727 ASN Direkomendasi Telah Melanggar Netralitas Dalam Pilkada

Aparatur Sipil Negara (ASN) ternyata masih banyak yang melanggar netralitas dalam Pilkada. Itu menjadi catatan penting Badan Kepegawaian Negara untuk terus berupaya meminimalis pelanggaran tersebut.

Ilustras PNS/ASN. Gambar: Jatimnet

BantenTribun.id- Pelanggaran Netralitas ASN menjadi isu yang mengemuka selama proses Pilkada serentak. Faktanya pelanggaran itu ada dan jumlahnya tidak sedikit.

Berdasarkan hasil survey, motif untuk mendapat dan mempertahankan jabatan, serta posisi dan proyek tertentu yang menghasilkan cuan menjadi alasan dominan kenapa ASN berani melanggar.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) – Setelah proses rekonsiliasi data oleh Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian – mencatat data terbaru menunjukan, ada 1,005 ASN yang dilaporkan telah melanggar Netralitas dalam proses Pilkada.

Hasil rekonsiliasi BKN kemudian disinergikan dengan Kementerian / Lembaga lain yang berwenang yaitu KemenPAN RB, Kemendagri, Bawaslu dan KASN.

Hasilnya dari 1,005 yang dilaporkan, sebanyak 727 diantaranya direkomendasikan telah melakukan pelanggaran.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Paryono mengatakan saat ini sudah banyak ASN yang dijatuhi sanksi karena melanggar netralitas, meski masih ada juga beberapa belum mendapat tindak lanjut.

“580 ASN sudah dikenai sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi. 121 masih dalam proses oleh PPK, dan 147 ASN belum mendapat tindak lanjut.” Ujar Paryono pada laman resmi lembaganya.

ASN yang berani melanggar netralitas dalam pilkada sebenarnya cukup disayangkan. Pasalnya BKN telah melakukan banyak langkah untuk mengantisipasi hal itu.

Salahsatu langkah yang dilakukan untuk menangkal pelanggaran netralitas dalam Pilkada adalah melalui pemblokiran data pegawai.

“BKN telah melakukan pemblokiran pada 26 data kepegawaian dan membuka 8 data kepegawaian lainnya.” Ungkap Paryono.

Paryono juga menambahkan bila sebaran wilayah ASN yang data kepegawaiannya diblokir terbanyak dari instansi pusat sebanyak 17 data kepegawaian.

Kemudian pemblokiran juga dilakukan di Kantor Regional (Kanreg) BKN di Makasar sebanyak 5 data kepegawaian, Kanreg BKN Jayapura 2 data, Kanreg Bandung 1 data dan Kanreg Pekanbaru 1 data.

Sementara Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kusawandaru menyayangkan bila masih ada ASN yang melanggar netralitas terkait Pilkada.

“Kita mendata masih banyak ASN yang melanggar, tapi ini bukan tolok ukur keberhasilan, karena keberhasilan sejati bagi sebuah lembaga pembina adalah mampu menekan pelanggaran.” Pungkas Otok. (kar)

This website uses cookies.