, Nurhasan dan Rika, dituding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  dalam dakwaan Subsidiair : Pasal 3 dan Ila Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Para penasehat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Daerah (Tunda) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang mengaku terkejut dan keberatan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Penasehat Hukum Ila Nuriawati,  Dedy Dj mengaku,  keberatan atas tuntutan jaksa menerapkan Ila yang dituntut 8 tahun 6 bulan dengan pasal 2  Undang-undang Tipikor.

“Kami menilai jaksa sebagai penegak hukum dalam hal ini tidak menggunakan suara hati dan hati nurani dalam membuat tuntutan, dan kami menilai semua tuntutan tidak berdazarkan atas hukum tapi semata konflik of interest, like this like yang menjadi dasar dan ini kami  menilai sangat tidak objektif,” sesal Dedy, Sabtu (25/8/2018).

Meski begitu, pihaknya akan tetap menghormati proses hukum yang dihadapi klienya. Tim Penasehat Hukum Ila mengatakan akan terus berupaya memperjuangkan Ila dalam pembelaan agar ia bebas.

“Kami selaku kuasa hukum akan tetap meminta Ila untuk dibebaskan dari semua tuntutan yang tidak berdasar itu. Dalam pembelaan, kami akan bela terdakwa ila sampai titik darah penghabisan dan kami yakin yang Mulia Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan, corong keadilan akan membebaskan klien kami,” bebernya.

Penasehat Terdakwa Tuding Aktor Intelektual Dader

Senada dengan penasehat hukum Rika, Mukjizatullah, ia juga mengaku terkejut atas tuntutan yang disematkan kepada kleinya. Meski tuntutan klienya paling rendah dari para terdakwa lain, tetapi fakta-fakta persidangan yang telah berlangsung selama lima bulan itu dari keterangan puluhan saksi,  tidak ada satu pun disebutkan jika Rika menyalahgunakan kewenangan atau menjadi intelektual dader.

“Betul-betul klein tidak tahu akan terjadinya peristiwa pelanggaran hukum. Mens reanya atau sikap batin klien kami, tidak nyambung dengan awal penggelembungan (jumlah pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan),” terangnya.

Padahal menurutnya,  penggelembungan itu terjadi diduga adanya intruksi di Dinas Pengelolaan Keuangan Aset  Daerah (DPKAD) oleh Riza Ahmad Kurniawan yang tak lain adalah anak mantan Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi dan Almarum Margono kepada saudara Cecep Malik staf DPKAD.

“Padahal penggelembungan ini di interuksikan dari DPKAD oleh saudara Riza Ahmad Kurniawan, dan Almarhum Margono kepada Cecep Malik.  Klein kami itu tidak tahu peristiwa itu dan tidak pernah, tidak ada kiatan dan sebagainya,” katanya.

Rika yang dituntun 2 tahun 6 bulan dengan dikenakan dengan pasal 3 undang-undang Tipikor, lanjut pria yang akrab disapa Gobang ini, pasal tersebut dianggap kontroversial yang dianggap Jaksa Rika telah menyalahgunakan wenangan.

“Apa yang salahgunakan, sementara klien kami tidak memiliki kewenangan,  termasuk dari saksi ahli yang dihadirkan tidak bisa semua didakwaan kepada klein kami,” katanya.

Dengan demikian, ia juga akan berjuang dalam pledoi supaya klien bebas dari tuntan Jaksa tersebut. Sebab kata dia,  sesuai fakta hukum dan fakta persidangan Rika tidak terlihat dalam kasus penggelembungan data jumlah pegawai yang mencapai kerugian uang negara sebesar Rp. 11.980.369.250.

“Kami akan berupaya keras bagaimana Ibu Rika dapat dibebaskan dari segala tuntutan yang diberikan oleh Jaksa,”pungkasnya.(Ck/kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.