11 Dinas Dukcapil Daerah Raih WBK

11 Dinas Dukcapil  Daerah (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten dan Kota meraih penghargaan Wilaya Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

11 dukcapil daerah terima penghargaan wbk. foto (kemendagri)

BantenTribun.id- Korupsi masih menjadi perhatian khusus di lingkungan instanasi pemerintan pusat maupun daerah.

Kemenpan RB setiap tahun rutin memberikan penghargaan pada instansi pemerintah baik pusat dan daerah terkait korupsi bertajuk penghargaan Wilayah Bebas Korupsi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah menjadi salah satu dasar pelaksanaan penghargaan itu.

 

11 Dinas Dukcapil Daerah, Raih WBK

Terkait penghargaan WBK, Kementerian Dalam Negeri patut berbangga karena 11 unit kerja Dukcapil daerah meraih penghargaan berharga itu.

“Saya sangat bangga dan bahagia atas capaian itu, (11 dukcapil daerah) sudah ditetapkan oleh Kemenpan-RB sebagai Zona Integritas. yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi.” Ungkap Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah seperti ditulis laman resmi Kemendagri.

11 Dinas Dukcapil daerah yang meraih penghargaan WBK adalah Dukcapil Kabuapten Buleleng, Cilacap, Grobogan, Gunung Kidul, Kudus, Bandung, Kota Bandung, Kota Banjarmasin, Kota Tegal, Kota Yogyakarta dan Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.

Selain 11 Dukscapil Kabuapaten/Kota yang meraih WBK, 1 Dinas Dukcapil lainnya, yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul meraih penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Penghargaan WBK untuk lingkup  Dukcapil disampaikan langsung oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo kepada Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PIAK) Erikson Manihuruk dan Direktur FPD2K Ahmad Sudirman Tavipiyono di hotel Fairmont Jakarta.

Sementara untuk mencegah penyebaran Covid-19, beberapa penerima penghargaan digelar secara daring, melalui zoom meeting.

 

Urgensi Zona Integritas dan WBK

Penghargaan WBK dan WBBM menjadi penting bagi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Keduanya menjadi bukti bila instansi pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

WBBM dan WBBK tidak bisa diraih instansi pemerintah tanpa melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien atau lebih dikenal dengan upaya reformasi birokrasi.

Sebagai dinas pelayanan, WBK dan WBBM menjadi penting untuk Dukcapil. Adanya penghargaan WBK dan WBBm menunjukan bila Dukcapil daerah menggelar pelayanan publik secara transparan akuntabel dan efektif. Tidak ada lagi kolusi dan korupsi termasuk pungli. (red)

This website uses cookies.