68 Kabupaten dan Kota Belum Punya Perkada tentang Penegakan Disiplin dan Hukum Protokol Covid, Ini Daftarnya

Masih ada 68 Kabuapten Kota yagn belum menyelesaikan Perkada tentang Penegakan Dispilin dan Hukum Protokol Covid 19.

Selain itu ada 51 Kabuapten/Kota yang proses penyusunan Perkadanya masih dalam proses.

protokol covid
protokol covid. foto Pexels

BantenTribun.id- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis 68 Kabupaten dan Kota di Indonesia yang belum menyusun Peraturan Kepala daerah (Perkada) terkait penegakan disiplin dan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Padahal hal itu, sangat penting. Sekaligus jadi payung hukum aparat di daerah untuk mencegah penyebaran infeksi Covid-19 yang makin meluas akhr-akhir ini.

Selain 68 Kabupaten/Kota yang belum menyusun Perkada. Masih ada 51 Kabupaten/Kota lain yang masih dalam proses penyusunan.

Terkait hal itu, Tim Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengandalian Corona Virus Disease 2019 Kemendagri. Terus mendorong daerah yang belum atau masih dalam proses penyusunan Perkada segera merampungkannya.

“Provinsi sudah 100 persen. Sedangkan Kabupaten/Kota masih 68 lagi atau sekitar 13 persen yang belum menyelesaikan. Selain itu masih ada 51 Kabupaten/Kota yang masih dalam proses penyusunan. Ungkap Direktur Jenderal Politik dan Pertahanan Umum Kemendagri, Bahtiar, Senin 14 September 2020, seperti ditulis dilaman resmi lembaga itu.

Lebih jauh Bahtiar menjelaskan, daerah yang belum merampungkan Perkada terkait protokol Covid 19 sebagai besar berada di pulau sumatera, seperti Sumatera Utara dan Selatan. Selain itu ada juga di Papua.

Ia berharap Tim Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengandalian Corona Virus Disease 2019 bisa memastikan semua Perkada rampung minggu ini.

“Paling lambat Jum’at 18 September 2020 ini sudah selesai.” Tegas Bahtiar.

Selanjutnya, Bahtiar juga meminta kepada daerah yang sudah, proses atau belum menyusun Perkada harus konsisten dengan aturan yang dibuat.

“Tak boleh ada lagi kerumunan massa, baik dalam setiap tahapan Pilkada maupun bagi daerah yang tidak menggelar Pilkada.” Ungkapnya.

Berikut daftar 68 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan Perkada terkait dengan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19, yaitu:

Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Naganraya, Pidie Jaya, Kota Subulussalam, Dairi, Karo, Labuan Batu, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Nias, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tanjung Balai, Indra Giri Hulu, Kep Meranti, Bangka Selatan, Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Pali, Ogan Ilir, OKU Selatan, OKU Timur, Kota Pagar Alam, Prabumulih,

Selanjutnya Bojonegoro, Kediri, Manggarai Barat, Kayong Utara, dan Sambas

Sementara di wilayah Papua diantaranya Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Sorong, Teluk Wondama, Asmat, Delyai, Dogiyai, Intanjaya, Keerom, Lanny Jaya, Memberamo Raya, Memberoamo Tengah,  Nambre, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Waropen Yahukimo, dan Yalimo. (red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.